ILO dan Universitas Diponegoro Indonesia gaungkan isu kerja paksa di sektor perikanan
Program 8.7 Accelerator Lab ILO menggandeng Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Dipenogoro (FEB Undip) untuk mendorong inklusi isu-isu hak-hak kerja dalam pendidikan bisnis.
7 April 2023
Content also available in:
English
Sebanyak 300 peserta mengikuti acara seminar bertajuk “Mempromosikan Pekerjaan yang Layak di Sektor Perikanan Indonesia” pada 29 Maret di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip), Semarang, Jawa Tengah. Para peserta adalah para mahasiswa dan pengajar FEB Undip yang hadir secara luring, serta para dosen dari berbagai universitas di seluruh Indonesia yang hadir secara daring.
Acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, Dekan FEB Undip. Ia menyambut baik kerja sama ini mengingat provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikenal memiliki industri perikanan tangkap dan menjadi provinsi asal awak kapal terbesar di Indonesia baik di kapal berbendera Indonesia maupun kapal ikan berbendera asing. “Karenanya penting bagi kita untuk memahami isu ini dan bagi para mahasiswa nantinya untuk membangun bisnis yang sesuai dengan penerapan hak kerja dan hak asasi manusia,” ujarnya.
Jaka Aminata, Ketua Prodi Ilmu Ekonomi FEB Undip, bersama dengan Koordinator Program Nasional 8.7 Accelerator Lab di Indonesia, Muhamad Nour menjadi narasumber yang memaparkan mengenai pentingnya membangun dunia perikanan Indonesia yang terbebas dari kerja paksa sebagai upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sasaran 8.7.
Namun, Nour mengingatkan bahwa nasib para nelayan dan anak buah kapal (ABK) rentan terhadap kerja paksa dan perdagangan orang. Ia pun memaparkan bahwa pekerja migran tiga kali lebih besar berpotensi mengalami kerja paksa dibandingkan pekerja lainnya. “Seringkali pekerja migran lebih rentan mengalami kerja paksa karena lingkungan kerja yang terisolasi dan buruk sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan majikan,” ungkap Nour.
“Pengawasan yang lemah di sektor ini menjadi salah satu faktor yang membuat maraknya kerja paksa di atas kapal. Berbeda dengan pekerja di darat, ABK migran dari Indonesia dibawa dari pelabuhan dan kemudian ke zona penangkapan ikan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bekerja di laut lepas, siapa yang memantau mereka?” jelasnya.
Untuk itu, Nour menegaskan pentingnya bagi para mahasiswa— sebagai generasi dan pemimpin masa depan—untuk memahami berbagai isu terkait dengan ketenagakerjaan. Ia pun mengajak para mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama membangun pemahaman mengenai praktik-praktik kerja yang baik dan layak.
“Nah ini menjadi ruang kita bersama untuk pertama belajar, kedua memahami isu-isu ketenagkerjaan dan ketiga sebagai pengetahuan sebelum memasuki dunia kerja. Kita juga perlu membangun ruang pikiran yang kritis agar ke depannya dapat memastikan pekerjaan yang layak untuk diri dan saat membangun usaha berupaya memberikan kondisi kerja yang layak seperti upah yang layak,” pungkasnya.
Jaka mengapresiasi antusiasme yang diperlihatkan para peserta dalam acara ini. Ia pun berbagi pengalaman saat bertemu dengan para awal kapal di daerah Pemalang, Jawa Tengah. “Melalui kegiatan layanan komunitas universitas, kami akan mendukung upaya untuk memberdayakan para ABK tidak hanya untuk memahami hak kerja mereka tapi juga dalam hal pemahaman keuangan dan pengembangan usaha,” ujarnya.
Sementara peserta lain, Sephia Kusuma Firdaus yang juga mahasiswa FEB mengapresiasi kampanye terkait kerja paksa di sektor perikanan ini. Menurut dia, secara sadar atau tidak, isu kerja paksa di sektor perikanan berkaitan dengan seluruh pelaku ekonomi dari produsen hingga konsumen makanan laut. “Karena sadar atau tidak, isu ini berkaitan dengan semua orang. Banyak orang yang mengkonsumsi ikan, tapi tidak sadar ikan itu diambil dari mana,” pungkasnya seraya menambahkan ia ingin berkontribusi dengan belajar memahami kerja paksa dan membantu menyebarluaskan informasi mengenai risiko kerja.
Artikel ini ditulis oleh Annisa Zulfalia Az Zahra, Fahrina Alya Purnomo, Almira Khairunnisa Suhendra, Dinda Khansa Berlian dan Uli Zahro Irsyadiah, Fakultas Komunikasi FISIP Universitas Dipenogoro, Semarang sebagai bagian dari program kampanye penghapusan kerja paksa di sektor perikanan yang dilakukan oleh Program 8.7 Accelerator Lab ILO.
Acara ini diadakan oleh FEB Undip bekerja sama dengan Program 8.7 Accelerator Lab ILO untuk meningkatkan kesadaran mengenai kondisi kerja di sektor perikanan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya ILO untuk untuk mengembangkan kerja sama inovatif dengan dunia pendidikan dalam bidang bisnis dan hak asasi manusia, seperti yang tertuang di dalam artikel ini.Penting bagi kita untuk memahami isu ini dan bagi para mahasiswa nantinya untuk membangun bisnis yang sesuai dengan penerapan hak kerja dan hak asasi manusia."
Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, Dekan FEB Undip
Acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si, Dekan FEB Undip. Ia menyambut baik kerja sama ini mengingat provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikenal memiliki industri perikanan tangkap dan menjadi provinsi asal awak kapal terbesar di Indonesia baik di kapal berbendera Indonesia maupun kapal ikan berbendera asing. “Karenanya penting bagi kita untuk memahami isu ini dan bagi para mahasiswa nantinya untuk membangun bisnis yang sesuai dengan penerapan hak kerja dan hak asasi manusia,” ujarnya.
Jaka Aminata, Ketua Prodi Ilmu Ekonomi FEB Undip, bersama dengan Koordinator Program Nasional 8.7 Accelerator Lab di Indonesia, Muhamad Nour menjadi narasumber yang memaparkan mengenai pentingnya membangun dunia perikanan Indonesia yang terbebas dari kerja paksa sebagai upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sasaran 8.7.
Sektor perikanan masih rentan kerja paksa
Indonesia merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di dunia bersama dengan China dan Peru. Indonesia pun merupakan salah satu negara asal nelayan terbesar dengan sekitar 2,1 juta orang bekerja di sektor ikan tangkap dan lebih dari 3,1 juta terlibat dalam proses pengolahan dan pemasaran produk perikanan.Namun, Nour mengingatkan bahwa nasib para nelayan dan anak buah kapal (ABK) rentan terhadap kerja paksa dan perdagangan orang. Ia pun memaparkan bahwa pekerja migran tiga kali lebih besar berpotensi mengalami kerja paksa dibandingkan pekerja lainnya. “Seringkali pekerja migran lebih rentan mengalami kerja paksa karena lingkungan kerja yang terisolasi dan buruk sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan majikan,” ungkap Nour.
Ia pun secara rinci menjelaskan 11 indikator kerja paksa. Ia secara interaktif melibatkan para mahasiswa yang hadir untuk mengidentifikasi indikator-indikator tersebut yang meliputi penyalahgunaan kerentanan, penipuan, pembatasan ruang gerak, isolasi, kekerasan fisik dan seksual, intimidasi dan ancaman, penahanan dokumen, pemotongan upah, jeratan hutang, kondisi kerja yang buruk serta lembur berlebih.Ini menjadi ruang kita bersama untuk pertama belajar, kedua memahami isu-isu ketenagkerjaan dan ketiga sebagai pengetahuan sebelum memasuki dunia kerja. Kita juga perlu membangun ruang pikiran yang kritis agar ke depannya dapat memastikan pekerjaan yang layak untuk diri dan saat membangun usaha berupaya memberikan kondisi kerja yang layak seperti upah yang layak."
Muhamad Nour, Koordinator Program Nasional 8.7 Accelerator Lab di Indonesia
“Pengawasan yang lemah di sektor ini menjadi salah satu faktor yang membuat maraknya kerja paksa di atas kapal. Berbeda dengan pekerja di darat, ABK migran dari Indonesia dibawa dari pelabuhan dan kemudian ke zona penangkapan ikan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bekerja di laut lepas, siapa yang memantau mereka?” jelasnya.
Untuk itu, Nour menegaskan pentingnya bagi para mahasiswa— sebagai generasi dan pemimpin masa depan—untuk memahami berbagai isu terkait dengan ketenagakerjaan. Ia pun mengajak para mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama membangun pemahaman mengenai praktik-praktik kerja yang baik dan layak.
“Nah ini menjadi ruang kita bersama untuk pertama belajar, kedua memahami isu-isu ketenagkerjaan dan ketiga sebagai pengetahuan sebelum memasuki dunia kerja. Kita juga perlu membangun ruang pikiran yang kritis agar ke depannya dapat memastikan pekerjaan yang layak untuk diri dan saat membangun usaha berupaya memberikan kondisi kerja yang layak seperti upah yang layak,” pungkasnya.
Antusiasme mahasiswa mendorong penghapusan kerja paksa
Para peserta dengan antusias mengikuti sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan yang muncul, antara lain, mengenai peran serikat pekerja, peran terkait dalam memastikan kondisi kerja dan faktor-faktor yang mendorong maraknya kerja paksa di sektor ini.Merespons pertanyaan-pertanyaan ini, Nour menjelaskan mengenai Jejaring Serikat Pekerja Bidang Perikanan yang terbentuk pada Juni 2022. Jejaring ini berupaya mendorong suara bersama di antara serikat pekerja untuk memperkuat dialog sosial secara bilateral dan tripartit di sektor perikanan. Sementara mengenai keterlibatan kementerian terkait, dipaparkan mengenai upaya pengawasan ketenagakerjaana bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna memastikan kondisi kerja layak bagi para ABK dan penghapusan kerja paksa di sektor perikanan.Melalui kegiatan layanan komunitas universitas, kami akan mendukung upaya untuk memberdayakan para ABK tidak hanya untuk memahami hak kerja mereka tapi juga dalam hal pemahaman keuangan dan pengembangan usaha."
Jaka Aminata, Ketua Prodi Ilmu Ekonomi FEB Undip
Jaka mengapresiasi antusiasme yang diperlihatkan para peserta dalam acara ini. Ia pun berbagi pengalaman saat bertemu dengan para awal kapal di daerah Pemalang, Jawa Tengah. “Melalui kegiatan layanan komunitas universitas, kami akan mendukung upaya untuk memberdayakan para ABK tidak hanya untuk memahami hak kerja mereka tapi juga dalam hal pemahaman keuangan dan pengembangan usaha,” ujarnya.
Helen Nadia Kaparang, mahasiswa FEB Undip semester delapan, yang turut berpartisipasi dalam acara ini menyambut baik seminar ini. “Jujur, ini sangat menarik. Saya belajar banyak karena sangat berkaitan dengan skripsi saya mengenai rantai pasokan di sektor perikanan. Saya bertemu dengan para nelayan kecil dan belajar dari sesi ini mereka juga rentan terhadap kerja paksa karena mereka umumnya meminjam uang dari rentenir,” tuturnya.Sadar atau tidak, isu ini berkaitan dengan semua orang. Banyak orang yang mengkonsumsi ikan, tapi tidak sadar ikan itu diambil dari mana."
Sephia Kusuma Firdaus, mahasiswa FEB
Sementara peserta lain, Sephia Kusuma Firdaus yang juga mahasiswa FEB mengapresiasi kampanye terkait kerja paksa di sektor perikanan ini. Menurut dia, secara sadar atau tidak, isu kerja paksa di sektor perikanan berkaitan dengan seluruh pelaku ekonomi dari produsen hingga konsumen makanan laut. “Karena sadar atau tidak, isu ini berkaitan dengan semua orang. Banyak orang yang mengkonsumsi ikan, tapi tidak sadar ikan itu diambil dari mana,” pungkasnya seraya menambahkan ia ingin berkontribusi dengan belajar memahami kerja paksa dan membantu menyebarluaskan informasi mengenai risiko kerja.
Artikel ini ditulis oleh Annisa Zulfalia Az Zahra, Fahrina Alya Purnomo, Almira Khairunnisa Suhendra, Dinda Khansa Berlian dan Uli Zahro Irsyadiah, Fakultas Komunikasi FISIP Universitas Dipenogoro, Semarang sebagai bagian dari program kampanye penghapusan kerja paksa di sektor perikanan yang dilakukan oleh Program 8.7 Accelerator Lab ILO.