ILO dan Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan keadilan sosial dan pekerjaan yang layak untuk semua
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste dan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia di bawah kabinet yang baru mengadakan pertemuan untuk memperkuat kolaborasi antara ILO dan Kementerian Ketenagakerjaan.
14 Januari 2025
JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) - ILO dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia telah memperkuat komitmen mereka untuk memajukan keadilan sosial dan memastikan pekerjaan yang layak bagi semua. Dalam pertemuan baru-baru ini di Jakarta pada Desember lalu, Simrin Singh, Direktur Perwakilan ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, mendiskusikan isu-isu penting dengan Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan di bawah Kabinet Merah Putih.
Menteri Yassierli didampingi oleh Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal, Diah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial, Surya Lukita Warman, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, dan Purwanti Uta Djara, Kepala Biro Hubungan Internasional.
Pertemuan ini menyoroti kemitraan panjang yang dibangun antara ILO dan Indonesia untuk mempromosikan keadilan sosial dan pekerjaan yang layak bagi semua. Indonesia menjadi negara anggota ILO pada 1950—lima tahun setelah kemerdekaannya. Pertemuan ini juga membahas upaya bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam berbagai hal, lima di antaranya adalah:
- Evaluasi Program Pekerjaan Layak Nasional 2020 - 2025 yang berfokus pada tiga prioritas utama: 1. Dialog sosial efektif yang mempromosikan bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja; 2. Penciptaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan muda; dan 3. Peningkatan perlindungan bagi pekerja dari kelompok rentan;
- Mendukung pengembangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengembangan peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja digital;
- Analisis biaya dan manfaat untuk Konvensi ILO No. 155 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan;
- Memasukkan data Keselamatan dan Kesehatan Kerja ke dalam Survei Tenaga Kerja Nasional; dan
- Pembentukan Pusat Penelitian Ketenagakerjaan untuk mendukung satu data ketenagakerjaan dan pengembangan peraturan ketenagakerjaan berbasis bukti.
“Saya berharap kolaborasi internasional yang berkelanjutan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dalam memperkuat program dan kebijakan ketenagakerjaan serta mempersiapkan dunia kerja Indonesia untuk masa depan yang lebih baik,” kata Menteri Yassierli.
“ILO berkomitmen untuk mendukung Indonesia dalam mempromosikan keadilan sosial dan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Dengan memperkuat kerja sama, kita dapat menciptakan dunia kerja yang lebih tangguh, adil dan berkelanjutan di Indonesia. ILO siap memainkan perannya dalam upaya yang sangat penting ini,” kata Simrin.
Sebagai organisasi tripartit, ILO bekerja sama erat dengan para pelaku ketenagakerjaan utama di negara-negara anggotanya. Di Indonesia, selain dengan Kementerian Ketenagakerjaan, ILO juga bekerja sama erat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan enam Konfederasi Serikat Pekerja. Tahun 2025 juga menandai ulang tahun ke-75 Indonesia bergabung dengan ILO.