ILO dan IPDN mempersiapkan generasi pejabat pemerintah dengan kesadaran ketenagakerjaan yang lebih baik

Tiga puluh pejabat tinggi terpilih, profesor, dosen senior dan muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dari Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat berpartisipasi dalam program pelatihan lima hari tentang isu-isu utama ketenagakerjaan dari 8-13 Agustus di Bandung, Jawa barat. Program pelatihan ini meningkatkan kesadaran mereka tentang berbagai masalah ketenagakerjaan utama di Indonesia yang tidak hanya akan meningkatkan pemahaman mereka tetapi juga akan membantu mereka mempersiapkan siswa mereka, sebagai pejabat pemerintah masa depan, untuk meningkatkan kebijakan dan kondisi ketenagakerjaan di negara ini.

Difasilitasi oleh ILO melalui berbagai program ketenagakerjaannya, program pelatihan ini mencakup isu-isu ketenagakerjaan terpilih sebagai berikut: Pengenalan Empat Pilar ILO, termasuk dialog sosial, perundingan perjanjian kerja bersama dan inklusivitas; keselamatan dan kesehatan kerja (K3); pekerjaan dan pekerjaan masa depan; perlindungan sosial; upah minimum; pekerjaan rumah tangga; pekerja anak; migrasi, dan pekerjaan pedesaan.

Dengan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang tren perburuhan dan masalah ketenagakerjaan yang telah menjadi pusat kehidupan masyarakat, para siswa dapat berkontribusi dalam meningkatkan, antara lain, penerapan standar ketenagakerjaan, penciptaan pekerjaan yang layak dan peningkatan hubungan kerja yang harmonis ketika mereka menjadi bagian dari sistem pemerintahan."

Abdul Hakim, Koordinator Proyek untuk Peningkatan Pencegahan the COVID-19 di dalam dan melalui Tempat Kerja yang juga mengkoordinir program bersama ILO-IPDN

Program pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang ditandatangani antara ILO dan IPDN pada Mei lalu oleh Michiko Miyamoto, Direktur Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste dan Dr Hadi Prabowo, M.M., Rektor IPDN. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperkuat kurikulum dan meningkatkan pemahaman pendidik dan siswa tentang standar ketenagakerjaan internasional dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Abdul Hakim, Koordinator Proyek untuk Peningkatan Pencegahan the COVID-19 di dalam dan melalui Tempat Kerja yang juga mengkoordinir program bersama ILO-IPDN, mengatakan bahwa selama pelatihan, para peserta menyampaikan apresiasi mereka karena mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ketenagakerjaan. “Pada awalnya, sebagian besar peserta hanya memikirkan isu-isu tertentu sebagai masalah ketenagakerjaan seperti upah, hubungan kerja, pekerja anak, K3 dan serikat pekerja,” kata Abdul.

Namun, tambah Abdul, setelah program pelatihan lima hari ini, para peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai masalah ketenagakerjaan dan peran penting mereka sebagai dosen untuk membentuk kapasitas dan pola pikir pejabat pemerintah Indonesia masa depan tentang masalah terkait ketenagakerjaan. Hasil tes pra dan pasca pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 26 persen.

“Dengan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang tren perburuhan dan masalah ketenagakerjaan yang telah menjadi pusat kehidupan masyarakat, para siswa dapat berkontribusi dalam meningkatkan, antara lain, penerapan standar ketenagakerjaan, penciptaan pekerjaan yang layak dan peningkatan hubungan kerja yang harmonis ketika mereka menjadi bagian dari sistem pemerintahan,” tambah Abdul.

Oleh karena itu, program bersama ILO-IPDN akan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan, seperti seminar terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan K3 bagi pekerja IPDN. IPDN juga berkomitmen untuk terus maju, antara lain dengan:

• Dimasukkannya K3 sebagai bagian dari bahan ajar untuk mahasiswa tahun pertama dimulai dari tahun ajaran 2022/2023.
• Promosi masalah ketenagakerjaan untuk tesis sarjana, tesis dan disertasi mahasiswa.
• Penerapan pendekatan pembelajaran partisipatif yang digunakan selama pelatihan (curah ide, kerja kelompok, permainan peran dan permainan interaktif) untuk meningkatkan metode pengajaran IPDN.
• Pendirian Pusat Studi Ketenagakerjaan.