ILO dan BRIN memulai survei bersama mengenai pekerjaan layak di perikanan laut di Indonesia

Inisiatif 8.7 Accelerator Lab ILO bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan lokakarya survei perdana mengenai Pekerjaan yang Layak dalam Perikanan Laut di Indonesia di Jakarta pada 5 Desember. Lokakarya ini juga menandai dimulainya survei bersama yang akan dilaksanakan pada bulan November 2023 hingga September 2024.

Melalui keterlibatan kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya, hasil survei ini dapat digunakan sebagai pedoman kebijakan berbasis bukti mengenai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8.7 tentang penghapusan kerja paksa dan pekerja anak."

Profesor Tri Nuke Pudjiastuti, Peneliti Senior BRIN

Menargetkan 3.200 anak buah kapal sebagai responden di berbagai pelabuhan perikanan di seluruh negeri, survei ini bertujuan untuk mengukur kondisi kerja di penangkapan ikan di laut dan mengkaji potensi kesenjangan dalam pekerjaan yang layak, termasuk prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Hasil survei akan digunakan untuk memperkuat pengembangan kebijakan dan program guna memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak buah kapal.

Profesor Tri Nuke Pudjiastuti, Peneliti Senior BRIN, menyoroti pentingnya survei ini sebagai bagian dari pengembangan kebijakan berbasis sains dan advokasi berbasis sains. “Survei ini tidak hanya penting dari sudut pandang pengetahuan, tetapi juga dari sudut pandang perubahan kebijakan dan implementasi yang lebih baik. Melalui keterlibatan kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya, hasil survei ini dapat digunakan sebagai pedoman kebijakan berbasis bukti mengenai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 8.7 tentang penghapusan kerja paksa dan pekerja anak,” ujarnya.

Sementara itu, Francesca Francavilla, Ekonom Senior dari ILO Jenewa mengatakan bahwa data yang dapat diandalkan adalah kunci dalam mengatasi kerja paksa di sektor perikanan dan dalam merancang kebijakan dan intervensi yang efisien untuk memastikan kondisi kerja yang layak bagi para anak buah kapal. “Indonesia adalah negara pertama yang memulai survei mengenai prevalensi dan karakteristik kerja paksa dan perdagangan manusia untuk kerja paksa di industri perikanan. Survei serupa juga akan dilakukan di dua negara lainnya, yaitu Ghana dan Afrika Selatan,” ungkapnya.

Permasalahan yang dicakup dalam survei ini meliputi jam kerja dan masa tinggal di kapal, kontrak dan upah, kesehatan dan keselamatan, kondisi kehidupan serta perekrutan dan perjalanan ke kapal, biaya perekrutan serta kebebasan bergerak. Survei ini juga mencakup pekerja yang bekerja di kapal yang terdaftar dalam daftar nasional, baik yang menangkap ikan atau/dan berlabuh di negara tersebut, dan pekerja yang tinggal dalam rumah tangga di wilayah nasional saat survei ini dilakukan dan yang melakukan penangkapan ikan di laut kapan pun dalam lima tahun terakhir saat survei dilakukan.

Indonesia adalah negara pertama yang memulai survei mengenai prevalensi dan karakteristik kerja paksa dan perdagangan manusia untuk kerja paksa di industri perikanan. Survei serupa juga akan dilakukan di dua negara lainnya, yaitu Ghana dan Afrika Selatan."

Francesca Francavilla, Ekonom Senior dari ILO Jenewa

Untuk memastikan kualitas survei ini, Muhammad Nour, Koordinator Nasional Program Lab Akselerator 8.7 ILO di Indonesia, menjelaskan bahwa Komite Pengarah Nasional (KPN) dan Komite Penasihat Teknis (KPT) akan dibentuk. KPN bertugas meninjau kemajuan pekerjaan, memberikan arahan kebijakan dan memastikan bahwa survei mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; sedangkan KPT bertanggung jawab untuk memberikan masukan melalui seluruh tahapan penelitian.

“Ruang lingkup survei secara spesifik akan dibahas dengan komite-komite ini,” tambahnya.

Lokakarya peluncuran ini juga menghadirkan para narasumber lainnya: Hendra Sugandhi, Ketua Komite Perikanan dan Peternakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang memberikan gambaran umum industri perikanan di Indonesia, Muhammad Iqbal Gade, Koordinator Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, membahas kebijakan ketenagakerjaan dan angkatan kerja di bidang perikanan tangkap, serta Lena Kurniawaty, Koordinator Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, mengkaji tentang sistem pengawasan ketenagakerjaan di kapal penangkap ikan.

Inisiatif 8.7 Accelerator Lab ILO didirikan untuk mempercepat kemajuan menuju penghapusan kerja paksa dan pekerja anak. Negara sasaran yang dipilih untuk melaksanakan intervensi Multi Partner Fund di sektor perikanan adalah Indonesia, Afrika Selatan dan Ghana serta Republik Demokratik Kongo untuk sektor pertambangan.