ILO dan BPS menguatkan kapasitas lintas kementerian/lembaga untuk program Satu Data Migrasi Internasional (SDMI)

Para peserta peningkatan kapasitas lintas kementerian memegang panduan bersama ILO dan BPS akan diterapkan ke dalam Satu Data Migrasi Internasional (SDMI). BANDUNG (Siaran Pers Bersama) – Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyelenggarakan pelatihan penguatan kapasitas antar kementerian dan lembaga untuk memperkuat program Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) yang telah diinisiasi oleh BPS sejak 2019. Program pelatihan selama tiga hari ini dilaksanakan pada tanggal 21-23 Agustus di Bandung, Jawa Barat dan dibuka bersama oleh BPS, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan ILO.

Panduan bersama BPS dan ILO akan diterapkan pada SDMI dan kami berharap rangkaian program pelatihan yang diselenggarakan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas terkait indikator yang dapat dihasilkan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menjawab urgensi penyediaan data migrasi internasional."

Ateng Hartono, Deputi Statistik Sosial, BPS

SDMI merupakan program satu data tematik yang menjadi bagian dari Satu Data Indonesia yang diatur dengan Peraturan Presiden No. 39/2019, yang bertujuan untuk mendukung penyusunan dan penerapan kebijakan dan program terkait migrasi yang berbasis bukti (evidence based policy) agar lebih tepat sasaran, mendorong dampak positif dan meminimalisir dampak negatif dari migrasi.

SDMI ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pencapaian Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan tujuan-tujuan dari Kesepakatan Global terkait Migrasi atau Global Compact for Migration (GCM), serta mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

Dalam penerapan SDMI, BPS bersama ILO telah menyusun panduan mengenai konsep dan definisi terkait dengan Statistik Migrasi Tenaga Kerja Internasional ILO atau ILMS yang berada di bawah pangkalan data ILOSTAT. Panduan ILMS ini pun telah selaras dengan pangkalan data ILMS yang telah melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Hukum dan HAM.

ILMS merupakan seperangkat indikator yang menggambarkan jumlah dan profil pekerja migran, kondisi di pasar kerja dan pola pekerjaan mereka, negara asal dan tujuan mereka serta jangkauan aliran migrasi baik ke dalam maupun keluar.

LO melalui program Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers’ Rights and Opportunities in the ASEAN Region telah bekerja sama dengan BPS melalui berbagai kegiatan mencakup penyusunan panduan terkait dengan definisi dan konsep ILMS untuk SDMI."

Diego Rei, Spesialis Ketenagakerjaan ILO

Ateng Hartono, Deputi Statistik Sosial, BPS menjelaskan bahwa “ILMS dan SDMI merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Panduan bersama BPS dan ILO akan diterapkan pada SDMI dan kami berharap rangkaian program pelatihan yang diselenggarakan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas terkait indikator yang dapat dihasilkan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menjawab urgensi penyediaan data migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja yang terpilah untuk mendukung kebijakan, dan memastikan migrasi kerja yang lebih adil dan aman.”

Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, menegaskan SDMI merupakan langkah yang baik dan strategis dalam memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan berbagai program terkait migrasi. “SDMI menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan Visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan SDM yang dinamis, terampil, yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global,” ujarnya.

Dari sudut pandang pencapaian pekerjaan yang layak untuk semua, terutama bagi pekerja migran Indonesia, Diego Rei, Spesialis Ketenagakerjaan ILO, menyatakan statistik ketenagakerjaan memegang peranan penting. Untuk itu, ILO selalu mendukung setiap negara anggotanya, termasuk Indonesia, melalui penerapan standar statistik ketenagakerjaan, pengumpulan dan analisis data serta penyebarannya.

“ILO melalui program “Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers’ Rights and Opportunities in the ASEAN Region” telah bekerja sama dengan BPS melalui berbagai kegiatan mencakup penyusunan panduan terkait dengan definisi dan konsep ILMS serta penyusunan laporan mengenai langkah-langkah operasional untuk mengintegrasikan statistik migrasi internasional ILO ke dalam SDMI,” ujar Diego.

Program ini menjadi bagian dari Uni Eropa dan Prakarsa Spotlight PBB bertujuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Program ini dilaksanakan melalu kemitraan antara ILO dan UN Women.

Penguatan kapasitas ini difasilitasi oleh Peter Buwembo, Spesialis Statistik Ketenagakerjaan dari ILO Regional Asia Selatan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Sinthia Harkrisnowo
Koordinator Program Safe and Fair ILO
Email: [email protected]

Gita Lingga
Staf Komunikasi ILO
Email: [email protected]