ILO dan Apindo tandatangani perjanjian kemitraan untuk mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia
ILO dan Apindo bekerja sama untuk mempromosikan transisi dari uang tunai ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dengan menandatangani perjanjian kemitraan. Ini akan memungkinkan pekerja Indonesia memiliki kontrol yang lebih baik atas upah dan tunjangan mereka.
20 Juni 2023
Content also available in:
English
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan ILO telah menandatangani Perjanjian Kemitraan untuk mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia pada 12 Juni di Jakarta. Kolaborasi yang akan dilaksanakan hingga Februari 2024 ini bertujuan untuk mendorong transisi dari pembayaran upah tunai ke digital dengan meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan dari perusahaan sekaligus mendorong penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Kolaborasi ini juga akan memungkinkan pekerja perempuan dan laki-laki memiliki kontrol yang lebih baik atas upah mereka dan memanfaatkan layanan keuangan digital yang lebih luas secara bertanggung jawab. Inisiatif ini merupakan bagian dari intervensi di tingkat negara dari Pusat Global ILO mengenai Upah Digital untuk Pekerjaan yang Layak.
Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo, menyatakan Apindo memberikan perhatian serius terhadap perkembangan UKM di Indonesia, terutama yang dipimpin oleh pengusaha perempuan. Apindo telah mendirikan Akademi UKM yang menampung 140.000 UKM dan lebih dari 100 komunitas UKM dari berbagai sektor di tanah air.
“Apindo terus mencari cara untuk memberdayakan pekerja agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang inklusi keuangan dan menerapkan manajemen keuangan dengan lebih baik di tingkat pribadi dan perusahaan. Kami menjunjung tinggi prinsip ‘tidak ada yang tertinggal’,” kata Hariyadi. “Artinya tidak ada pekerja yang tertinggal dalam peningkatan keterampilan digitalisasi, tidak ada perusahaan yang tertinggal dalam digitalisasi di kantor pendukung (back office) dan tidak ada yang tertinggal dalam transformasi keuangan digital. Ini adalah tugas yang berat, tetapi melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, kami yakin dapat mencapainya.”
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menilai peran penting Apindo dalam mendorong dan memotivasi perusahaan agar beralih ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dengan lancar. Ia juga berharap kerja sama ini dapat berkontribusi pada percepatan transformasi digital pembayaran di tanah air dan pemajuan upah yang adil dan layak yang tidak hanya menguntungkan pekerja dan perusahaan, tetapi juga pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
“Inisiatif ini dapat mempercepat kemungkinan mendorong formalisasi ekonomi informal, berkontribusi pada peningkatan kinerja usaha UKM dan meningkatkan inklusi keuangan pekerja,” tambahnya.
Penandatanganan kerja sama disaksikan oleh Shinta Widjaja Kamdani. Wakil Ketua Apindo Ronald Walla, Ketua Apindo Bidang UKM serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, mitra pembangunan dan akademisi.
Dukungan ILO diberikan melalui Proyek Pembayaran Upah Digital yang Bertanggung Jawab di Indonesia. Dengan fokus pada kesetaraan gender, proyek ini berupaya untuk mempromosikan inklusi keuangan dan literasi pekerja serta memungkinkan perusahaan di berbagai sektor ekonomi untuk lebih menghormati hak-hak pekerja dan memformalkan pekerjaan, menjadi lebih produktif dan berkembang.
Kolaborasi ini berfokus pada tiga bidang utama untuk mempercepat transisi ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia: 1. Membangun bukti dan meningkatkan profil pembayaran upah digital yang bertanggung jawab; 2. Meningkatkan kesadaran usaha kecil menengah (UKM) tentang manfaat pembayaran upah digital dan membangun kapasitas mereka untuk beralih ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab; 3. Memperkuat literasi keuangan pengusaha kecil dan pekerja untuk memfasilitasi adopsi pembayaran upah digital. Kolaborasi ini juga menjunjung karakteristik utama pembayaran upah digital yang bertanggung jawab: Kesempatan dan perlakuan yang adil bagi semua pekerja, pilihan metode pembayaran, aksesibilitas dan keamanan upah dan aset, transparansi dan privasi, serta kondisi pendukung seperti kesiapan infrastruktur.Kami menjunjung tinggi prinsip ‘tidak ada yang tertinggal'. Artinya tidak ada pekerja yang tertinggal dalam peningkatan keterampilan digitalisasi, tidak ada perusahaan yang tertinggal dalam digitalisasi di kantor pendukung dan tidak ada yang tertinggal dalam transformasi keuangan digital. Ini adalah tugas yang berat, tetapi melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, kami yakin dapat mencapainya."
Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo
Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo, menyatakan Apindo memberikan perhatian serius terhadap perkembangan UKM di Indonesia, terutama yang dipimpin oleh pengusaha perempuan. Apindo telah mendirikan Akademi UKM yang menampung 140.000 UKM dan lebih dari 100 komunitas UKM dari berbagai sektor di tanah air.
“Apindo terus mencari cara untuk memberdayakan pekerja agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang inklusi keuangan dan menerapkan manajemen keuangan dengan lebih baik di tingkat pribadi dan perusahaan. Kami menjunjung tinggi prinsip ‘tidak ada yang tertinggal’,” kata Hariyadi. “Artinya tidak ada pekerja yang tertinggal dalam peningkatan keterampilan digitalisasi, tidak ada perusahaan yang tertinggal dalam digitalisasi di kantor pendukung (back office) dan tidak ada yang tertinggal dalam transformasi keuangan digital. Ini adalah tugas yang berat, tetapi melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, kami yakin dapat mencapainya.”
Hariyadi juga menyoroti pentingnya peran digitalisasi upah dalam meningkatkan kesejahteraan finansial pekerja. Sedangkan untuk penyedia layanan keuangan digital, digitalisasi upah akan mempercepat terciptanya penawaran yang lebih baik, manajemen risiko dan penetapan harga serta kerangka inklusi keuangan yang berkeadilan. “Oleh karena itu, kami secara aktif bekerja sama dengan mitra pembangunan seperti ILO dan kami berharap kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan cara yang membawa ketahanan dan pertumbuhan baik bagi pemberi kerja maupun pekerja,” pungkasnya.Inisiatif ini dapat mempercepat kemungkinan mendorong formalisasi ekonomi informal, berkontribusi pada peningkatan kinerja usaha UKM dan meningkatkan inklusi keuangan pekerja."
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menilai peran penting Apindo dalam mendorong dan memotivasi perusahaan agar beralih ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab dengan lancar. Ia juga berharap kerja sama ini dapat berkontribusi pada percepatan transformasi digital pembayaran di tanah air dan pemajuan upah yang adil dan layak yang tidak hanya menguntungkan pekerja dan perusahaan, tetapi juga pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
“Inisiatif ini dapat mempercepat kemungkinan mendorong formalisasi ekonomi informal, berkontribusi pada peningkatan kinerja usaha UKM dan meningkatkan inklusi keuangan pekerja,” tambahnya.
Penandatanganan kerja sama disaksikan oleh Shinta Widjaja Kamdani. Wakil Ketua Apindo Ronald Walla, Ketua Apindo Bidang UKM serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, mitra pembangunan dan akademisi.
Dukungan ILO diberikan melalui Proyek Pembayaran Upah Digital yang Bertanggung Jawab di Indonesia. Dengan fokus pada kesetaraan gender, proyek ini berupaya untuk mempromosikan inklusi keuangan dan literasi pekerja serta memungkinkan perusahaan di berbagai sektor ekonomi untuk lebih menghormati hak-hak pekerja dan memformalkan pekerjaan, menjadi lebih produktif dan berkembang.