ILO bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan

Kendati pekerja migran perempuan Indonesia berkontribusi positif yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, masih banyak yang menjadi korban di negara tujuan dan tidak dapat memperoleh keadilan karena kurangnya informasi dan akses terhadap layanan bantuan hukum. Sementara kasus yang dilaporkan oleh pekerja migran perempuan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Kami sangat mengapresiasi kemitraan dengan ILO dalam membekali Kementerian Ketenagakerjaan dengan modul pelatihan dan peningkatkan kapasitas widyaswara untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atase ketenagakerjaan yang pertama. Kami senang dapat memulai program wajib diklat atase ketenagakerjaan reguler pertama bagi atase ketenagakerjaan yang baru direkrut."

Helmiaty Basri, Kepala PPSDM Kementerian Ketenagakerjaan

Untuk meningkatkan tata kelola dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan, ILO dan Pusat Pelatihan Internasionalnya (ITC) Turin, bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Ketenagakerjaan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan program pelatihan khusus, “Penguatan Layanan Konsuler Petugas Layanan Luar Negeri dan Atase Ketenagakerjaan untuk Tata Kelola dan Perlindungan Pekerja Migran”, pada Desember lalu. Diawali dengan pelatihan virtual selama satu bulan dan diakhiri dengan pelatihan tatap muka selama empat hari pada 4-7 Desember di Surabaya, Jawa Timur—salah satu provinsi daerah asal pekerja migran.

Pelatihan ini membekali 30 peserta, dengan 50 persen di antaranya adalah perempuan, dari berbagai direktorat di kedua kementerian dengan kapasitas untuk merancang dan melaksanakan pelatihan yang efektif dan menarik tentang perlindungan pekerja migran, khususnya perempuan, dengan tujuan dan intervensi pembelajaran yang tepat dan sesuai baik secara luring maupun daring. Pelatihan ini juga meningkatkan kemampuan petugas layanan luar negeri dan atase ketenagakerjaan dalam memberikan layanan yang lebih efektif melalui koordinasi yang lebih baik dengan negara tujuan.

Program pelatihan ini dilanjutkan dengan kunjungan pembelajaran ke Kabupaten Tulungagung di mana ILO bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, konfederasi serikat pekerja serta organisasi masyarakat sipil telah membentuk Layanan Terpadu Satu Atap untuk Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-MRC). Selama kunjungan studi tersebut, delegasi ILO, ITC Turin dan peserta dari kedua kementerian meninjau dan mengkaji situasi terkini calon pekerja migran perempuan di wilayah tersebut, layanan migrasi kerja yang tersedia dan tantangan yang dihadapi.

Kunjungan pembelajaran ke Layanan Terpadu Satu Atap untuk Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-MRC) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. © ILO Tulungagung mendapatkan penghargaan Indonesia Migrant Worker Award karena telah memberikan pelayanan migrasi kerja terbaik bagi pekerja migran Indonesia secara berturut-turut pada 2022 dan 2023. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat peringatan Hari Migran Internasional.

Program pelatihan ini sangat relevan dan penting dalam meningkatkan layanan konsuler dan tata kelola yang lebih baik dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Kami akan mengadopsi manual dan metodologi pelatihan ke dalam program pendidikan dan pelatihan kami."

Mohammad Kurniadi Koba, Kepala Pusdiklat Kementerian Luar Negeri

Selain Tulungagung, tiga MRC yang terintegrasi dengan LTSA ataupun layanan pemerintah daerah juga dikembangkan di Kabupaten Cirebon di Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur dan Kabupaten Lampung Timur di Lampung. Program-program ini didukung oleh ILO melalui Program Safe and Fair: Mewujudkan hak dan peluang pekerja migran perempuan di kawasan ASEAN, sebagai bagian dari Spotlight Initiative Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan serta untuk memastikan migrasi tenaga kerja yang aman dan adil di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi kemitraan dengan ILO dalam membekali Kementerian Ketenagakerjaan dengan modul pelatihan dan peningkatkan kapasitas widyaswara untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan atase ketenagakerjaan yang pertama. Kami senang dapat memulai program wajib diklat atase ketenagakerjaan reguler pertama bagi atase ketenagakerjaan yang baru direkrut,” kata Helmiaty Basri, Kepala PPSDM Kementerian Ketenagakerjaan.

Senada, Mohammad Kurniadi Koba, Kepala Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, menyampaikan apresiasinya atas dukungan ILO dalam pelatihan ini untuk membekali petugas layanan luar negeri kementerian dengan lebih baik. “Program pelatihan ini sangat relevan dan penting dalam meningkatkan layanan konsuler dan tata kelola yang lebih baik dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Kami akan mengadopsi manual dan metodologi pelatihan ke dalam program pendidikan dan pelatihan kami,” dia mengungkapkan.