ILO, Balai Latihan Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Matsushita Gobel memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor elektronik

BEKASI, Jawa Barat, Indonesia (Berita ILO ) - Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan Yayasan Matsushita Gobel (YMG) dengan dukungan ILO menandatangani Nota Kesepahaman di Bekasi, Jawa Barat, pada 12 November. Acara penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang baru saja terpilih, Prof. Yassierli, PhD, Rahmat Gobel, Ketua dan Pemegang Saham Panasonic Global Group dan Akira Nisiyama, Duta Besar Jepang untuk Indonesia.

© ILO

© ILO

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini menandai kolaborasi di antara kedua institusi ini untuk mengadaptasi dan mengembangkan program peningkatan keterampilan dan/atau pelatihan ulang, tidak hanya bagi pekerja dan pemasok di sektor elektronik, tetapi juga bagi para instruktur. Nota Kesepakatan ini juga menandai upaya bersama untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BBPVP dalam menyediakan pelatihan berkualitas yang memenuhi kebutuhan sektor elektronik.

Dilakukan secara intensif selama tiga bulan, Nota Kesepakatan ini menyoroti kolaborasi antara ILO, YMG dan BBPVP Bekasi untuk menyediakan serangkaian program pelatihan guna meningkatkan keterampilan non-teknis dan teknis para instruktur BBPVP Bekasi dan juga para pekerja Panasonic Gobel, yang meliputi anggota Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) serta para pemasok di bidang otomasi industri. Nota Kesepakatan ini juga memfokuskan peningkatan kurikulum Cevest Bekasi sesuai dengan kebutuhan industri elektronik.

Kebutuhan akan tenaga kerja terampil lebih besar dari sebelumnya... Karenanya, penguatan kemitraan pemerintah-swasta akan meningkatkan dukungan teknis dan finansial terhadap pelatihan kterampilan, pelatihan keterampilan ulang dan peningkatan peningkatan keterampilan bagi para pekerja dan pemasok di sektor elektronik. Kemitraan ini juga merupakan bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Dede Sudono, Koordinator Program Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab ILO di Indonesia

Selain MoU antara MGI dan CEVEST, ILO juga melibatkan dan memperkuat kapasitas Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG) dalam bentuk serangkaian program pelatihan mengenai soft skill untuk instruktur pusat pelatihan komunitas FSPPG, Panduan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab untuk Pekerja Terampil untuk anggota FSPPG, pelatihan soft skill dan teknis untuk anggota FSPPG, serta keterlibatan FSPPG dalam memperkuat program magang yang berkualitas, termasuk mekanisme pengaduan di PT Panasonic Gobel dan para pemasoknya.

“Dalam Nota Kesepakatan ini, kami tidak hanya melibatkan perusahaan dan balai pelatihan, tetapi juga serikat pekerja. FSPPG menjadi bagian dari kolaborasi ini dengan mengirimkan anggotanya untuk berpartisipasi dalam serangkaian program pelatihan dan memastikan bahwa serangkaian pelatihan ini bermanfaat bagi seluruh pekerja dan pemasok,” ujar Dede Sudono, Koordinator Program Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab ILO di Indonesia.

Dede juga menambahkan bahwa Nota Kesepakatan ini diharapkan dapat mengadvokasi kemitraan dan dialog antara pemerintah dan swasta yang lebih besar. “Kebutuhan akan tenaga kerja terampil lebih besar dari sebelumnya. Namun, kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri semakin besar. Karenanya, penguatan kemitraan pemerintah-swasta akan meningkatkan dukungan teknis dan finansial terhadap pelatihan kterampilan, pelatihan keterampilan ulang dan peningkatan peningkatan keterampilan bagi para pekerja dan pemasok di sektor elektronik. Kemitraan ini juga merupakan bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab.”

Dukungan ILO terhadap kolaborasi penting ini diberikan melalui Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, dengan pendanaan dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI). Proyek ini berfokus pada upaya mempromosikan lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan meningkatkan implementasi bisnis dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan praktik di Indonesia, khususnya di industri elektronik.