Perilaku bisnis yang bertanggung jawab
Forum Bisnis Indonesia 2025 mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab di industri garmen Indonesia
Better Work Indonesia, program bersama antara ILO dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC), mempromosikan uji tuntas hak asasi manusia di sektor garmen dan menyoroti upaya kolaboratif serta praktik terbaik dalam kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan mitigasi sengketa hubungan industrial.
11 November 2025
JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) - Pada 6 November, Better Work Indonesia (BWI) menyelenggarakan Forum Bisnis Indonesia (FBI) tahunan 2025 di Jakarta dengan tema “Kekuatan Upaya Bersama dalam Mendorong Kemajuan Berkelanjutan.” Acara ini menghadirkan sekitar 130 peserta, termasuk pembeli internasional, perantara pemasok, produsen grup, pemegang lisensi dan pemangku kepentingan kunci lainnya.
Forum ini menekankan pentingnya upaya bersama dalam mendorong kemajuan berkelanjutan dan mengeksplorasi kolaborasi tripartit untuk memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati. Forum juga menyoroti integrasi strategis praktik BWI ke dalam kerangka kerja nasional, memastikan keberlanjutan jangka panjang inisiatif ini.
Seiring dengan transisi program menuju keberlanjutan, ILO tetap berkomitmen untuk mendukung babak berikutnya melalui Yayasan Kemitraan Kerja (YKK) guna memastikan daya saing dan kepatuhan industri serta memastikan tidak ada yang tertinggal.
Kristina Kurths, mewakili Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste
Kristina Kurths, mewakili Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, memuji kemitraan yang kuat antara pemerintah Indonesia, organisasi pengusaha dan pekerja, pembeli internasional dan mitra pembangunan. Ia menilai BWI sebagai model kolaboratif yang menjembatani kebijakan, peningkatan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
“Selama bertahun-tahun, industri garmen Indonesia telah berkembang menjadi salah satu sektor paling dinamis di kawasan ini. Seiring dengan transisi program menuju keberlanjutan, ILO tetap berkomitmen untuk mendukung babak berikutnya melalui Yayasan Kemitraan Kerja (YKK) guna memastikan daya saing dan kepatuhan industri serta memastikan tidak ada yang tertinggal,” ujarnya.
Diskusi panel interaktif
FBI menampilkan dua diskusi panel. Yang pertama adalah panel tripartit yang terdiri dari para pemimpin industri yang fokus pada kerangka kerja perdagangan dan uji tuntas, khususnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Uni Eropa-Indonesia (EU-CEPA) dan uji tuntas HAM. Diskusi ini mengeksplorasi bagaimana kerangka kerja ini membentuk kembali lanskap global dan menetapkan ekspektasi baru untuk sumber daya yang bertanggung jawab. Sesi ini menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam menerapkan standar ketenagakerjaan, terutama Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja ILO, serta menekankan peran pengusaha dan pekerja dalam menjaga uji tuntas HAM.
Jerome Pons, Kepala Kerja Sama Delegasi UE di Indonesia, memuji komitmen Indonesia melalui penandatanganan EU-CEPA. “Ini adalah perjanjian bersejarah dan perubahan paradigma bagi UE dan Indonesia. Perjanjian ini akan memfasilitasi transisi dari perdagangan bebas ke perdagangan berkelanjutan dengan mempromosikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak pekerja, pemberdayaan perempuan dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.”
Dari sudut pandang pekerja, Eko Purwantoro, Kepala Urusan Internasional dan Jaringan di Serikat Pekerja Nasional (SPN), menyatakan, “Uji tuntas HAM bertujuan untuk memperkuat peran serikat pekerja dan standar tempat kerja.” Sementara mewakili pandangan pengusaha, Anne P. Susanto, Kepala Bidang Perdagangan di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menambahkan, “Uji tuntas HAM penting, tetapi kita juga perlu meningkatkan praktik bisnis dengan fokus pada produktivitas dan efisiensi untuk menarik investasi.”
Perjanjian ini akan memfasilitasi transisi dari perdagangan bebas ke berkelanjutan dengan mempromosikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak pekerja, pemberdayaan perempuan dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan.
Jerome Pons, Kepala Kerja Sama Delegasi UE di Indonesia
Panel kedua menampilkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja, yang membahas mengenai Pedoman Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperbarui. Gian A. Sugandi dan M. Nico D. Priastomo berbagi pengalaman mereka dan menekankan Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, PKWT dimaksudkan untuk pekerjaan dengan durasi atau tugas tertentu, dengan masa berlaku maksimum lima tahun.
“Jika ada perpanjangan melebihi lima tahun, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi pengawas ketenagakerjaan, karena menunjukkan bahwa peran tersebut bersifat permanen dan mungkin melanggar ketentuan,” kata Nico. Gian menambahkan bahwa setelah masa berlaku maksimum, PKWT dapat diubah menjadi perjanjian kerja jangka panjang berupa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Praktik terbaik dari pabrik-pabrik berprestasi tinggi
FBI ditutup dengan berbagi praktik terbaik oleh tiga pabrik BWI berprestasi tinggi. BWI saat ini sedang mengevaluasi calon-calon tambahan, dengan target keseluruhan sebanyak 20 pabrik berprestasi tinggi hingga 2026.
PT Ungaran Sari Garments, yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, telah diakui sebagai pabrik berprestasi tinggi sejak 2018. Perusahaan ini membagikan perjalanan dalam mempertahankan keunggulan melalui budaya kerja yang mendorong kepatuhan, perbaikan berkelanjutan, dialog sosial yang efektif dan kesempatan belajar yang berkelanjutan. Perusahaan ini juga merespons perkembangan pesat sektor tekstil dengan berinvestasi dalam teknologi dan otomatisasi.
Dua perusahaan lainnya merupakan perusahaan menjadi bagian dari program ini. Salah satunya adalah PT Uwu Jump Indonesia, yang berbasis di Subang, Jawa Barat yang merupakan perusahaan produk tekstil dan menyebut pekerjanya dengan sebutan “jumpers.” Perusahaan ini mendukung pengembangan pekerja melalui pelantar pembelajaran digital dan berbagai inisiatif pelatihan. Pelantar ini memungkinkan pekerja mengakses informasi tentang status pekerjaan, gaji, fasilitas yang tersedia dan peluang pembelajaran.
Mereka juga dapat mengirimkan laporan atau masukan melalui pelantar, kotak saran atau serikat pekerja. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, perusahaan mengadakan pertemuan bipartit bulanan dan telah menunjuk seorang staf SDM khusus untuk berkoordinasi dengan perwakilan serikat pekerja dan menangani masalah hubungan industrial.
Demikian pula, PT TPINC Trading Jakarta, sebuah perusahaan garmen dan tekstil yang berkembang pesat di Jawa Tengah, memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan bisnis. Perusahaan ini secara aktif melibatkan pekerja melalui survei tahunan untuk memahami kebutuhan dan perhatian mereka.
Selain itu, perusahaan mengadakan pemilihan langsung bagi Komite Bipartit guna mempromosikan transparansi dan kepemilikan bersama antara manajemen dan pekerja. Perusahaan juga mendukung 1.400 pekerja perempuannya dengan menyediakan ruang laktasi dan menciptakan lingkungan kerja inklusif dengan mempekerjakan orang dengan disabilitas serta mengembangkan program inklusi disabilitas.