Forum Asia Tenggara untuk Nelayan tingkatkan upaya pemberantasan perdagangan manusia dan kerja paksa di perikanan
SEA Forum for Fishers (Forum Asia Tenggara untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa Nelayan) telah menyetujui rekomendasi yang menyerukan Negara bendera kapal untuk melindungi nelayan migran di kapal negara mereka, terutama di laut lepas.
30 September 2019
Content also available in:
English
SEA Forum for Fishers mengoordinasikan aksi untuk memberantas perdagangan orang dan kerja paksa di sektor perikanan
SEA Forum for Fishers (Forum Asia Tenggara untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa Nelayan), yang diketuai oleh Indonesia, telah menyetujui rekomendasi yang menyerukan Negara bendera kapal untuk melindungi nelayan migran di kapal negara mereka, terutama di laut lepas. Forum ini juga menyerukan Negara-negara bendera kapal untuk mengambil langkah-langkah nyata menuju ratifikasi Konvensi ILO tentang Kerja di Penangkapan Ikan 2007 (No. 188) di Asia Tenggara dan di negara-negara lain yang memperkerjakan nelayan dari negara-negara Asia Tenggara. Forum ini juga menyerukan negara-negara pasar untuk menegakkan hukum guna menghentikan pembelian dan impor produk ikan serta makanan laut yang terlibat dalam perdagangan manusia dan kerja paksa nelayan.
SEA Forum for Fishers, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat sipil dari tujuh negara Asia Tenggara, telah mengoordinasikan aksi untuk memberantas perdagangan orang dan kerja paksa bagi tenaga kerja perikanan. Rekomendasi ini adalah hasil dari Inaugural Plenary Meeting of SEA Forum for Fishers yang diselenggarakan oleh ILO dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada 26-27 September di Bali, Indonesia.
Sesi interaktif untuk memperkokoh kerjasama dalam penghapusan perdagangan orang dan perbudakan moderen di perikanan
Lima kelompok kerja SEA Forum for Fishers membahas langkah-langkah untuk meningkatkan pertukaran data regional dan pemantauan kapal untuk mengidentifikasi perdagangan manusia, protokol regional untuk pemeriksaan kapal di pelabuhan untuk memeriksa kondisi kerja nelayan, penyelarasan standar perburuhan regional dalam industri perikanan dan makanan laut, perekrutan yang adil, dan meningkatkan akses pemulihan bagi para korban.
Konferensi dibuka oleh Basilio Dias Araujo, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinasi Kemaritiman Indonesia dan Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste. Vannak Anan Prum, seorang seniman asal Kambodia dan penulis buku “The Dead Eye and The Deep Blue Sea” juga menyampaikan pengalamannya menjadi korban serta perjuangannya menghadapi perbudakan modern di atas kapal perikanan.
Dalam sambutannya Basilio menyampaikan bahwa “Pekerjaan menangkap ikan di laut merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia yang menempatkan para awak kapal perikanan dalam situasi sangat rentan terjebak menjadi korban. Menyadari bahwa tindak kriminal ini tidak dilakukan sendiri oleh seorang pelaku dan bersifat lintas batas maka Indonesia mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk bersama-sama menanggulangi masalah ini.” Ia juga menekankan bahwa semua negara segera meratifikasi konvensi ILO C-188.
Sementara Michiko mendesak para peserta konferensi untuk menentukan langkah-langkah sebagai upaya memastikan pekerjaan yang layak bagi semua nelayan, termasuk mempromosikan Konvensi No. 188 serta perangkat yang telah dikembangkan oleh ILO untuk melaksanakan standar perburuhan internasional dan perlindungan nelayan secara efektif.
Delegasi dari Myanmar Konferensi dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari Indonesia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kambodia, Malaysia, dan Vietnam. Konferensi tersebut didukung oleh ILO melalui SEA Fisheries Project yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia di sektor perikanan melalui penguatan koordinasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam rangka melawan perdagangan manusia baik di tingkat nasional maupun di regional.
SEA Forum for Fishers, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat sipil dari tujuh negara Asia Tenggara, telah mengoordinasikan aksi untuk memberantas perdagangan orang dan kerja paksa bagi tenaga kerja perikanan. Rekomendasi ini adalah hasil dari Inaugural Plenary Meeting of SEA Forum for Fishers yang diselenggarakan oleh ILO dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada 26-27 September di Bali, Indonesia.
Sesi interaktif untuk memperkokoh kerjasama dalam penghapusan perdagangan orang dan perbudakan moderen di perikanan
Upaya bersama ini diadakan untuk terus mengoordinasikan kebijakan, tindakan dan posisi negara-negara Asia Tenggara untuk melindungi nelayan dan pekerja perikanan, termasuk nelayan migran.Pekerjaan menangkap ikan di laut merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia yang menempatkan para awak kapal perikanan dalam situasi sangat rentan terjebak menjadi korban. Menyadari bahwa tindak kriminal ini tidak dilakukan sendiri oleh seorang pelaku dan bersifat lintas batas maka Indonesia mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk bersama-sama menanggulangi masalah ini."
Basilio Dias Araujo, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinasi Kemaritiman Indonesia
Lima kelompok kerja SEA Forum for Fishers membahas langkah-langkah untuk meningkatkan pertukaran data regional dan pemantauan kapal untuk mengidentifikasi perdagangan manusia, protokol regional untuk pemeriksaan kapal di pelabuhan untuk memeriksa kondisi kerja nelayan, penyelarasan standar perburuhan regional dalam industri perikanan dan makanan laut, perekrutan yang adil, dan meningkatkan akses pemulihan bagi para korban.
Konferensi dibuka oleh Basilio Dias Araujo, Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinasi Kemaritiman Indonesia dan Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste. Vannak Anan Prum, seorang seniman asal Kambodia dan penulis buku “The Dead Eye and The Deep Blue Sea” juga menyampaikan pengalamannya menjadi korban serta perjuangannya menghadapi perbudakan modern di atas kapal perikanan.
Dalam sambutannya Basilio menyampaikan bahwa “Pekerjaan menangkap ikan di laut merupakan salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia yang menempatkan para awak kapal perikanan dalam situasi sangat rentan terjebak menjadi korban. Menyadari bahwa tindak kriminal ini tidak dilakukan sendiri oleh seorang pelaku dan bersifat lintas batas maka Indonesia mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk bersama-sama menanggulangi masalah ini.” Ia juga menekankan bahwa semua negara segera meratifikasi konvensi ILO C-188.
Sementara Michiko mendesak para peserta konferensi untuk menentukan langkah-langkah sebagai upaya memastikan pekerjaan yang layak bagi semua nelayan, termasuk mempromosikan Konvensi No. 188 serta perangkat yang telah dikembangkan oleh ILO untuk melaksanakan standar perburuhan internasional dan perlindungan nelayan secara efektif.
Delegasi dari Myanmar Konferensi dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari Indonesia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kambodia, Malaysia, dan Vietnam. Konferensi tersebut didukung oleh ILO melalui SEA Fisheries Project yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia di sektor perikanan melalui penguatan koordinasi, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam rangka melawan perdagangan manusia baik di tingkat nasional maupun di regional.