Bisnis sebagai pendorong utama penerapan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab di Indonesia

JAKARTA, Indonesia (Berita ILO) - Sekitar 750 peserta berpartisipasi—100 secara tatap muka, 400 secara virtual melalui zoom dan 250 melalui siaran streaming langsung—dalam seminar nasional tentang Penguatan Strategi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Pekerjaan yang Layak yang diselenggarakan oleh proyek-proyek regional ILO yang didanai oleh Jepang, bermitra dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dukungan ILO diberikan oleh Proyek Rantai Pasokan Asia yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan (RISSC), yang didanai oleh Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan (MHLW) dan Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab, yang didanai oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI). Kedua proyek ini berfokus pada promosi lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan meningkatkan implementasi bisnis dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan praktik di Indonesia, khususnya di industri elektronik.

Perilaku bisnis yang bertanggung jawab membantu memastikan transparansi dan keadilan bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum.

Arsjad Rasyid, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)

Diselenggarakan di Jakarta pada 21 Agustus, para peserta yang hadir terdiri dari anggota Satuan Tugas Nasional untuk Bisnis dan HAM di seluruh Indonesia. Mereka bergabung dengan organisasi-organisasi lain yang hadir seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), konfederasi serikat pekerja dan organisasi nasional dan internasional lainnya yang relevan.

Dibuka secara resmi oleh Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Dhahana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Diego Rei, Spesialis Pasar Kerja dan Ketenagakerjaan ILO (baca siaran pers), seminar ini menyajikan dua sesi diskusi interaktif yang menyoroti perspektif tripartit pemerintah, pengusaha dan pekerja.

© ILO

© ILO

Sesi pertama menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang baik di antara para mitra terkait, khususnya hubungan antar kementerian untuk memastikan implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia. Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Ketenagakerjaan—Dr. Harniati, Direktur Kerja Sama HAM dan Agatha Widianawati, Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial-berbagi mengenai kerja sama yang telah dibangun di antara kedua kementerian ini dan dengan kementerian terkait lainnya.

Pelaku bisnis harus memiliki kebijakan terkait hak asasi manusia dengan melakukan uji tuntas dan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dugaan pelanggaran HAM.

Darwoto, Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan

Sementara itu, sesi kedua menekankan pada keterlibatan utama dunia usaha, termasuk serikat pekerja sebagai penyambung suara pekerja, dalam mengimplementasikan PRISMA, sebuah alat penilaian mandiri bagi dunia usaha dalam menerapkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasyid dan Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan, Darwoto sepakat bahwa perilaku bisnis yang bertanggung jawab merupakan kunci untuk memastikan hak-hak pekerja dan meningkatkan daya saing bisnis Indonesia di pasar internasional dan di luar negeri.

“Perilaku bisnis yang bertanggung jawab membantu memastikan transparansi dan keadilan bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah dan hukum,” kata Arsjad; sementara Darwoto mengatakan: “Pelaku bisnis harus memiliki kebijakan terkait hak asasi manusia dengan melakukan uji tuntas dan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dugaan pelanggaran HAM.”

Seminar ini diakhiri dengan sejumlah rekomendasi, yang menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku usaha dalam mengimplementasikan strategi nasional saat ini, mempersempit kesenjangan antara instrumen internasional tentang Bisnis dan HAM dan praktik-praktik yang ada saat ini, serta mengintegrasikan alat penilaian yang ada untuk bisnis yang bertanggung jawab melalui mekanisme dialog sosial di tingkat nasional, regional, sektoral, dan perusahaan, yang pada gilirannya akan bermuara pada uji tuntas HAM.