Belajar dari pengalaman ILO dalam Mendorong ketahanan pangan dan pembangunan desa berkelanjutan

Ketahanan pangan merupakan salah satu hambatan pembangunan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim pertanian dan musim. Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah NTT untuk mendorong produksi pertanian dan mengadopsi langkah-langkah penunjang bagi para petani.
Untuk bersama-sama menanggulangi masalah ketahanan pangan, ILO, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), telah mengembangkan program bersama selama dua tahun mengenai pekerjaan layak untuk ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di NTT.

Dikoordinir oleh Kementerian Desa, program bersama yang didanai oleh Badan untuk Kerjasama Pembangunan Luxembourg (Luxembourg Agency for Development Cooperation) dan ILO ini berfokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, peluang kerja dan perluasan peluang kewirausahaan dalam rantai nilai makanan agro, khususnya jagung, rumput laut dan ternak.

Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa mengalokasikan lebih dari Rp 20,7 triliun untuk pembangunan pedesaan yang juga berarti tiap desa menerima Rp 320 juta. Kami telah meningkatkan alokasi menjadi Rp 46,98 triliun tahun ini, dan sejauh ini kami telah mentransfer 82 persen dari anggaran ke semua desa di dalam negeri."

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyatakan keamanan pangan dan pembangunan pedesaan berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia. Apalagi pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama untuk Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo.

“Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa mengalokasikan lebih dari Rp 20,7 triliun untuk pembangunan pedesaan yang juga berarti tiap desa menerima Rp 320 juta. Kami telah meningkatkan alokasi menjadi Rp 46,98 triliun tahun ini, dan sejauh ini kami telah mentransfer 82 persen dari anggaran ke semua desa di dalam negeri,” ujar Anwar dalam kata sambutannya pada acara penutupan dari proyek bersama ini pada November 2016 lalu di Jakarta.

Indonesia menjadi salah satu negara anggota ILO yang sepenuhnya merangkul pekerjaan yang layak untuk pembangunan pedesaan dengan dukungan kuat dari para konstituen tripartit, yang bertujuan membuka potensi dan peluang lainnya di wilayah pedesaan."

Alette Van Leur, Direktur untuk Departemen Sektoral ILO Jenewa

Menghargai komitmen pemerintah Indonesia, Alette Van Leur, Direktur untuk Departemen Sektoral ILO Jenewa, memuji kesediaan Indonesia menjadi negara percontohan pertama untuk ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. “Indonesia menjadi salah satu negara anggota ILO yang sepenuhnya merangkul pekerjaan yang layak untuk pembangunan pedesaan dengan dukungan kuat dari para konstituen tripartit, yang bertujuan membuka potensi dan peluang lainnya di wilayah pedesaan,” katanya.

Selama acara penutupan, berbagai capaian dari proyek bersama ini dipaparkan. Pelajaran yang diperoleh dan praktik terbaik program ini juga dibagi di antara para peserta dari organisasi-organisasi terkait, antara lain, kementerian, organisasi internasional dan nasional, akademisi, organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan lain sebagainya.

Capaian utama Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan:

• Di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya Dinas Peternakan, 161 desa mampu memiliki rencana aksi yang terintegrasi dan sinkron guna meningkatkan produktivitas dalam sektor peternakan serta pertanian secara umum melalui sebuah Rencana Induk yang komprehensif yang memasukkan pekerjaan yang layak dan praktik-praktik peternakan yang baik.
• Sekitar 11 kelompok pemasaran kolektif, terdiri dari 5 hingga 10 kelompok petani yang terdiri dari 20 hingga 25 petani penggarap, memiliki jejaring pasar beragam yang menawarkan lebih banyak insentif serta margin keuntungan dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan kondisi kerja.
• Hasil lokakarya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah direplikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam satu lokakarya serupa di Lampung dan telah diuji coba di dua desa. Alat bantu pelengkap berupa daftar mengenai kesehatan dan keamanan dalam sektor peternakan dan jagung telah disusun dan diujicobakan di empat desa.
• Lima kelompok peternak, terdiri dari 20 peternak perorangan, telah meningkatkan bisnis mereka dan diberikan akses atas pinjaman di atas Rp 500 juta agar dapat merencanakan serta mengelola keuangan dan bisnis mereka dengan lebih baik.
• Kurang lebih 350 petani jagung garapan telah menikmati pasar yang lebih baik karena kontrak yang telah dibuat oleh kelompok dagang atau kelompok pemasaran kolektif setempat yang memfasilitasi jejaring pasar baru.
• Tiga kelompok dagang rumput laut atau kelompok dagang kolektif lainnya mengejar bisnis baru dalam mengembangkan pupuk dan pestisida organik lokal sebagai sebuah peluang bisnis baru untuk menghasilkan pendapatan.
• Lima lembaga daerah telah mengadopsi berbagai perangkat ILO untuk diimplementasikan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan mereka sendiri. Hingga saat ini, 400 peserta tambahan telah dilatih oleh lembaga-lembaga ini. Balai latihan koperasi di tingkat provinsi yang dijalankan oleh departemen koperasi telah mengalokasikan dana untuk melatih lebih dari 500 kaum muda pada tahun anggaran 2017 dan satu universitas di Sumba Timur telah mengadopsi modul manajemen keuangan ILO sebagai modul pelengkap untuk para mahasiswanya.
• Semua petani peternak di empat desa sasaran telah menerima manfaat dari mekanisme perdagangan yang baru dan telah meningkatkan transparansi pasar akibat dari proses dialog yang difasilitasi oleh proyek.
• Pengembangan sistem informasi pasar oleh sepuluh kelompok dagang daerah atau kelompok pemasaran kolektif bersama. Sistem ini telah diperbarui secara rutin guna mendorong fasilitasi ke pasar yang lebih luas dan untuk mendorong para petani untuk bergabung dalam mekanisme pemasaran kolektif.