Akses yang lebih besar terhadap jaminan sosial yang sensitif HIVdi Indonesia

JAKARTA (Siaran Pers Bersama): Perwakilan pemerintah dari Indonesia, India dan Thailand akan bertemu di Jakarta pada tanggal 21 November untuk menghadiri konsultasi nasional yang disponsori PBB yang bertujuan mempromosikan jaminan sosial yang sensitif HIV di Indonesia.

Lebih dari 70 perwakilan instansi kesehatan akan menghadiri konsultasi selama dua hari, yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi akan membuka konsultasi yang berjudul,”Memajukan Jaminan Sosial Sensitif HIV di Indonesia”

Indonesia, India dan China mempunyai jumlah orang dengan HIV terbanyak di kawasan Asia Pasifik. Antara tahun 2001-2009, jumlah orang dengan HIV meningkat lebih dari tiga kali lipat. Jumlah provinsi yang yang melaporkan kasus HIV juga meningkat dari 11 di tahun 2004 menjadi kesemua 33 provinsi pada tahun 2009.

Sebuah studi ILO/UNDP pada tahun 2011 menunjukkan rumah tangga yang terdampak HIV di Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga yang tidak terkena dampak. Tingkat pengangguran yang lebih tinggi, peningkatan biaya kesehatan sebanyak tiga kali lipat dan partisipasi yang lebih rendah di sekolah adalah sebagian tantangan yang dihadapi.

Konsultasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang manfaat pemberian jaminan sosial kepada orang dengan HIV dan populasi kunci yang terdampak lainnya seperti pekerja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, waria dan pengguna napza suntik. Pertemuan ini akan menyediakan forum untuk bertukar pengalaman dan pembelajaran, serta untuk mendiskusikan mekanisme yang dirancang untuk mengakhiri stigma dan diskriminasi. Praktik-praktik terbaik di tingkat nasional dan provinsi juga akan dilihat, termasuk inisiatif dari Jamsostek, Jamkesda dan LSM terkait.

“Kita memerlukan skema jaminan sosial yang lebih mudah diakses orang dengan HIV karena jumlah ODHA di Indonesia diproyeksi akan meningkat menjadi 680.000 pada tahun 2014, jika cakupan layanan pencegahan dan pengobatan HIV tetap di tingkat yang sama seperti saat ini. ILO percaya bahwa penyediaan perawatan kesehatan yang memadai kritikal untuk mencegah penyebaran HIV karena pelayanan yang diperlukan orang dengan HIV (ODHA) jauh lebih dari sekedar terapi antiretroviral saja. Maka kita harus bekerja bersama untuk memastikan inklusi ODHA dalam skema perawatan kesehatan universal berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang ada,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia.

Direktur UNDP Indonesia, Beate Trankmann memuji komitmen pemerintah dalam merespon HIV di Indonesia, “UNDP percaya setiap orang di Indonesia termasuk orang dengan HIV harus diberikan akses yang setara ke layanan kesehatan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, UNDP mendukung skema jaminan sosial yang inklusif dan luas yang dapat memenuhi kebutuhan populasi yang terpinggirkan secara umum dan orang dengan HIV secara khusus”.

Menteri Kesehatan RI, Nafsiah Mboi, akan mendiskusikan pentingnya reformasi dan harmonisasi kebijakan, serta kemauan politik untuk memastikan jaminan sosial yang inklusif di Indonesia. Mekanisme untuk meningkatkan akses dan anggaran juga akan didiskusikan.

Selain itu, konsultasi ini akan meninjau landasan jaminan sosial (social protection floor/SPF) yang mempromosikan hak jaminan sosial dasar dan cakupan pembiayaan kesehatan universal serta pembiayaan inklusi pengobatan dan perawatan HIV.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional juga akan mempresentasikan pandangan mereka dalam pertemuan ini.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Risya Ariyani Kori
Staf ILO untuk HIV dan AIDS
Tel.: +6221 391 3112 ext. 202
Email

Gita Lingga
Humas ILO Jakarta
Tel.: +6221 391 3112 ext. 115
Email