Transisi perusahaan kecil Indonesia menuju pembayaran upah digital yang bertanggung jawab

SEMARANG, Jawa Tengah, Indonesia (Berita ILO) - Di pinggiran kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah, Farid Hidayah, seorang pengusaha kecil, mengelola Kurnia Jaya Snack, sebuah toko kecil yang menjual kerupuk khas Indonesia, yang terkenal di daerahnya. Didirikan pada 2008, bisnis Farid terus membayar 20 pekerjanya secara tunai, bahkan ketika infrastruktur digital dan keuangan mulai berkembang di daerah tersebut dan bisnisnya mulai menerima pembayaran digital dari para pelanggan.

Kurnia Jaya Snack adalah contoh yang baik dari tantangan yang dihadapi oleh perusahaan kecil di daerah pinggiran kota di Indonesia dalam mendigitalisasi pembayaran upah. Terlepas dari kesuksesan bisnisnya, Farid masih menggunakan rekening bank pribadinya untuk semua transaksi keuangan dan berjuang untuk mendigitalkan proses penggajian. Sebagian kecil pekerjanya mungkin memiliki rekening bank, namun ia yakin sebagian besar dari mereka tidak. Namun, tantangan-tantangan ini tidak menghentikan Farid untuk mencari alternatif selain uang tunai dalam hal pembayaran gaji, karena ia juga melihat potensi manfaat dalam transisi ini.

Saat ini, beberapa pekerja bersedia dibayar melalui transfer bank dan beberapa lebih memilih untuk menerima gaji mereka melalui akun mobile money. Saya juga sudah mulai menerbitkan slip gaji dan mendaftarkan pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai tunjangan tambahan

Farid Hidayah, pemilik usaha kecil

Farid adalah salah satu dari lebih dari 100 perusahaan kecil yang telah berpartisipasi dalam program pelatihan digitalisasi upah yang bertanggung jawab pada semester pertama tahun 2024. Program ini merupakan inisiatif yang diselenggarakan bersama oleh Pusat Global Upah Digital untuk Pekerjaan Layak ILO dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dengan dukungan dari pemerintah daerah dan mitra sektor keuangan di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Bank BJB, dan Bank Mandiri.

Selama dua hari, empat kelompok yang terdiri dari 25 perusahaan kecil di Bandung, Semarang dan Yogyakarta berkumpul untuk berdiskusi dan belajar dari studi kasus dalam transisi menuju upah digital, dengan fokus pada topik-topik seperti digitalisasi penggajian, bernegosiasi dengan penyedia layanan keuangan dan penggajian, dan strategi untuk mendukung pekerja dalam menerima upah digital. Karena perusahaan didorong untuk beralih dari pembayaran tunai ke pembayaran melalui rekening bank atau uang seluler, para peserta juga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan bagaimana memastikan transisi ini dilakukan secara bertanggung jawab.

Selama sesi pelatihan, para peserta menyambut perwakilan dari lembaga pemerintah dan penyedia layanan keuangan yang mempresentasikan manfaat pembayaran upah secara digital bagi perusahaan dan pekerja, serta solusi keuangan digital yang dapat tersedia bagi mereka. Bagi Eddy Bramantyo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, pembayaran upah secara digital merupakan elemen penting dalam meningkatkan transaksi digital usaha kecil dan menengah (UKM) dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi digital.

Namun, ia menilai bahwa, dalam banyak situasi, UKM menghadapi berbagai tantangan dalam melakukan transisi ke pembayaran upah digital. Bagi Bramantyo, ILO telah memberikan pelatihan komprehensif kepada UKM dengan alat bantu praktis, yang ia harapkan dapat memandu para pemilik usaha tentang cara memulai transisi yang bertanggung jawab dari pembayaran upah tunai ke pembayaran upah digital.

Lebih dari 90 perusahaan mendaftar untuk mengikuti program pendampingan kelompok, yang dirancang untuk menawarkan dukungan tambahan dan disesuaikan dalam transisi selama tiga bulan setelah sesi pelatihan. Kegiatan pendampingan berfokus pada tantangan utama yang diidentifikasi oleh perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, seperti penggunaan teknologi digital yang sedang berkembang untuk pembayaran upah, manfaat formalisasi bisnis dan pendaftaran pekerja ke jaminan sosial dan literasi keuangan pekerja.

Bertransisi dari pembayaran upah tunai ke pembayaran upah digital secara bertanggung jawab dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan UKM untuk menyusun struktur operasi mereka dengan lebih baik.

Lishia Erza, Ketua Komite Tetap Pengembangan Kapasitas & Ekonomi Inklusif Apindo

Setelah mengikuti program pelatihan, Farid telah menjajaki berbagai alternatif pembayaran selain uang tunai, termasuk menggunakan uang seluler, dan telah mulai membayar beberapa pekerjanya secara digital: “Program ini menyadarkan saya bahwa sangat penting untuk melibatkan pekerja sejak awal transisi menuju pembayaran upah secara digital. Pembayaran upah jauh lebih cepat dan efisien, tetapi salah satu tantangan saat ini adalah resistensi dari para pekerja. Saya sering berdialog dengan mereka tentang manfaat dari transisi ini dan kami mengevaluasi bagaimana cara untuk melanjutkannya. Saat ini, beberapa pekerja bersedia dibayar melalui transfer bank dan beberapa lebih memilih untuk menerima gaji mereka melalui akun mobile money. Saya juga sudah mulai menerbitkan slip gaji dan mendaftarkan pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai tunjangan tambahan.”

Lishia Erza, Ketua Komite Tetap Pengembangan Kapasitas & Ekonomi Inklusif Apindo: “Tantangan yang dihadapi UKM saat ini tidak hanya terbatas pada perputaran pekerja yang tinggi, tetapi juga mencakup bagaimana perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan efektif, bagaimana mereka dapat menarik pekerja berbakat, serta bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat dari solusi keuangan dan digital. Bertransisi dari pembayaran upah tunai ke pembayaran upah digital secara bertanggung jawab dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan UKM untuk menyusun struktur operasi mereka dengan lebih baik.”

Perjalanan perusahaan seperti Kurnia Jaya Snack milik Farid memperkuat bukti dampak positif pembayaran upah digital bagi pekerja dan perusahaan. Kolaborasi yang efektif antara lembaga pemerintah daerah, penyedia layanan keuangan, dan organisasi pengusaha membuka jalan untuk meningkatkan transisi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.