Pendidikan dan pekerjaan di pembangunan kapal
Transformasi pendidikan vokasi dan kemitraan industri untuk mendukung inklusi disabilitas di sektor maritim
Program Skills for Prosperity ILO-Inggris di Indonesia telah membantu lembaga pendidikan dan industri perkapalan untuk mempromosikan partisipasi penyandang disabilitas.
2 Mei 2023
Content also available in:
English
PPNS memfasilitasi pertemuan dengan Dewan Penasihat Industri pada 11 April 2023 di kampusnya. ©ILO
Upaya bersama sedang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan pekerjaan di pembuatan kapal.
Sejak tahun lalu, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menjalin kerja sama dengan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) – sebuah organisasi non-pemerintah – dan industri pembangunan kapal untuk meningkatkan kesempatan belajar dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Baru-baru ini, pada 11 April 2023, PPNS memfasilitasi pertemuan Dewan Penasihat Industri yang dihadiri oleh perwakilan dari enam perusahaan pembangunan kapal – PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia, PT. Dok Pantai Lamongan, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard dan PT Samudera Sinar Abadi – untuk membahas kesiapan mitra industri dalam mempekerjakan lulusan penyandang disabilitas. PPNS berencana mendaftarkan lebih banyak siswa penyandang disabilitas.
Sebagai bagian dari kemitraannya dengan PPNS dan tiga politeknik lainnya – Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Politeknik Negeri Manado (Polimanado) dan Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) – program Skills for Prosperity di Indonesia ( SfP -Indonesia), yang dilaksanakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan didanai oleh pemerintah Inggris, telah mendukung pendirian satu Dewan Penasihat Industri di masing-masing dari empat lembaga tersebut untuk memperkuat keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.
Kharisma Kholif Viranata, Kepala Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Iperindo, mengatakan: “Penyandang disabilitas memiliki peluang besar untuk bekerja di sektor ini. Namun, beberapa tantangan masih ada dalam hal mempekerjakan mereka untuk jenis pekerjaan yang berisiko tinggi dan memerlukan tanggapan cepat, serta mengakomodasi kebutuhan mereka.”
Iperindo memiliki 214 anggota perusahaan pembangunan kapal dan galangan kapal yang mempekerjakan banyak pekerja.
Sementara itu, Pramusti Indrascaryo, Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko PT. PAL Indonesia, menyampaikan bahwa sebagai perusahaan milik negara, PT. PAL telah mempekerjakan penyandang disabilitas pada posisi-posisi tertentu yang sesuai dengan mereka, seperti administrasi dan pendukung kantor. Namun, masih ada tantangan untuk mempekerjakan mereka dalam pekerjaan berisiko tinggi.
“Kita masih perlu meningkatkan kesadaran di kalangan pekerja tentang inklusi disabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas,” kata Indrascaryo.
Ambikka, seorang dosen di PPNS, menambahkan bahwa menurut Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memastikan setidaknya 2% dari pekerjanya adalah penyandang disabilitas. Dia mengatakan ada peluang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di industri pembangunan kapal di berbagai bidang – mulai dari fungsi bisnis inti hingga unit pendukung dan rantai pasokan.
Sehari sebelum pertemuan Dewan Penasihat Industri, PPNS dan SIGAB mengadakan lokakarya untuk menyusun rencana kerja tahun 2023 mengubah PPNS menjadi politeknik inklusif, mempersiapkan penerimaan siswa baru untuk penyandang disabilitas dan mengembangkan materi pembelajaran, metode dan fasilitas serta program pelatihan di tempat kerja (OJT) untuk penyandang disabilitas dengan mitra industri.
PPNS dan SIGAB telah menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Direktur PPNS Ir. Eko Julianto berkata: “PPNS terinspirasi oleh bagaimana Universitas Strathclyde memfasilitasi lingkungan belajar bagi mahasiswa dan dosen penyandang disabilitas selama kunjungan kami ke kampus tersebut pada Oktober 2022.”
Selain itu, PPNS juga bekerja sama dengan INKLUSI, program kemitraan Indonesia Australia, yang didanai oleh pemerintah Inggris, yang mempromosikan masyarakat inklusif dengan meningkatkan partisipasi dan manfaat bagi kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik di Indonesia.
“Saya senang mendukung inisiatif PPNS untuk memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas guna meningkatkan masa depan kehidupan mereka untuk pekerjaan yang layak,” kata Keith Hargreaves, Kepala Kemitraan dan Kebijakan INKLUSI.
Dengan dukungan dari INKLUSI, SIGAB akan memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas bagi dosen dan mahasiswa PPNS untuk bekerja menuju transformasi kampus menjadi politeknik inklusif.
Sebelumnya, SfP -Indonesia bekerja sama dengan SIGAB untuk melakukan serangkaian penilaian mandiri inklusi disabilitas di empat politeknik ini mulai Oktober 2022 hingga Januari 2023. Setelah penilaian mandiri ini, para politeknik ini akan mengidentifikasi program studi mana yang dapat menerima pendaftaran penyandang disabilitas dan mengakomodasi jenis disabilitas tertentu.
Mary Kent, Kepala Penasihat Teknis SfP -Indonesia, mengatakan bahwa kolaborasi antara PPNS dan mitra industrinya, SIGAB, INKLUSI dan ILO, menunjukkan pendekatan progresif, yang dapat membuka jalan untuk meningkatkan inklusi di seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan kemitraan sektor industrinya.
Mary berkata: “Industri galangan kapal di Indonesia siap merangkul tenaga kerja secara lebih inklusif.”
Dia menambahkan bahwa model ini menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi seperti PPNS akan memainkan peran penting dalam memberikan kesempatan bagi lebih banyak kaum muda untuk dapat mengakses pekerjaan berketerampilan yang layak; dan mendukung komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, termasuk pendidikan berkualitas (Tujuan 4), pertumbuhan dan lapangan kerja (Tujuan 8), mengatasi ketimpangan (Tujuan 10) dan memperkuat kemitraan (Tujuan 17).
Sejak tahun lalu, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) menjalin kerja sama dengan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) – sebuah organisasi non-pemerintah – dan industri pembangunan kapal untuk meningkatkan kesempatan belajar dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
Baru-baru ini, pada 11 April 2023, PPNS memfasilitasi pertemuan Dewan Penasihat Industri yang dihadiri oleh perwakilan dari enam perusahaan pembangunan kapal – PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Adiluhung Sarana Segara Indonesia, PT. Dok Pantai Lamongan, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard dan PT Samudera Sinar Abadi – untuk membahas kesiapan mitra industri dalam mempekerjakan lulusan penyandang disabilitas. PPNS berencana mendaftarkan lebih banyak siswa penyandang disabilitas.
Sebagai bagian dari kemitraannya dengan PPNS dan tiga politeknik lainnya – Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Politeknik Negeri Manado (Polimanado) dan Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) – program Skills for Prosperity di Indonesia ( SfP -Indonesia), yang dilaksanakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan didanai oleh pemerintah Inggris, telah mendukung pendirian satu Dewan Penasihat Industri di masing-masing dari empat lembaga tersebut untuk memperkuat keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.
Kharisma Kholif Viranata, Kepala Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Iperindo, mengatakan: “Penyandang disabilitas memiliki peluang besar untuk bekerja di sektor ini. Namun, beberapa tantangan masih ada dalam hal mempekerjakan mereka untuk jenis pekerjaan yang berisiko tinggi dan memerlukan tanggapan cepat, serta mengakomodasi kebutuhan mereka.”
Iperindo memiliki 214 anggota perusahaan pembangunan kapal dan galangan kapal yang mempekerjakan banyak pekerja.
Sementara itu, Pramusti Indrascaryo, Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko PT. PAL Indonesia, menyampaikan bahwa sebagai perusahaan milik negara, PT. PAL telah mempekerjakan penyandang disabilitas pada posisi-posisi tertentu yang sesuai dengan mereka, seperti administrasi dan pendukung kantor. Namun, masih ada tantangan untuk mempekerjakan mereka dalam pekerjaan berisiko tinggi.
“Kita masih perlu meningkatkan kesadaran di kalangan pekerja tentang inklusi disabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas,” kata Indrascaryo.
Ambikka, seorang dosen di PPNS, menambahkan bahwa menurut Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memastikan setidaknya 2% dari pekerjanya adalah penyandang disabilitas. Dia mengatakan ada peluang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di industri pembangunan kapal di berbagai bidang – mulai dari fungsi bisnis inti hingga unit pendukung dan rantai pasokan.
Sehari sebelum pertemuan Dewan Penasihat Industri, PPNS dan SIGAB mengadakan lokakarya untuk menyusun rencana kerja tahun 2023 mengubah PPNS menjadi politeknik inklusif, mempersiapkan penerimaan siswa baru untuk penyandang disabilitas dan mengembangkan materi pembelajaran, metode dan fasilitas serta program pelatihan di tempat kerja (OJT) untuk penyandang disabilitas dengan mitra industri.
PPNS dan SIGAB telah menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.
Direktur PPNS Ir. Eko Julianto berkata: “PPNS terinspirasi oleh bagaimana Universitas Strathclyde memfasilitasi lingkungan belajar bagi mahasiswa dan dosen penyandang disabilitas selama kunjungan kami ke kampus tersebut pada Oktober 2022.”
Selain itu, PPNS juga bekerja sama dengan INKLUSI, program kemitraan Indonesia Australia, yang didanai oleh pemerintah Inggris, yang mempromosikan masyarakat inklusif dengan meningkatkan partisipasi dan manfaat bagi kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik di Indonesia.
“Saya senang mendukung inisiatif PPNS untuk memberikan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas guna meningkatkan masa depan kehidupan mereka untuk pekerjaan yang layak,” kata Keith Hargreaves, Kepala Kemitraan dan Kebijakan INKLUSI.
Dengan dukungan dari INKLUSI, SIGAB akan memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas bagi dosen dan mahasiswa PPNS untuk bekerja menuju transformasi kampus menjadi politeknik inklusif.
Sebelumnya, SfP -Indonesia bekerja sama dengan SIGAB untuk melakukan serangkaian penilaian mandiri inklusi disabilitas di empat politeknik ini mulai Oktober 2022 hingga Januari 2023. Setelah penilaian mandiri ini, para politeknik ini akan mengidentifikasi program studi mana yang dapat menerima pendaftaran penyandang disabilitas dan mengakomodasi jenis disabilitas tertentu.
Mary Kent, Kepala Penasihat Teknis SfP -Indonesia, mengatakan bahwa kolaborasi antara PPNS dan mitra industrinya, SIGAB, INKLUSI dan ILO, menunjukkan pendekatan progresif, yang dapat membuka jalan untuk meningkatkan inklusi di seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan kemitraan sektor industrinya.
Mary berkata: “Industri galangan kapal di Indonesia siap merangkul tenaga kerja secara lebih inklusif.”
Dia menambahkan bahwa model ini menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi seperti PPNS akan memainkan peran penting dalam memberikan kesempatan bagi lebih banyak kaum muda untuk dapat mengakses pekerjaan berketerampilan yang layak; dan mendukung komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, termasuk pendidikan berkualitas (Tujuan 4), pertumbuhan dan lapangan kerja (Tujuan 8), mengatasi ketimpangan (Tujuan 10) dan memperkuat kemitraan (Tujuan 17).