Pengusaha dan pengajar sepakat atasi diskriminasi dan kekerasan di industri maritim

Sektor maritim di Indonesia telah menjaga pertumbuhannya seiring meningkatnya perdagangan dan integrasi global. Namun, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, orang dengan disabilitas, dan orang dengan HIV/AIDS di industri ini masih terjadi.

Di Indonesia, kelompok-kelopok ini memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan di sektor maritim. Di kapal, perempuan sering mendapat pelecehan dan kekerasan, sementara kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi orang dengan disabilitas dan HIV/AIDS masih sangat terbatas.

Seri pelatihan yang diselenggarakan di Indonesia dari 13-17 Desember 2021 oleh program Skills for Prosperity di Indonesia (SfP-Indonesia) – sebuah inisiatif yang diterapkan sejak 2019 oleh ILO dan didanai oleh Pemerintah Inggris – telah membawa perspektif baru bagi para peserta dan memperkuat komitmen mereka dalam mengatasi isu-isu ini di institusi masing-masing.

Toni Pangaribuan, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), berjanji untuk mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.

Benar bahwa perempuan dan kelompok rentan sering menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan melakukan magang di dunia maritim."

Toni Pangaribuan, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)

“Benar bahwa perempuan dan kelompok rentan sering menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan melakukan magang di dunia maritim,” ujar Toni.

“Kami berencana untuk memilih perwakilan di 34 provinsi untuk mengadvokasi langkah-langkah anti diskriminasi dan anti kekerasan, terutama bagi pelaut perempuan,” imbuhnya.

Rahindra Bayu Kumara, pengajar di Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin), menceritakan bagaimana pelatihan ini telah mengubah cara pandangnya.

“Sebelum berpartisipasi dalam pelatihan ini, saya merasa takut kepada orang dengan HIV/AIDS karena tidak paham dengan proses transmisi dan lainnya. Pelatihan ini telah mengubah persepsi saya terhadap mereka. Pelatihan ini membantu saya membangun kesadaran untuk melindungi mereka dan membantu mereka mendapat pekerjaan yang layak dan hak yang seperti orang lainnya,” kata Rahindra.

Sementara Rina Sandora, Staf untuk Isu Gender Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), menegaskan komitmennya untuk mempromosikan kesetaraan gender di institusinya.

“Pelatihan ini telah membantu saya meningkatkan pengetahuan tentang kesetraan gender sehingga menjadi lebih sensitif terhadap isu yang berkaitan dengan gender dan responsif terhadap kebutuhan keragamaan di sekitar kita. Ini yang akan saya bawa ke institusi saya, PPNS. Kami akan membentuk satuan tugas untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan, serta melaksanakan beberapa kampanye,” janji Rina.

Peserta lain dalam pelatihan tersebut termasuk perwakilan dari politeknik mitra (Polimarim, PPNS, Polimdo dan Polibatam), industri dan serikat pekerja. Pelatihan ini menggunakan buku panduan yang dikembangkan oleh ILO berdasarkan wawancara dan diskusi kelompok terpumpun dengan perempuan yang bekerja di sektor maritim, dan mengikuti standar intenasional lainnya. Selama pelatihan, peserta memperagakan berbagai pendekatan terhadap isu dan membuat rencana aksi.

Halida Nufaisa, Penasihat Pendidikan dan Keterampilan, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, mengatakan ada sekitar 430.000 kasus kekerasan yang dilaporkan di Indonesia pada 2019 saja.

“Kita tahu kalau angka sebenarnya bisa jadi lebih besar. Ini menjadi kekhawatiran bagi perempuan di semua sektor,” kata Halida. “Sayangnya, isu ini masih jarang didiskusikan di sektor yang didominasi laki-laki seperti maritim. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat penting bagi semua orang baik di sisi pendidikan maupun industri, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan maritim yang inklusif dan setara.”

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan maritim untuk kelompok yang masih sedikit terwakili serta mempromosikan inklusi sosial di tempat kerja maritim.

Kazutoshi Chatani, Spesialis Ketenagakerjaan di ILO Jakarta, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu cara untuk memperbarui pengetahuan dan pemahaman tentang HIV/AIDS. “Orang dengan HIV/AIDS sama seperti orang-orang lain yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Dengan adanya kemajuan dalam pengobatan dan perawatan, mereka bisa tetap produktif di tempat kerja. Karenanya, tidak perlu mendiskriminasi dan menaruh stigma terhadap mereka,” jelas Kazutoshi.

“Kita semua tahu kalau kekerasan berbasis gender dapat terjadi di mana saja. Melalui pelatihan ini, kami ingin menyuarakan anti kekerasan gender,” Kazutoshi menambahkan.

Salah satu tujuan program SfP-Indonesia adalah mempromosikan tempat kerja maritim yang setara dan terbebas dari kekerasan serta meningkatkan kesempatan ekonomi bagi kelompok yang termajinalkan.

ILO memiliki mandat untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, termasuk menciptakan kesempatan kerja untuk semua dan memfasilitasi dialog terkait isu ketenagakerjaan. Melalui SfP-Indonesia, ILO bekerja bersama pemangku kepentingan untuk mengkaji kebijakan dan kondisi pasar kerja, kemudian memberikan rekomendasi mengenai kesempatan karier di dunia maritim bagi kelompok yang termarjinalkan. Program ini juga mengadvokasi keragaman tenaga kerja dan hak-hak pekerja.