Advancing social justice, promoting decent work
ILO is a specialized agency of the United Nations
English
Parjiyati, mantan pekerja migran yang memberdayakan lainnya dengan informasi migrasi kunci
Sebagai salah seorang pemimpin jejaring di Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (LTSA-MRC), Parjiyati mendedikasikan dirinya untuk memastikan migrasi kerja yang aman dan adil bagi lainnya.
Hal inilah yang menjadi motivasinya saat ia merantau ke Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga 19 tahun lalu.
Namun pengalaman Parjiyati tidak berjalan mulus.
Memiliki informasi yang benar ketika bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas utama. Peran LTSA-MRC sangat penting untuk memberdayakan perempuan pekerja migran dengan informasi, dan memberikan dukungan bagi para penyintas kekerasan."
Parjiyati
Agensinya, setelah mengetahui bahwa majikannya lebih memilih pekerja rumah tangga yang lebih dewasa, memalsukan paspornya dan menyatakan Parjiyati berusia 30 tahun. Dia berusia 24 tahun.
Di bandara, dia meminta untuk membaca dokumen perjalanannya yang tersegel, hanya untuk mengetahui bahwa kartu keluarganya pun berisi informasi palsu. Parjiyati juga tidak diberi cukup waktu untuk membaca kontrak kerjanya secara menyeluruh karena agensinya mendesaknya untuk menandatangani kontrak tersebut.
“Penting untuk membaca dan memahami setiap dokumen yang Anda tandatangani sebagai pekerja migran,” tegas Parjiyati. “Jika tidak bisa, mintalah seseorang yang Anda percayai untuk melakukannya untuk Anda.”
Agensi Parjiyati menjadi tidak responsif begitu dia tiba di Arab Saudi. Dia mencoba melaporkan bahwa dia melakukan lebih banyak tugas dari yang sudah disepakati sebelumnya tetapi tidak berhasil.
Selain itu, majikannya juga menahannya tanpa gaji selama tiga tahun, disertai ancaman pulang ke Indonesia dan gajinya akan hilang.
Beberapa hari setelah Parjiyati menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi, seseorang mengaku membantunya dengan meminta sejumlah besar uang padahal seharusnya layanan repatriasi tidak dipungut biaya.
Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sekitar 278 kasus pelanggaran hak buruh dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pekerja migran asal Cirebon pada 2019.
Kesenjangan informasi mengenai migrasi yang aman dan akses terhadap layanan dapat meningkatkan risiko yang mungkin dialami oleh pekerja migran perempuan saat pergi ke luar negeri untuk meningkatkan penghidupan mereka. “Pada saat itu, informasi formal mengenai migrasi yang aman tidak mudah diakses. Satu-satunya sumber informasi saya adalah teman dan keluarga saya,” dia berbagi.
Kini, sebagai salah satu pemimpin jaringan, Parjiyati bekerja sama dengan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (LTSA-MRC) untuk membekali pekerja migran Indonesia dengan informasi yang mereka perlukan dan melindungi mereka dari potensi risiko.
LTSA-MRC adalah Migrant Worker Resource Centre, sebuah kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, pusat krisis perempuan, dan serikat pekerja migran untuk memberikan layanan bagi calon pekerja migran Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa migrasi tenaga kerja aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan perdagangan manusia.
“Memiliki informasi yang benar ketika bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas utama,” kata Parjiyati. “Peran LTSA-MRC sangat penting untuk memberdayakan perempuan pekerja migran dengan informasi, dan memberikan dukungan bagi para penyintas kekerasan.”
Lokakarya sebelum keberangkatan dan pelatihan keterampilan dilakukan bagi pekerja migran untuk memberikan informasi kepada mereka tentang hak-hak mereka dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap kondisi kerja di luar negeri.
Program Safe and Fair ILO mendukung LTSA-MRC dalam menjamin keselamatan pekerja migran perempuan. Selain layanan penjangkauan ke desa-desa, konsultasi pra-kerja, layanan konseling psiko-sosial, penanganan kasus, pelatihan calon pekerja migran Indonesia dan pemberian informasi yang kredibel, program MRC terdiri dari serangkaian kegiatan seperti peningkatan pendataan, tata kelola migrasi tenaga kerja yang responsif gender di tingkat desa, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan penyedia layanan lainnya, penguatan koordinasi dan dialog sosial melalui penerapan forum tripartit plus untuk perlindungan pekerja migran di tingkat kabupaten dan kecamatan.
