Studi kelayakan sistem jaminan kehilangan pekerjaan di Indonesia: Aspek kelembagaan dan operasional

Laporan kelayakan ini disusun dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 untuk memberikan saran dan panduan mengenai perencanaan dan penyelenggaraan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang efektif untuk Indonesia.

Pada bulan Januari 2018, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia menyatakan komitmennya di DPR untuk melakukan kajian serius terhadap pembentukan sistem jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) wajib (Ruck dan Tsuruga, 2022). Selama dialog tripartit tingkat tinggi sesudahnya dengan ILO, pekerja dan pengusaha juga menegaskan kesediaan mereka untuk memajukan agenda tersebut dan meminta ILO untuk menilai persyaratan untuk meluncurkan jaminan kehilangan pekerjaan di bawah Program Negara Kerja Layak 2018–2022.

Serangkaian misi pencarian fakta dan lokakarya konsultasi diselenggarakan di Jakarta selama tahun 2018 atas permintaan para pemangku kepentingan. ILO fokus pada pengembangan dialog nasional untuk membahas elemen-elemen desain sistem JKP yang efektif serta masalah administratif. Pada tanggal 4 Desember 2019, sebuah pertemuan diselenggarakan oleh komite tripartit nasional, yang memutuskan untuk melakukan studi kelayakan penerapan sistem JKP di Indonesia. Dengan mengingat hal-hal di atas, laporan kelayakan ini berupaya memberikan saran dan panduan mengenai perencanaan dan penerapan skema JKP yang efektif untuk Indonesia.