Aturan dan praktik pesangon di Indonesia – UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Makalah ini bertujuan untuk mengatur berbagai faktor secara sistematis dan menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghitung pembayaran terminasi sesuai dengan hukum.

Pembayaran terkait pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu subjek yang paling rumit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat 2 jenis perjanjian kerja, 5 jenis pembayaran pemutusan hubungan kerja, 9 formula manfaat dan 21 faktor penentu untuk manfaat tersebut.
Undang-undang ini menawarkan fleksibilitas untuk beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penghentian dan manfaat terkait. Namun, fleksibilitas atau ambiguitas ini dapat menyebabkan salah tafsir atas hak dan kewajiban hukum di antara pekerja dan pengusaha dalam beberapa kasus tertentu, dengan konsekuensi menjadi perselisihan industrial dan kasus pengadilan.

Makalah ini mengidentifikasi tiga faktor untuk menentukan formula tunjangan yang akan digunakan untuk menentukan jumlah pembayaran pemutusan hubungan kerja bagi seorang pekerja Indonesia yang dipecat.