Indonesia memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan bersama di sektor perikanan dengan alat panduan

Program 8.7 Accelerator Lab ILO mendukung upaya memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan bersama di sektor perikanan antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

News | Bogor, West Java, Indonesia | 09 November 2023
Untuk memperkuat upaya bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam melaksanakan sistem pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan, program 8.7 Accelerator Lab ILO mendukung pertemuan koordinasi antara kedua kementerian di Bogor, Jawa barat. Diadakan pada 2 November, pertemuan tersebut dihadiri oleh pengawas ketenagakerjaan dan perikanan dari 10 provinsi yang dikenal sebagai wilayah pesisir dengan industri perikanan yang besar.

Jodelen Mitra, Manajer Global Program 8.7 Accelerator Lab ILO, memaparkan pentingnya prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja yang menyoroti penghapusan segala bentuk kerja paksa. (c) ILO/Gita Lingga

Indonesia adalah negara maritim dan kami berharap negara ini dapat memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di industri perikanan yang layak dan produktif serta berkontribusi terhadap daya saing industri perikanan Indonesia."

Jodelen Mitra, Manajer Global Program 8.7 Accelerator Lab ILO
Rapat koordinasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan KKP yang mencakup upaya pengawasan ketenagakerjaan bersama dengan menerapkan Panduan Lapangan untuk Melaksanakan Kunjungan Pengawasan Ketenagakerjaan di Kapal Penangkap Ikan.

Jodelen Mitra, Manajer Global Program 8.7 Accelerator Lab ILO, menyoroti pentingnya Panduan Lapangan sebagai alat penting bagi pengawas ketenagakerjaan dan perikanan untuk menjadikan industri perikanan Indonesia lebih kompetitif dan dapat menyediakan lapangan kerja yang layak dan produktif sesuai dengan standar ketenagakerjaan internasional.

“Indonesia adalah negara maritim dan kami berharap negara ini dapat memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di industri perikanan yang layak dan produktif serta berkontribusi terhadap daya saing industri perikanan Indonesia,” ujarnya.

Sebagai penyegaran, Jodelen memaparkan pentingnya prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja yang menyoroti penghapusan segala bentuk kerja paksa. Ia juga menekankan konvensi dan protokol yang relevan mengenai kerja paksa dan menguraikan 11 indikator kerja paksa yang umum ditemukan dalam pekerjaan penangkapan ikan seperti pemotongan gaji, lembur yang berlebihan, isolasi, jeratan hutang, kondisi hidup dan kerja yang buruk, penipuan, intimidasi, penahanan dokumen identitas, pembatasan gerak dan pelecehan seksual dan fisik.

Sementara Phillipe Cacaud, Pakar Perikanan dan Hukum, mengemukakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan pada umumnya mengatur pekerjaan di darat dan akibatnya, standar ketenagakerjaan untuk kapal penangkap ikan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, misalnya, ada tiga undang-undang yang relevan dengan industri perikanan: undang-undang ketenagakerjaan, pelayaran dan perikanan.

“Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan pengembangan Panduan Lapangan, Indonesia telah bergerak maju dan negara ini perlu mengembangkan strategi untuk melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan di seluruh provinsi di Indonesia dengan mengidentifikasi kapal-kapal berisiko tinggi dan memilih pelabuhan perikanan,” jelasnya.

Uji coba pengawasan ketenagakerjaan bersama di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Sumatera Utara pada bulan Juli lalu. (c) ILO/Gita Lingga
Selama diskusi tersebut, pengawas ketenagakerjaan dan perikanan dari beberapa provinsi berbagi pengalaman mereka dalam melakukan uji coba pengawasan ketenagakerjaan bersama. “Setelah melakukan uji coba pengawasan ketenagakerjaan bersama di Pelabuhan Belawan pada Juli lalu, kami telah menjaga koordinasi yang baik dengan pengawas perikanan KKP,” kata Rajani L.S, pengawas ketenagakerjaan dari Provinsi Sumatera Utara.

Dari provinsi kami, kami ingin mengupayakan perlindungan kecelakaan kerja yang sudah diterapkan di sektor konstruksi. Perusahaan perikanan harus membayar tunjangan kecelakaan kerja di awal sehingga seluruh awak kapal tetap terlindungi selama perjalanan penangkapan ikan tanpa memandang berstatus kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)."

Rajani L.S, pengawas ketenagakerjaan dari Provinsi Sumatera Utara
Ia menambahkan, ada desakan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai jaminan kecelakaan kerja. “Dari provinsi kami, kami ingin mengupayakan perlindungan kecelakaan kerja yang sudah diterapkan di sektor konstruksi. Perusahaan perikanan harus membayar tunjangan kecelakaan kerja di awal sehingga seluruh awak kapal tetap terlindungi selama perjalanan penangkapan ikan tanpa memandang berstatus kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).”

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan bersama juga disampaikan oleh pengawas ketenagakerjaan asal Sulawesi Utara, Rorong Martinus. Meskipun sudah ada Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Bersama di Pelabuhan Bitung, baik pengawas ketenagakerjaan maupun perikanan masih menghadapi kesulitan dalam mengatur operasionalisasi pengawasan bersama, terutama dalam hal waktu dan koordinasi. “Selain kedua kementerian tersebut, kami perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait lainnya seperti TNI Angkatan Laut dan Syahbandar dan kami tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk hal ini.”

Menanggapi kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh pengawas ketenagakerjaan dan perikanan, Muhamad Nour, Koordinator Nasional Program Lab Akselerator 8.7 ILO di Indonesia, menekankan pentingnya mengembangkan dasar hukum untuk penggunaan Panduan Lapangan. Undang-undang atau kebijakan tersebut tidak hanya akan mengesahkan pelaksanaan Panduan Lapangan di semua tingkatan, tetapi juga akan mengatur urusan operasional dan logistik,” ujarnya.

Hingga saat ini, program 8.7 Accelerator Lab ILO telah mendukung uji coba pengawasan ketenagakerjaan bersama di Pelabuhan Perikanan Benoa Bali, Pelabuhan Samudera Nizam Zahman di Jakarta, dan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan di Sumatera Utara sebagai pelabuhan tersibuk di luar Pulau Jawa. Dukungan berikutnya adalah dengan menyelenggarakan serangkaian pertemuan di tingkat provinsi untuk menyosialisasikan Panduan Lapangan dan mendukung pembentukan inspeksi bersama di provinsi sasaran.