Indonesia mengidentifikasi tujuh isu strategis dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Perawatan

ILO mendukung pengembangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Perawatan di Indonesia, yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), melalui serangkaian pertemuan konsultasi.

News | Jakarta, Indonesia | 22 September 2023
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dengan dukungan ILO, telah menyusun tujuh isu strategis utama dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Perawatan di Indonesia. Topik-topik tersebut disampaikan oleh Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA pada lokakarya konsultasi penyusunan Peta Jalan Nasional dan Rencana Aksi Ekonomi Perawatan demi Dunia Kerja yang Setara Gender.

Pemaparan tujuh isu strategis dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Perawatan di Indonesia. (c) ILO
Isu-isu strategis yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan pengasuhan anak; 2. Perawatan jangka panjang bagi lansia; 3. Pelayanan perawatan berbasis inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; 4. Pengakuan dan perlindungan bagi pekerja perawatan; 5. Cuti hamil; 6. Cuti ayah; dan 7. Perlindungan sosial untuk pekerjaan perawatan.

Dalam paparannya, Lenny menyoroti pentingnya layanan pengasuhan anak untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi perempuan mengingat perempuan mendominasi tanggung jawab atas pekerjaan pengasuhan berbayar dan tidak berbayar. Sementara itu, pekerjaan perawatan lansia sejalan dengan kondisi Indonesia saat ini yang memasuki masyarakat lanjut usia. “Pada tahun 2022, persentase lansia di atas 60 tahun mencapai 10,48 persen atau setara dengan 28,6 juta jiwa,” ungkap Lenny.

Isu-isu strategis yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan pengasuhan anak; 2. Perawatan jangka panjang bagi lansia; 3. Pelayanan perawatan berbasis inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; 4. Pengakuan dan perlindungan bagi pekerja perawatan; 5. Cuti hamil; 6. Cuti ayah; dan 7. Perlindungan sosial untuk pekerjaan perawatan."

Dalam hal pelayanan berbasis inklusif, 8,5 persen penduduk Indonesia pada 2023 merupakan penyandang disabilitas atau setara dengan 22,97 juta orang. Namun, hanya 5 persen dari mereka yang memasuki pasar tenaga kerja. Pekerjaan perawatan juga penting bagi kelompok rentan lainnya seperti orang dengan HIV, anak berkebutuhan khusus dan sebagainya.

“Namun, karena sifat pekerjaan mereka yang informal, tidak banyak yang menganggap pekerja perawatan sebagai sebuah profesi dan akibatnya, beban perawatan dan pengasuhan kini ditanggung oleh anggota keluarga perempuan. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan kebutuhan mendesak untuk mengakui pekerja perawatan sebagai pekerja seperti pekerja lainnya,” tambahnya.

Sementara Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan masih dalam proses pembahasan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2024-2029."

Maliki selaku Direktur Perencanaan Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Sementara itu, lemahnya pelaksanaan cuti melahirkan dan cuti ayah kini telah ditinjau kembali dalam RUU Kesehatan Ibu dan Anak (RUU KIA) dan perlindungan sosial diharapkan mampu memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh perempuan dan laki-laki.

Maliki selaku Direktur Perencanaan Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan ekonomi perawatan telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dalam Agenda 5 Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender. “Sementara Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan masih dalam proses pembahasan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2024-2029,” pungkasnya.

Isu-isu strategis tersebut diidentifikasi berdasarkan masukan dan tanggapan pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam serangkaian pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus, dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada tanggal 11 September dan pertemuan ketiga pada tanggal 19 September.

Para peserta pertemuan-pertemuan pemangku kepentingan berkontribusi pada penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional mengenai Ekonomi Perawatan. (c) ILO
Serangkaian pertemuan ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian terkait, organisasi pengusaha, serikat pekerja, organisasi nasional dan internasional, antara lain, seperti Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, konfederasi serikat pekerja nasional, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ), perusahaan swasta, asosiasi pekerja perawatan, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi), organisasi masyarakat sipil terkait HIV, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pandangan responden mengenai pekerjaan perawatan di negara ini, kami dapat merumuskan peta jalan yang dapat memenuhi kebutuhan, tantangan dan peluang masyarakat secara umum."

Early Dewi Nuriana, Staf Program ILO untuk Ekonomi Perawatan
Early Dewi Nuriana, Staf Program ILO untuk Ekonomi Perawatan, mengatakan bahwa pertemuan pemangku kepentingan berikutnya akan diadakan pada awal Oktober. Pertemuan ini akan diselenggarakan di Jawa Timur dan juga akan mencakup kunjungan lapangan ke berbagai bentuk layanan penitipan anak.

“Untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh layanan penitipan anak dan pentingnya peran perusahaan dalam memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, kita akan belajar dari berbagai tempat penitipan anak yang diselenggarakan oleh komunitas, perusahaan dan sektor swasta,” jelasnya.

Untuk memperkuat dukungannya terhadap pengembangan Peta Jalan, menurut Early, ILO kini melakukan survei pengetahuan dan persepsi mengenai pekerjaan perawatan di Indonesia, yang menyoroti pentingnya siklus 5R (Mengenali, Mengurangi, Mendistribusikan Ulang, Mewakili dan Memberi Penghargaan) dan menargetkan 1.500 responden. Hasil akhir survei ini akan digunakan untuk menyempurnakan pengembangan Peta Jalan.

Temuan-temuan penting awal dari survei ini akan dipaparkan pada pertemuan pemangku kepentingan keempat untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang pekerjaan perawatan. “Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pandangan responden mengenai pekerjaan perawatan di negara ini, kami dapat merumuskan peta jalan yang dapat memenuhi kebutuhan, tantangan dan peluang masyarakat secara umum,” Early menegaskan.