Sebagai tindak lanjut pertemuan G20 yang diadakan di bawah Presidensi Indonesia pada 2022 tentang ekonomi perawatan, ILO mendukung inisiatif pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan peta jalan ekonomi perawatan. Dalam resolusi akhir G20, para Kepala Negara sepakat untuk terus bekerja sama mengatasi ketimpangan distribusi dalam perawatan berbayar dan tidak berbayar di negara masing-masing.

ILO mendukung pertemuan awal yang diadakan di Jakarta pada 12 April di mana kementerian terkait dan mitra pembangunan internasional saling berbagi bidang keahlian serta mengidentifikasi peluang kolaborasi dan kontribusi untuk pembuatan Peta Jalan Ekonomi Perawatan. Selain lembaga kementerian, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh berbagai lembaga pembangunan antara lain Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, UNWomen, UNFPA, Oxfam dan Kedutaan Besar Kanada di Indonesia yang menyampaikan komitmen dan dukungannya saat ini terhadap isu ekonomi perawatan.

Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia, menyatakan dukungan ILO kepada Pemerintah Indonesia dalam menyusun peta jalan ekonomi perawatan. Dia menyoroti tantangan dan peluang ekonomi perawatan dalam hal lapangan kerja dan peningkatan pendapatan yang akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penelitian terbaru ILO tentang ekonomi perawatan di Indonesia menemukan bahwa berinvestasi dalam perawatan anak semesta dan layanan perawatan jangka panjang di negara ini akan menghasilkan hampir 10,4 juta pekerjaan pada 2035, di mana hampir 4,3 juta pekerjaan langsung terkait dengan perawatan anak, hampir 4,3 juta pekerjaan langsung dalam perawatan jangka panjang dan 1,7 juta pekerjaan tidak langsung di sektor non-perawatan.

Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa investasi dalam paket kebijakan perawatan semesta dan komprehensif dapat mengurangi kesenjangan gender dalam tingkat pekerjaan sebesar 5,5 poin persentase perubahan. Ini akan diterjemahkan dalam peningkatan tingkat pekerjaan perempuan dari 49 persen pada 2019 menjadi 56,8 persen pada 2035.

Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyoroti pentingnya ekonomi perawatan baik di tingkat global maupun nasional. “Transformasi global besar memengaruhi permintaan dan penawaran pekerjaan perawatan berbayar dan tidak berbayar. Jika tidak ditangani secara memadai, defisit saat ini dalam penyediaan layanan perawatan dan kualitasnya akan menciptakan krisis perawatan global yang parah dan tidak berkelanjutan serta meningkatkan ketidaksetaraan gender di tempat kerja,” katanya.

Oleh karena itu, ia menambahkan bahwa untuk menghindari krisis perawatan dan ketimpangan yang semakin dalam, ada kebutuhan mendesak untuk melihat adanya penyusunan paket kebijakan ekonomi perawatan sebagai investasi. “Melalui pertemuan awal ini, kita perlu membuat aliansi untuk berkolaborasi dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang untuk ekonomi perawatan.”

Sementara itu, Maliki selaku Direktur Perencanaan Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggarisbawahi perlunya perubahan pola pikir yang kritis bahwa masalah ekonomi perawatan bukan hanya masalah perempuan dan pekerjaan perawatan juga bukan hanya tanggung jawab perempuan. “Kami memiliki kebijakan yang cukup luas tentang rencana jangka panjang ekonomi perawatan untuk menyeimbangkan partisipasi kerja laki-laki dan perempuan. Karenanya kami perlu membangun pangkalan data untuk mendukung perencanaan berbasis bukti dan mengidentifikasi target yang tepat dalam ekonomi perawatan,” ujarnya.

Selama sesi interaktif, lembaga yang berpartisipasi berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang ekonomi perawatan. Dari kementerian-kementerian Indonesia, Kementerian Pendidikan membagikan kebijakannya tentang pengembangan anak usia dini; sementara Kementerian Ketenagakerjaan berbagi tentang upaya yang diambil untuk menghilangkan kesenjangan upah gender.

Pembagian informasi dari lembaga pembangunan lain termasuk, antara lain, Bank Dunia yang telah berinvestasi dalam menganalisis layanan perawatan anak di 52 kabupaten selama dua tahun terakhir dan bagaimana layanan ini memengaruhi partisipasi angkatan kerja perempuan, kinerja kerja perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia menyoroti kerja sama Pemerintah Indonesia dalam program penganggaran responsif gender dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Masalah utama dari ekonomi perawatan adalah baik perempuan maupun laki-laki tidak boleh dihukum jika mereka mengambil istirahat dari pekerjaan untuk merawat anak-anak mereka atau orang tua lanjut usia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan yang tepat, program yang tepat dan pilihan untuk bekerja di luar rumah atau tinggal di rumah untuk merawat ketika dibutuhkan,” jelas Joni Simpson, Spesialis Gender ILO.

Pertemuan diakhiri dengan rencana pembuatan peta jalan yang diawali dengan kajian dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia terkait ekonomi perawatan. Ini akan dilanjutkan dengan serangkaian pertemuan konsultatif dengan pemangku kepentingan terkait dalam ekonomi perawatan untuk mengidentifikasi bidang keahlian pemangku kepentingan terkait dan praktik baik dari negara lain serta kunjungan studi ke layanan perawatan anak di perusahaan, desa dan sebagainya.