Peluncuran Laporan ILO tentang Perawatan dalam Pekerjaan

Investasi yang lebih besar dalam layanan perawatan dapat menciptakan lebih dari 10 juta pekerjaan di Indonesia

ILO meluncurkan laporan barunya tentang perawatan dalam pekerjaan, menyoroti manfaat berinvestasi dalam layanan dan kebijakan perawatan untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong kesetaraan gender dan mendukung pengasuhan anak dan lansia di Indonesia.

News | Jakarta, Indonesia | 29 November 2022
Pekerja perempuan mempunyai hak atas perlindungan maternitas.
Untuk menunjukkan pentingnya layanan perawatan dan kebijakan untuk dunia kerja yang lebih setara gender, ILO meluncurkan laporan baru berjudul “Perawatan dalam Pekerjaan: Berinvestasi dalam cuti dan layanan perawatan untuk dunia kerja yang lebih setara gender” di Indonesia pada 25 November. Laporan tersebut menyoroti pentingnya menyeimbangkan pekerjaan dengan perawatan yang penting bagi masyarakat dan ekonomi untuk berkembang dan mempersempit kesenjangan yang signifikan dalam layanan perawatan dan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong kesetaraan gender dan mendukung perawatan untuk anak-anak dan orang tua.

Sebanyak 35 juta pekerja perempuan harus meninggalkan dunia kerja karena perawatan dan tanggung jawab rumah tangga. Norma sosial dan budaya masih semata-mata menempatkan perawatan dan tanggung jawab domestik pada perempuan."

Dinar T. Jogaswita, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan
Dinar T. Jogaswita, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, menyambut baik peluncuran laporan baru ini sebagai momentum untuk mendukung Indonesia dalam menghilangkan hambatan berlapis bagi partisipasi perempuan di dunia kerja. “Sebanyak 35 juta pekerja perempuan harus meninggalkan dunia kerja karena perawatan dan tanggung jawab rumah tangga. Norma sosial dan budaya masih semata-mata menempatkan perawatan dan tanggung jawab domestik pada perempuan,” ujarnya.

Sementara itu, Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia, menekankan pengembangan kebijakan perawatan untuk memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi perempuan. “Investasi yang lebih besar dalam perawatan dapat menghasilkan hampir 300 juta pekerjaan secara global. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat proses dialog dan konsultasi sosial di dalam negeri untuk mengembangkan sistem dan mekanisme yang lebih baik dalam agenda penting ini,” katanya dalam sambutannya di hadapan 100 peserta yang menghadiri peluncuran secara daring dan luring.

Disampaikan oleh Laura Addati , Spesialis Perlindungan Maternitas dan Keluarga dalam Pekerjaan dari Bidang Gender, Kesetaraan, Keberagaman dan Inklusi (GEDI) ILO di Jenewa, laporan tersebut mengungkapkan bahwa pekerjaan perawatan berbayar merupakan sumber pekerjaan yang penting, terutama bagi perempuan. Selain itu, tenaga kerja perawatan mewakili lebih dari 8 persen dari total pekerjaan 12 juta pekerja.

Investasi yang lebih besar dalam perawatan dapat menghasilkan hampir 300 juta pekerjaan secara global. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat proses dialog dan konsultasi sosial di dalam negeri untuk mengembangkan sistem dan mekanisme yang lebih baik dalam agenda penting ini."

Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia
Laporan tersebut juga menyoroti pengaruh norma sosial pada pembagian gender dari pekerjaan perawatan tak berbayar. Ini menunjukkan bahwa 79 persen koresponden Indonesia setuju bahwa “laki-laki kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas rumah dan pengasuhan anak daripada sebelumnya”. Namun, 76 persen juga setuju bahwa “peran perempuan dalam masyarakat adalah menjadi ibu dan istri yang baik”.

“Akibatnya, 40 persen perempuan Indonesia meninggalkan dunia kerja karena menikah dan mengasuh anak dan berpindah menjadi pekerja perawatan tak berbayar,” ujar Laura dalam paparannya.

Selain itu, laporan tersebut menekankan pentingnya kebijakan perawatan untuk mengenali, mengurangi, dan mendistribusikan kembali pekerjaan perawatan yang tidak dibayar. Kebijakan-kebijakan ini mencakup perlindungan persalinan, cuti berbayar untuk ayah, layanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini serta layanan perawatan jangka panjang.



Konvensi ILO No. 183 tentang Perlindungan Maternitas mengamanatkan cuti maternitas minimal 14 minggu dengan dibayar setidaknya dua pertiga dari pendapatan sebelumnya, yang didanai oleh asuransi sosial atau dana publik. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia telah menerapkan cuti melahirkan selama 13 minggu dengan tunjangan tunai yang setara dengan 100 persen pendapatan sebelumnya yang dibiayai oleh pengusaha. Sementara dalam hal cuti paternitas selama dua hari yang dibiayai oleh pengusaha di Indonesia, masih terdapat kesenjangan gender parental sebesar 12,6 minggu.

ILO memperkirakan bahwa berinvestasi dalam pengasuhan anak universal dan layanan pengasuhan jangka panjang dapat menghasilkan 10,4 juta pekerjaan padapada 2035. Investasi dalam paket kebijakan pengasuhan universal dan komprehensif dapat meningkatkan tingkat pekerjaan perempuan dari 49 persen pada 2019 menjadi 56,8 persen pada 2035 dan kesenjangan gender dalam upah bulanan dari 20,6 persen pada 2019 menjadi 10 persen pada 2035."

Karena cuti maternitas dan paternitas dibiayai oleh pengusaha, laporan tersebut menunjukkan bahwa pekerja mandiri, orang tua angkat atau orang tua sesama jenis belum berhak untuk mendapatkan manfaat dari layanan ini.

Namun, dalam hal layanan pengasuhan anak, laporan tersebut menemukan adanya kesenjangan yang luas dalam hal penyediaan layanan pengasuhan anak— hanya 1 dari 10 calon orang tua yang memiliki akses ke layanan pengasuhan anak gratis atau terjangkau dan hanya 21 negara dari 178 yang memberikan layanan pengasuhan anak universal dalam hukum negara mereka anak usia 0-2 tahun. Selain itu, upah yang diberikan untuk guru di layanan pengasuhan anak lebih rendah dibandingkan dengan guru pra-sekolah dasar. Di Indonesia, data terbaru dari Himpunan Pengajar Anak Usia Dini (HIMPAUDI) memperlihatkan bahwa rata-rata upah guru pendidikan dini di bawah Rp 250.000 tiap bulan.

Laporan disimpulkan dengan manfaat investasi dalam paket kebijakan perawatan transformatif di Indonesia. ILO memperkirakan bahwa berinvestasi dalam pengasuhan anak universal dan layanan pengasuhan jangka panjang dapat menghasilkan 10,4 juta pekerjaan padapada 2035. Investasi dalam paket kebijakan pengasuhan universal dan komprehensif dapat meningkatkan tingkat pekerjaan perempuan dari 49 persen pada 2019 menjadi 56,8 persen pada 2035 dan kesenjangan gender dalam upah bulanan dari 20,6 persen pada 2019 menjadi 10 persen pada 2035.

Diskusi interaktif mengenai temuan-temuan kunci dari Laporan ILO mengenai Pekerjaan Perawatan.
Menanggapi temuan kunci dari perspektif pekerja, Elly Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh (KSBSI), menekankan pentingnya peran serikat pekerja dalam mensosialisasikan isu-isu yang berkaitan dengan perawatan dalam pekerjaan, kesetaraan gender dan penciptaan lapangan kerja. Ia juga menegaskan pentingnya asosiai pekerja perawatan untuk menjadi bagian dari gerakan serikat.

Kita perlu memikirkan ekonomi informal dan pekerja. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari layanan ini dan siapa yang akan menanggung biayanya? Pemerintah harus mulai berinvestasi dalam mengembangkan mekanisme dan strategi yang dibutuhkan yang saya pelajari dari presentasi ILO akan mampu menghasilkan jutaan pekerjaan."

Myra Hanartani, Ketua Bidang Peraturan dan Kelembagaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Dari sisi pengusaha, Myra Hanartani, Ketua Bidang Peraturan dan Kelembagaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengingatkan agar beban pembiayaan layawanan perawatan tidak hanya ditanggung oleh pengusaha.

“Kita perlu memikirkan ekonomi informal dan pekerja. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari layanan ini dan siapa yang akan menanggung biayanya? Pemerintah harus mulai berinvestasi dalam mengembangkan mekanisme dan strategi yang dibutuhkan yang saya pelajari dari presentasi ILO akan mampu menghasilkan jutaan pekerjaan,” tegasnya.

Dalam hal perluasan cakupan perlindungan sosial, Retna Pratiwi, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih dalam proses mengkaji Peta Jalan Jaminan Sosial 2024 dan penelitian yang relevan untuk mengarusutamakan dan memasukkan layanan perawatan dalam pekerjaan pada sistem jaminan nasional.

Tiasri Wulandari, Komisioner Komisi Nasional Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menekankan pentingnya kepekaan isu-isu tersebut kepada angkatan kerja baru. “Ini masalah besar yang harus disosialisasikan secara luas. Masih ada kesenjangan dalam hal cakupan ekonomi informal, keikutsertaan dalam sistem perlindungan sosial dan implementasi undang-undang yang ada. Tidak boleh ada yang tertinggal dan kita perlu berdialog tentang peran yang harus dimainkan oleh pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.