Kantor ILO untuk Indonesia mendukung lokakarya dua hari, “Mencapai Transisi yang Adil melalui Kolaborasi yang Lebih Kuat di Indonesia: Dialog Sosial tentang Transisi yang Adil untuk Sektor Energi serta Tekstil dan Garmen”, dari 24-25 Oktober di Jakarta. Lokakarya ini dilakukan sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas dua proyek regional ILO: Pekerjaan yang Layak dalam Rantai Pasokan Garmen di Asia (DWGSCA), didanai oleh Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia (SIDA) dan Kemitraan untuk Aksi Ekonomi Hijau (PAGE) Indonesia.

Bertujuan untuk memfasilitasi proses dialog sosial di antara pihak-pihak terkait, lokakarya tersebut membahas kebijakan transisi yang adil untuk mendukung penghapusan batu bara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan gambaran umum tentang perubahan dan tren global pada praktik keberlanjutan di sektor garmen dan tekstil serta implikasi untuk transisi yang adil. Indonesia dikenal dengan tingkat konsumsi batu bara tertinggi di Asia Tenggara dan salah satu produsen tekstil terbesar di dunia.

Lima puluh perwakilan dari departemen pemerintah terkait dan organisasi pengusaha dan pekerja berpartisipasi aktif dalam lokakarya dua hari tersebut. Mereka berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait dengan dua sektor ini dan mengidentifikasi cara untuk melangkah maju dengan transisi yang adil untuk kedua sektor tersebut.

Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia, menekankan pentingnya dialog sosial di seluruh proses pembuatan kebijakan di semua tingkatan. “Ini bukan tugas yang mudah. Kita perlu melihat perencanaan industri dan dialog yang mengarah pada solusi yang lebih baik yang menjamin integrasi gender, perlindungan sosial, pemulihan hijau, pengembangan keterampilan dan dimensi masyarakat,” katanya dalam sambutan pembukaannya.

Selama diskusi interaktif dan kelompok, para peserta menyoroti pentingnya sertifikasi dan pelatihan ulang untuk memastikan pekerja dari sektor-sektor ini memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan baru, pelaksanaan dialog sosial di tingkat perusahaan dan sektoral, pengembangan informasi pasar tenaga kerja dan identifikasi risiko dan peluang untuk kedua sektor tersebut.

Perwakilan dari pemerintah sepakat bahwa harus ada mekanisme koordinasi antara pemangku kepentingan terkait dan membuat transisi yang adil sebagai bagian dari program pemerintah dengan kemungkinan pengembangan Rencana Aksi Nasional atau langkah-langkah lain yang relevan.

Dari perspektif serikat pekerja, Maria Ermenita, perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menekankan pentingnya keterlibatan pengambilan kebijakan yang tinggi dan penggabungan isu-isu ini ke Komite Kerja Sama Tripartit yang ada; sementara dari sudut pandang pengusaha, Paul Butarbutar dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa dialog sosial adalah kunci dalam menentukan transisi yang adil untuk kedua sektor ini di masa depan dan pekerja juga dapat bekerja sama dengan industri yang terkena dampak untuk membahas solusi alternatif.