Skema jaminan kehilangan pekerjaan Indonesia ditinjau untuk perbaikan setelah enam bulan implementasi

ILO mendukung peninjauan dan pengkajian penerapan skema jaminan kehilangan pekerjaan Indonesia (JKP) untuk perbaikan dan perluasan yang lebih baik agar dapat memberikan manfaat bagi semua pekerja yang menghadapi kehilangan dan penggantian pekerjaan.

News | Jakarta, Indonesia | 14 September 2022
Setahun setelah diperkenalkannya skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), Indonesia telah mulai melakukan pembayaran tunjangan tunai, layanan konseling kerja serta pelatihan keterampilan dan peningkatan keterampilan pada 22 Februari lalu. Untuk mengkaji lebih lanjut dan meningkatkan pelaksanaan JKP yang sudah dilakukan selama 6 bulan ini, ILO bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar sehari pada 8 September.

Panel diskusi seminar satu hari untuk mengkaji dan meningkatkan penerapan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang sudah berjalan 6 bulan di Indonesia.

Hingga bulan September, total penerima manfaat JKP sebanyak 3.725 orang, yang mengikuti konseling kerja 1.260 orang, pelatihan ulang keterampilan 21 orang dan penempatan kerja 39 orang."

Retno Pratiwi, Direktur Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan
Seminar ini dimaksudkan untuk menghimpun masukan dan menemukan strategi dari berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi pengusaha dan pekerja, kantor staf presiden, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan lembaga terkait lainnya, guna memastikan penggantian pendapatan sementara, pelatihan ulang keterampilan dan penempatan kerja bagi semua pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Menurut Retno Pratiwi, Direktur Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan, hingga bulan September, total penerima manfaat JKP sebanyak 3.725 orang, yang mengikuti konseling kerja 1.260 orang, pelatihan ulang keterampilan 21 orang dan penempatan kerja 39 orang. Selain itu, program JKP juga telah bekerja sama dengan 34 portal kerja dan penyedia tenaga kerja serta dengan 121 lembaga pelatihan kerja di 24 provinsi.

Meski demikian, diakui Retno masih perlu pembenahan agar manfaat program JKP yang sedang berjalan memungkinkan seluruh pekerja di tanah air untuk dapat dipekerjakan kembali dengan tetap mempertahankan anggaran yang dibutuhkan melalui program iuran yang berkelanjutan.

Kita perlu menilai apakah program ini efektif dan berkelanjutan secara finansial. Apakah program dapat menjangkau pekerja yang kehilangan pekerjaan yang membutuhkan dukungan pendapatan dan pembayaran manfaat yang memadai? Apakah mekanisme pengaturan pembiayaan baik-baik saja? Pekerja tidak berkontribusi, sementara pengusaha dan pemerintah yang membayar."

Ippei Tsuruga, Manajer Program Perlindungan Sosial ILO
Agus Triyana dan Supriyono, dua penerima manfaat program JKP, mendukung kebutuhan untuk peningkatan dan perluasan program JKP. Kendati masih mencari pekerjaan, mereka mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan manfaat dari tunjangan tunai; namun, mereka masih membutuhkan bantuan dalam menemukan pekerjaan yang tepat dan program pelatihan peningkatan keterampilan.

“Saya sebelumnya bekerja sebagai produser dan peneliti di salah satu organisasi media di Indonesia; namun, meskipun jumlah pekerjaan yang ditawarkan di situs JKP banyak; namun lowongan kerjanya hanya sedikit, tidak sesuai dengan jumlah yang ditampilkan di situs tersebut,” ungkap Agus saat sesi testimoni di awal seminar.

Sementara itu, Supriyono yang sebelumnya bekerja sebagai desainer grafis menyarankan adanya koneksi yang lebih langsung ke penyedia pekerjaan dan jawaban yang segera karena ia harus menunggu selama empat bulan untuk mendapatkan jawaban dari lamaran kerjanya.

Keduanya juga mengharapkan pelatihan keterampilan yang lebih bervariasi khususnya untuk sektor pekerjaan yang terkait dengan media massa, desain grafis, seni dan jenis pekerjaan profesional lainnya. Mereka juga berharap konseling kerja dapat lebih membantu mereka dalam mencocokkan pekerjaan dan memikirkan kembali keterampilan dan potensi pekerjaan mereka.

Langkah ke depan untuk program JKP yang lebih baik

Situs program JKP
Guna memaksimalkan manfaat program JKP, perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja, P. Agung Pambudhi, Direktur Lembaga Penelitian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Djoko Heriyono, Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), menyepakati kebutuhan yang mendesak untuk memperluas jangkauan JKP ke semua jenis pekerjaan dan memperpanjang batas waktu 3 bulan dalam pengajuan mengingat waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perselisihan bipartit berkisar antara lima bulan hingga satu tahun.

Program JKP merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan jaminan sosial yang lebih baik, terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan pengganti. Oleh karena itu, kita perlu terus memperkuat kelembagaan program JKP mulai dari regulasi, eksekusi dan implementasinya."

Fajar Dwi Wishnuwhardhani dari Kantor Staf Presiden
Selain itu, Agung menyarankan untuk mempertimbangkan potensi kontribusi usaha mikro dan kecil dan memperkuat informasi pasar kerja yang diberikan guna meningkatkan dan memperluas program JKP. Sementara dari sisi pekerja, Djoko mengusulkan penggunaan kontinjensi 1 persen APBN untuk program JKP.

Dalam kesepakatan yang sama, Fajar Dwi Wishnuwhardhani dari Kantor Staf Presiden, mendukung penuh perluasan yang dibutuhkan, terutama peningkatan partisipasi, peninjauan manfaat tunai yang diberikan dan skema iuran.

“Program JKP merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan jaminan sosial yang lebih baik, terutama bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan pengganti. Oleh karena itu, kita perlu terus memperkuat kelembagaan program JKP mulai dari regulasi, eksekusi dan implementasinya,” imbuhnya.

Seminar ditutup dengan saran dari ILO untuk memastikan keberlanjutan keuangan dan efektivitas program JKP. “Kita perlu menilai apakah program ini efektif dan berkelanjutan secara finansial. Apakah program dapat menjangkau pekerja yang kehilangan pekerjaan yang membutuhkan dukungan pendapatan dan pembayaran manfaat yang memadai? Apakah mekanisme pengaturan pembiayaan baik-baik saja? Pekerja tidak berkontribusi, sementara pengusaha dan pemerintah yang membayar,” kata Ippei Tsuruga, Manajer Program Perlindungan Sosial ILO.

Mendukung program JKP

Seminar ini juga menandai penutupan Proyek Perlindungan Kehilangan Pekerjaan ILO di Indonesia: Bantuan Berkualitas untuk Pekerja yang Terkena Dampak Penyesuaian Ketenagakerjaan (UNIQLO). Didanai oleh Fast Retailing Co., Ltd., Proyek ini telah berjalan sejak 2019 untuk memperkuat mekanisme dukungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di Indonesia dengan merancang sistem asuransi ketenagakerjaan yang efektif, memperluas pelatihan keterampilan ulang dan meningkatkan layanan ketenagakerjaan publik.

Peningkatan perlindungan sosial dalam rantai pasok pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan sosial dan ekonomi."

Yukihiro Nikita, Wakil Direktur Berkelanjutan Fast Retailing Co., Ltd.
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia, mengucapkan selamat kepada Indonesia atas implementasi program JKP dan mengapresiasi dukungan Fast Retailing Co., Ltd atas realisasi program ini di Indonesia. “ILO berkomitmen untuk mendukung Indonesia dan akan terus mendukung program JKP buat kesejahteraan pekerja Indonesia,” tambahnya.

Yukihiro Nikita, Wakil Direktur Berkelanjutan Fast Retailing Co., Ltd., menekankan komitmen Fast Retailing sebagai perusahaan induk dari produsen dan peritel garmen Jepang yang berkembang pesat, dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap pekerja Asia, terutama di sektor garmen, yang berisiko kehilangan pekerjaan.

“Peningkatan perlindungan sosial dalam rantai pasok pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan sosial dan ekonomi,” ujarnya.