Martha E. Newton, Deputi Direktur Jenderal Kebijakan ILO menghadiri pertemuan kedua Pertemuan Kelompok Kerja Ketenagakerjaan (EWG) di bawah G20 di Yogyakarta pada 10-12 Mei. Dia memaparkan makalah yang disiapkan bersama oleh ILO dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pertemuan tersebut membahas tantangan dan peluang penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan menuju perubahan dunia kerja dan mengadaptasi perlindungan tenaga kerja untuk perlindungan yang lebih efektif dan peningkatan ketahanan bagi semua pekerja. Ini juga membahas strategi keterampilan G20 dan usulan daftar indikator penyandang disabilitas yang berlaku di negara-negara G20.

Dalam paparannya, Martha Newton menyatakan bahwa “Pandemi COVID-19 semakin menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja, dan inklusivitasnya, terhadap ketahanan pekerja dan keluarganya serta keberlanjutan usaha.”

Dia juga menambahkan bahwa langkah-langkah perlindungan tenaga kerja perlu disesuaikan dan direvisi. “Adaptasi dan revisi menguntungkan pengusaha dan pekerja dari adanya peningkatan fleksibilitas tetapi tidak boleh merugikan kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas pekerja,” lanjutnya.

Sementara itu, Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan selaku ketua rapat menekankan pesatnya digitalisasi dan dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan yang mengakibatkan perubahan lapangan kerja dan penurunan lapangan kerja global akibat krisis tersebut.

“Kepemimpinan G20 Indonesia menghadapi tantangan tertentu yang membutuhkan pendekatan kolektif. Kami bersyukur memiliki G20 sebagai tempat untuk bekerja secara kolaboratif dan menjaga kelayakan kerja banyak orang di antara himpitan disrupsi dan megatren zaman kita,” katanya dalam sambutan pembukaannya.

Memahami tantangan dan perlunya tindakan kolektif, Indonesia berfokus pada tiga pilar utama untuk Keketuaan G20 2022: arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Melalui pilar-pilar tersebut, Indonesia akan terus memimpin dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19 serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi digital.

Di bawah Keketuaan G20 Indonesia, ILO mendukung Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dalam menyelenggarakan EWG. Mandat EWG, yang dibentuk pada tahun 2014, adalah untuk menangani isu-isu prioritas terkait ketenagakerjaan. Kelompok ini menguraikan pedoman bersama yang bertujuan untuk mempromosikan lapangan kerja, meningkatkan kondisi kerja dan memicu lingkungan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif.

Untuk tujuan ini, juga mempromosikan tanggung jawab bersama antara pemangku kepentingan dan mengembangkan prinsip-prinsip dan metodologi kebijakan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program yang efektif. Para peserta memanfaatkan studi teknis oleh ILO dan OECD dan melibatkan B20 (pengusaha), L20 (pekerja), C20 (sipil) dan Y20 (pemuda) dalam kegiatannya.

Pertemuan EWG pertama diselenggarakan di Jakarta pada 8-10 Maret 2022, sedangkan pertemuan berikutnya akan diselenggarakan di Jenewa pada 13-14 Juni dan di Bali pada 12-15 September, dilanjutkan dengan Rapat Menteri-Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan. (LEMM).