ILO promosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia

ILO, bekerja sama dengan konstituennya dan Universitas Indonesia, mengadakan acara daring untuk memaparkan penilaian awal upah digital untuk pekerjaan yang layak di Indonesia dengan lebih dari 120 peserta. Penilaian tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat transisi pembayaran upah digital yang bertanggung jawab, khususnya untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

News | Jakarta, Indonesia | 25 April 2022
Di Indonesia, akses dan penggunaan pembayaran digital, termasuk pembayaran upah digital, cenderung tidak merata. Usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia, yang mewakili sebagian besar perusahaan dan pekerja di negara ini, lebih lambat dalam memulai perjalanan digitalisasi upah.

Pekerja Indonesia masih memilih pembayaran tunai dibandingkan denngan digital.
Terlepas kemajuan pesat dalam digitalisasi pembayaran, mayoritas pekerja perempuan dan laki-laki di Indonesia masih menerima upah mereka secara tunai. Menanggapi situasi ini, Pusat Global ILO terkait Upah Digital untuk Pekerjaan yang Layak dan Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste baru-baru ini meluncurkan Penilaian Cepat Upah Digital untuk Pekerjaan yang Layak di Indonesia. Penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tersebut membahas prospek pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia, khususnya bagi UKM di sektor garmen dan perdagangan eceran. Ini memberikan wawasan tentang peluang dan tantangan untuk transisi ke pembayaran upah digital dengan cara yang bertanggung jawab yang menguntungkan pekerja, perusahaan, pemerintah dan ekosistem.

Ini mendesak, penting, dan tak terhindarkan dengan hadirnya revolusi industri keempat."

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
“Studi ini berkontribusi pada tindakan nyata yang membawa keuntungan efisiensi bagi pengusaha dan inklusi keuangan dan pemberdayaan bagi pekerja, terutama yang paling rentan, termasuk perempuan,” kata Teguh Dartanto, Kepala Bidang Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, LPEM FEB UI.

Menjangkau 20 informan kunci, 21 usaha kecil di sektor ritel dan garmen dan 110 pekerja perempuan dan laki-laki, penilaian tersebut menemukan bahwa terlepas dari pengakuan akan manfaat pembayaran upah digital, masih ada tantangan yang menghambat transisi ini, yang bervariasi di antara pemangku kepentingan.

Penilaian tersebut mengungkapkan bahwa pembayaran upah digital menjadi lebih umum seiring dengan pertumbuhan besarnya perusahaan. Perusahaan-perusahaan kecil yang bersedia mendigitalkan pembayaran upah dapat menghadapi penolakan dari para pekerja mereka. Preferensi pekerja untuk upah tunai mencerminkan kebutuhan pekerja dalam menggunakan uang tunai dalam transaksi sehari-hari mereka, tingginya biaya penggunaan layanan keuangan (digital), kekhawatiran tentang keandalan dan kepercayaan layanan dan keterbatasan kapasitas pekerja dalam menggunakannya. Namun demikian, sebagian besar pekerja yang diwawancarai juga menyebutkan bahwa mereka merasa puas dengan pembayaran upah digital yang akan mengatasi permasalahan mereka.

Penilaian tersebut juga mengungkap efisiensi pembayaran upah digital. Hal ini menunjukkan bahwa untuk perusahaan dengan lebih dari 10 pekerja hanya membutuhkan waktu maksimal satu hari untuk mencairkan upah secara digital, dibandingkan dengan waktu dua hari untuk upah tunai.

Penilaian tersebut mencakup rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, misalnya, merekomendasikan untuk mempromosikan inisiatif inklusi keuangan digital yang ada demi meningkatkan kesadaran dan adopsi oleh pekerja dan perusahaan kecil. Sementara itu, rekomendasi jangka menengah dan panjang menyoroti perlunya penyusunan kebijakan yang memungkinkan UKM tumbuh dan berkembang, dialog sosial rutin tentang pembayaran upah digital yang bertanggung jawab, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif dan aman.

“Penilaian tersebut merupakan penelitian pertama yang mengeksplorasi prospek pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia. Temuan dan rekomendasi kebijakannya berimplikasi pada bidang kebijakan lain seperti transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal,” pungkas Jahen F. Rezki, Ketua Kelompok Pengkajian Ekonomi Makro dan Ekonomi Politik (LPEM-FEB UI) dan peneliti utama untuk penilaian cepat tersebut.


Kita juga perlu memperkuat edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Saya sangat mengapresiasi penilaian yang akan menginformasikan perkembangan dan serapan layanan keuangan digital."

Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Pelaku utama keuangan dan ketenagakerjaan di Indonesia memberikan refleksi atas temuan dan rekomendasi tersebut. Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan perlunya kesiapan infrastruktur keuangan yang lebih besar guna mendukung transisi dari pembayaran tunai ke pembayaran upah digital, terutama di daerah pedesaan. “Ini mendesak, penting, dan tak terhindarkan dengan hadirnya revolusi industri keempat. Di Kementerian Ketenagakerjaan, kami melihat ini sebagai transformasi yang benar-benar perlu kami adopsi,” tambahnya.

Senada, Onny Widjanarko, Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menekankan urgensi pemerataan infrastruktur di dalam negeri, khususnya bagi daerah tertinggal, di samping mengatasi masalah ekosistem, kelembagaan dan regulasi akses keuangan. “Kita juga perlu memperkuat edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Saya sangat mengapresiasi penilaian yang akan menginformasikan perkembangan dan serapan layanan keuangan digital,” kata Onny Widjanarko.

Dari perwakilan pekerja, Elly Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut dan menyoroti perlunya langkah-langkah untuk mendukung pekerja, terutama mereka yang berada di ekonomi informal. Sementara Aloysius Budi Santoso, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengapresiasi penelitian tersebut. Dia menggarisbawahi pentingnya inklusi keuangan dan pendidikan bagi UKM dan pekerjanya untuk mendukung transisi pembayaran upah digital dan transisi dari ekonomi informal ke ekonomi formal.

Isvary Sivalingam, ketua Aliansi Better Than Cash PBB yang berbasis di Asia Tenggara, mempresentasikan Prinsip PBB tentang Pembayaran Digital yang Bertanggung Jawab. Dia menyoroti prinsip-prinsip tentang perlakuan yang adil terhadap pengguna, perlindungan dana dan aksesibilitas, perlindungan data klien, transparansi dan prioritas perempuan.

Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste dan Pusat Global ILO terkait Upah Digital untuk Kerja Layak akan melanjutkan dialog dengan pemangku kepentingan nasional dalam rangka mengoperasionalkan rekomendasi dan mempercepat transisi ke pembayaran upah digital yang bertanggung jawab di Indonesia.

Siaran langsung peluncuran dan diskusi dapat dilihat di ILO TV Indonesia.