Memangkas kesenjangan keterampilan pekerja melalui pelibatan industri

Peran dunia usaha dan industri perlu lebih diefektifkan agar berbagai program pengembangan keterampilan dapat benar-benar menjawab ketidakpaduan pasar kerja.

News | Jakarta, Indonesia | 16 August 2021
Kolaborasi antara sekolah vokasi dengan industri di salah sekolah vokasi di Indonesia (c) ILO/F. Latief
Pengembangan keterampilan merupakan salah satu cara melengkapi pekerja dengan keahlian yang sesuai kebutuhan industri atau dikenal dengan istilah link and match. Namun, sepanjang perjalanannya, jargon ini dirasa kurang berhasil karena pelibatan dunia industri dalam andilnya menghasilkan tenaga kerja kompeten dan handal, belum efektif.

Pemerintah telah melakukan pelatihan berbasis industri untuk mengoptimalkan pemagangan, mendorong pembentukan Dewan Keterampilan Sektoral sebagai forum kolaboratif yang mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja di setiap sektor industri, serta memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan pembinaan SDM berbasis kompetensi tertentu."

Rudy Salahuddin, Deputi IV Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian
Ketidakefektifan program pengembangan keterampilan menyebabkan ketidakpaduan antara penawaran tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. “Penyebab mismatch ini klasik, termasuk akibat kurangnya koordinasi dan minimumnya keterlibatan industri,” ungkap Deputi IV Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin, dalam webinar Ngobrol@Tempo dengan tajuk ‘Keterlibatan Industri: Jawaban Ketidakpaduan Pasar Kerja dan Keterampilan Tenaga Kerja?’ pada Selasa, 10 Agustus 2021.

Rudy mengamini bahwa keterlibatan industri menjadi kunci utama dalam meredam ketidakpaduan pasar kerja. Menurut dia, pelibatan dunia industri ini seharusnya dilakukan sejak awal, mulai dari penetapan standar kompetensi. “Saat ini, proses penyusunan standar kompetensi lebih banyak dilakukan dan diinisiasi oleh pemerintah. Seharusnya justru dunia usaha dan industri yang kita harapkan lebih berperan,” lanjutnya.

Pemerintah, kata Rudy, telah mendorong peran industri dalam proses pengembangan keterampilan secara nasional melalui beberapa langkah. Pemerintah telah melakukan pelatihan berbasis industri untuk mengoptimalkan pemagangan, mendorong pembentukan Dewan Keterampilan Sektoral sebagai forum kolaboratif yang mengidentifikasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja di setiap sektor industri, serta memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan pembinaan SDM berbasis kompetensi tertentu.

Untuk menjawab ketidakpaduan ini, kerangka strategi mencakup penciptaan lapangan kerja yang sesuai struktur demografi kita, yaitu penciptaan lapangan kerja UMKM berbasis padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja."

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menyoroti ketidakpaduan tenaga kerja terjadi akibat ketidaksinkronan program dengan kondisi masyarakat. “Angka statistik tahun 2018 membuktikan sekitar 100 juta penduduk Indonesia masih menerima subsidi (Penerima Bantuan Iuran). Artinya kemampuan mereka terbatas,” katanya.

Ia pun menegaskan pentingnya pemanfaatan data demografi dan pelibatan dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih menjadi mayoritas. “Untuk menjawab ketidakpaduan ini, kerangka strategi mencakup penciptaan lapangan kerja yang sesuai struktur demografi kita, yaitu penciptaan lapangan kerja UMKM berbasis padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja,” lanjutnya.

Sementara Yunus Triyonggo, Direktur HR&GA PT Bridgestone Tire Indonesia, memaparkan komitmen perusahaannya untuk mendukung keterampilan tenaga kerja. Bridgestone telah mendirikan Pusat Pelatihan Vokasi sejak tahun 1983 yang terfokus pada pelatihan kerja bidang mekanik dan kelistrikan. Hingga kini, program tersebut telah meluluskan 848 tenaga kerja, dengan 424 di antaranya direkrut oleh Bridgestone dan kini telah menduduki posisi manajerial. Sementara sisanya tersebar di pasar kerja dengan kualitas memadai.

“Kami sangat mendukung upaya link and match antara pelatihan atau pendidikan keterampilan vokasi dengan industri melalui pemagangan. Kami juga mendukung ide pendirian lembaga vokasi nasional. Itu bagus. Semua kegiatan vokasional di Indonesia dapat disentralisir di lembaga itu dan bisa lebih bagus lagi,” ucapnya.

Dewan Keterampilan Sektor ini akan semakin mendekatkan industri dalam proses pengembangan keterampilan. Namun, selain dukungan dari pemerintah, Dewan ini harus dikelola dan dipimpin langsung oleh industri yang sangat memahami kebutuhan dan perkembangan keterampilan dalam sektor industri tertentu."

Paul Comyn, Senior Spesialis Keterampilan dan Kemampuan Kerja ILO
Pada kesempatan yang sama, Paul Comyn, Senior Spesialis Keterampilan dan Kemampuan Kerja ILO, menggarisbawahi bahwa keterlibatan industri merupakan tantangan lama yang perlu didorong untuk menjawab persoalan ketidakpaduan keterampilan. ILO mendukung pendekatan sektor melalui pengembangan Dewan Keterampilan Sektor yang telah menjadi bagian strategi nasional pengembangan keterampilan yang dirancang oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah langkah untuk menggandeng industri secara lebih efektif dan membangun kompetensi pekerja sesuai kebutuhan industri.

“Dewan Keterampilan Sektor ini akan semakin mendekatkan industri dalam proses pengembangan keterampilan. Namun, selain dukungan dari pemerintah, Dewan ini harus dikelola dan dipimpin langsung oleh industri yang sangat memahami kebutuhan dan perkembangan keterampilan dalam sektor industri tertentu,” ujarnya.

Untuk itu, ia pun menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Kedua belah pihak sangat berperan dalam menawarkan program dan layanan yang semakin mendorong peningkatan keterampilan kerja yang sesuai dengan pesatnya perkembangan dunia kerja dan dunia usaha. “Kita membutuhkan fleksibilitas lembaga pendidikan untuk merespons kebutuhan bisnis,” katanya.

Selanjutnya Paul mengungkapkan pentingnya pemahaman pengusaha mengenai hubungan antara investasi dalam pengembangan keahlian pekerja dengan peningkatan kinerja bisnis. Karenanya, ia menghimbau asosiasi industri untuk lebih berperan dalam mendukung perubahan budaya di dalam proses bisnis mereka. “Industri harus didorong untuk terus mengembangkan kapasitas pekerja mereka.”

Siaran langsung webinar ini dapat ditonton melalui ILO TV Indonesia