Mempromosikan pekerjaan layak di ekonomi pedesaan

Akademi Virtual ILO mempromosikan pekerjaan yang layak di ekonomi pedesaan

Untuk meningkatkan kondisi kerja pedesaan selama dan setelah pandemi, ILO di Indonesia menyelenggarakan Akademi Virtual pertama untuk mempromosikan pekerjaan yang layak di ekonomi pedesaan, dengan fokus khusus pada sektor pertanian, melalui dialog kebijakan dan kelas master di tingkat negara.

News | Jakarta, Indonesia | 16 August 2021
(c) ILO/M. Fossat
Sektor pertanian terus menjadi penggerak ekonomi utama dalam perekonomian pedesaan Indonesia. Sementara banyak sektor dalam perekonomian Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang parah akibat dampak pandemi COVID-19, sektor pertanian justru mencatat pertumbuhan pada 2020-21. Sektor ini menyumbang 30 persen lapangan kerja bagi Indonesia.

Untuk meningkatkan kondisi kerja pedesaan dan kepatuhan tenaga kerja di negara ini selama dan setelah pandemi, ILO menyelenggarakan Akademi Virtual bertajuk “Mempromosikan Pekerjaan yang Layak dalam Pemulihan Krisis COVID-19 di Sektor Pertanian Indonesia yang Berpusat pada Manusia”, yang diadakan pada 3-12 Agustus. Sekitar 100 peserta berpartisipasi dalam Akademi Virtual untuk belajar dan berbagi berbagai pendekatan, perangkat dan metode inovatif menuju pemulihan yang berpusat manusia pada terhadap krisis COVID-19.

Kemnaker terfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pemahaman peraturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha."

Adriani, Direktur Bina Mediator, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Adriani, Direktur Bina Mediator, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sangat menyambut baik Akademi Virtual ini, yang dapat memperkuat upaya nasional dalam mewujudkan pekerjaan yang layak di sektor pertanian, khususnya di masa pandemi dan setelahnya. “Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini telah mengakomodir peraturan ketenagakerjaan, termasuk untuk pekerjaan di pedesaan yang berlaku pada pola kerja dan sistem pengupahan yang berbeda. Karenanya, Kemnaker terfokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pemahaman peraturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan dialog sosial antara pekerja dan pengusaha,” ujarnya.



Alette Van Leur, Direktur Departemen Kebijakan Sektoral ILO, menekankan Seruan Aksi Global yang diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional ILO pada Juni 2021, yang menyoroti seruan aksi untuk pemulihan krisis COVID-19 yang inklusif dan berpusat pada manusia yang berkelanjutan dan tangguh. “Pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas dan ILO memainkan peran kunci dalam membangun kapasitas konstituennya seperti tercermin dalam Akademi Virtual ini dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pekerjaan yang layak dan berbagai perangkat untuk mewujudkannya,” katanya.

Pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas dan ILO memainkan peran kunci dalam membangun kapasitas konstituennya seperti tercermin dalam Akademi Virtual ini dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pekerjaan yang layak dan berbagai perangkat untuk mewujudkannya."

Alette Van Leur, Direktur Departemen Kebijakan Sektoral ILO
Akademi Virtual ini menggunakan tiga modul utama ILO yang meliputi masalah pekerjaan layak di ekonomi pedesaan, kebijakan untuk pekerjaan layak di ekonomi pedesaan dan transisi yang adil menuju ekonomi pedesaan yang tangguh dan berkelanjutan. Selain modul-modul ini, Akademi Virtual juga menghadirkan serangkaian diskusi panel serta kelas master di mana para peserta dapat berinteraksi dengan pakar nasional dan internasional, perwakilan pemerintah dan praktisi. Selama sesi virtual ini, para peserta juga mendiskusikan strategi praktis secara mendalam untuk mempromosikan hak-hak mendasar pekerja dan pekerjaan yang layak.

Isu-isu yang dibahas selama 10 hari Akademi Virtual ini juga termasuk pengarusutamaan kaum muda dan perempuan dalam kebijakan pembangunan pedesaan, pemberdayaan perempuan dalam ekonomi pedesaan, kesetaraan gender, penghapusan pekerja anak dan kerja paksa, hubungan industrial yang efektif dalam ekonomi pedesaan, termasuk promosi dialog sosial dan suara untuk pekerja, pembentukan budaya pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan sosial di ekonomi pedesaan dan membangun rantai pasokan yang berkelanjutan melalui kepatuhan hukum ketenagakerjaan.

Berdasarkan apa yang mereka pelajari selama Akademi Virtual ini, para peserta menyimpulkan dengan rekomendasi untuk memperkuat dialog sosial dan mempromosikan pekerjaan yang layak di daerah mereka dan masyarakat pedesaan. Para peserta juga akan terus berbagi praktik yang baik untuk memperkuat upaya mereka.

Felicitas Sri Purwani, salah seorang peserta dari Yayasan Penabulu, mengapresiasi materi-materi yang dipadatkan yang disajikan dan dipaparkan saat Akademi Virtual ini tentang berbagai hak mendasar pekerja melalui berbagai contoh praktis. “Contoh-contoh yang diberikan telah menginspirasi para peserta, termasuk saya, untuk memikirkan apa yang dapat kita lakukan setelah kita kembali ke lembaga dan komunitas kita masing-masing dan bagaimana kita dapat membantu mewujudkan pekerjaan yang layak di ekonomi pedesaan di saat dan bahkan setelah pandemi,” ia menjelaskan.

Saya berharap dapat memanfaatkan dengan baik informasi yang berguna ini untuk meningkatkan peran dan fungsi saya sebagai pengawas ketenagakerjaan dalam menangani masalah pembangunan pedesaan."

Tri Djatiningsih, pengawas ketenagakerjaan dari Kalimantan Barat
Senada, Tri Djatiningsih, pengawas ketenagakerjaan dari Kalimantan Barat, mencatat bahwa materi-materi Akademi Virtual memberikan pengalaman menarik dan praktis yang dapat membantu memperkuat perannya sebagai pengawas ketenagakerjaan. “Saya berharap dapat memanfaatkan dengan baik informasi yang berguna ini untuk meningkatkan peran dan fungsi saya sebagai pengawas ketenagakerjaan dalam menangani masalah pembangunan pedesaan,” ujarnya.

Akademi Virtual ini diselenggarakan oleh ILO melalui Proyek Memajukan Hak Pekerja di Sektor Kelapa Sawit Indonesia. Tujuan keseluruhan dari proyek ini adalah memastikan serikat pekerja Indonesia dalam rantai pasokan kelapa sawit dapat secara efektif memperjuangkan akses anggota mereka terhadap hak-hak mendasar pekerja, khususnya kebebasan berserikat dan perundingan bersama.