Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional

Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk melindungi pekerja rumah tangga

Pekerja rumah tangga rentan terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Pekerja rumah tangga Indonesia terus berjuang untuk mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

News | Jakarta, Indonesia | 17 June 2021
Selama 13 bulan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur, Endah (bukan nama sebenarnya) mengalami kekerasan dan penganiayaan dari majikannya. Kasus kekerasannya baru-baru ini menjadi berita utama di berbagai media Indonesia, memperlihatkan tingginya kerentanan pekerja rumah tangga. Di balik pintu tertutup, pekerja rumah tangga rentan terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Ragam kekerasan yang dihadapi meliputi kekerasan fisik, psikologis dan seksual; kekurangan makanan; kurungan paksa; dan perdagangan untuk kerja paksa.

Kampanye hak pekerja rumah tangga
“Pengecualian dari undang-undang ketenagakerjaan nasional dan tingkat informalitas yang tinggi terus membebani kondisi kerja pekerja rumah tangga,” kata Irham Saifuddin, staf program ILO, selama diskusi interaktif tentang kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja rumah tangga, yang dilakukan oleh mitra ILO JALA PRT, sebuah aliansi yang terfokus pada perlindungan pekerja rumah tangga.

Ini merupakan kemajuan luar biasa dan diharapkan RUU ini akhirnya dapat disahkan. Pekerja rumah tangga masih dianggap sebagai bagian dari sejarah sosial budaya Indonesia dan kita perlu terus meningkatkan kesadaran dari sisi hubungan industrial."

Willy Aditya, Wakil Baleg DPR
Menghadirkan perwakilan dari DPR RI, lembaga bantuan hukum, organisasi media massa, organisasi perempuan dan ILO, diskusi tersebut bertujuan untuk mengkaji upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Negara menjadwalkan untuk mengesahkan undang-undang tersebut tahun ini setelah 17 tahun masa penantian.

Willy Aditya, Wakil Baleg DPR, menyatakan setelah 17 tahun, RUU Pekerja Rumah Tangga akhirnya menjadi prioritas DPR dan akan diajukan ke sidang paripurna. “Ini merupakan kemajuan luar biasa dan diharapkan RUU ini akhirnya dapat disahkan. Pekerja rumah tangga masih dianggap sebagai bagian dari sejarah sosial budaya Indonesia dan kita perlu terus meningkatkan kesadaran dari sisi hubungan industrial,” katanya.

Pengecualian dari undang-undang ketenagakerjaan nasional dan tingkat informalitas yang tinggi terus membebani kondisi kerja pekerja rumah tangga."

Irham Saifuddin, staf program ILO
Menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, Irham mengutip temuan-temuan kunci dari laporan terbaru ILO, Making Decent Work a Reality for Domestic Workers: Progress and Prospects in Asia and the Pacific Ten Years after the Adoption of the Domestic Workers Convention, 2011 menyoroti bahwa mayoritas (61,5 persen) pekerja rumah tangga di Asia dan Pasifik sepenuhnya terkecualikan dari cakupan undang-undang ketenagakerjaan nasional, sementara 84,3 persen tetap berada dalam pekerjaan informal.

Data nasional tahun 2015 menunjukkan bahwa karena kurangnya perlindungan hukum, 81 persen pekerja rumah tangga Indonesia bekerja tujuh hari seminggu tanpa istirahat mingguan dan 60 persen bekerja lebih dari 40 jam per minggu. “Sebagian besar pekerja rumah tangga juga dibayar jauh di bawah upah minimum. Laporan ILO menunjukkan bahwa hanya 11 persen pekerja rumah tangga di kawasan ini yang menikmati upah minimum sama dengan pekerja lainnya,” tambah Irham..

Mengomentari kondisi kerja pekerja rumah tangga, Lita Anggraini, Ketua JALA PRT, menyatakan bahwa negara belum menyediakan rumah yang aman dan layak bagi pekerja rumah tangga Indonesia. Ia juga menyayangkan keterlambatan respons dalam menangani kasus kekerasan dan penganiayaan pekerja rumah tangga.

Kasus kekerasan dan pelecehan yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga. Kita sangat membutuhkan kehadiran negara dalam melindungi secara hukum seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja rumah tangga."

Lita Anggraini, Ketua JALA PRT
“Kasus kekerasan dan pelecehan yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Oleh karena itu, sangat mendesak bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga. Kita sangat membutuhkan kehadiran negara dalam melindungi secara hukum seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja rumah tangga,” pungkasnya.

Untuk mematahkan keengganan membahas masalah ini, Sonya Helen, jurnalis senior, meminta organisasi-organisasi media untuk secara aktif menyebarluaskan isu PRT dengan terfokus pada parangkat perlindungan hukum dan tidak hanya sekedar pada kasus kriminal. “Kita harus menggalang semua perangkat dan strategi, termasuk dukungan dari media massa, untuk mendorong parlemen mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga tahun ini,” ia menegaskan.

Filipina adalah satu-satunya negara di Asia dan Pasifik yang telah meratifikasi Konvensi pekerja rumah tangga sepuluh tahun sejak adopsinya. Ada juga sekitar 38,3 juta pekerja rumah tangga berusia di atas 15 tahun yang bekerja di Asia dan Pasifik, di mana 78,4 persennya adalah perempuan. Wilayah ini juga merupakan pengguna terbesar pekerja rumah tangga laki-laki, terhitung 46,1 persen pekerja rumah tangga laki-laki di seluruh dunia.