Para pejabat kunci dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan dukungan dari lembaga masyarakat sipil, forum anak dan ILO, menyerukan berbagai upaya intensif melalui penguatan kolaborasi dan koordinasi untuk mencegah dan memerangi meningkatnya eksploitasi anak untuk kegiatan ekonomi selama pandemi COVID-19.

Webinar satu hari, “Menghapuskan eksploitasi ekonomi anak selama pandemi COVID-19,” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, JARAK, sebuah LSM yang menangani masalah pekerja anak, forum anak dan ILO, pada 28 Juli sejalan dengan peringatan hari Anak Nasional. Lebih dari 300 peserta berpartisipasi dalam webinar ini.

Nahar, Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyoroti meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi, terutama selama masa pandemi. “Kita perlu mengembangkan mekanisme pendeteksian dini dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk masyarakat dan keluarga, dalam upaya memerangi eksploitasi anak. Saya berharap webinar ini dapat memberikan rekomendasi berdasarkan pembelajaran dan pengalaman dari berbagai pihak,” kata dia dalam sambutan pembukaannya.

Sekitar 11 juta anak-anak Indonesia saat ini rentan tereksploitasi secara ekonomi sebagai pekerja anak. Mereka juga rentan putus sekolah. Mayoritas pekerja anak ditemukan di wilayah timur Indonesia seperti kepulauan Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

“Kami telah mengembangkan strategi penghapusan eksploitasi anak mengingat Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan perbudakan modern, perdagangan manusia dan pekerja anak pada 2030. Ini untuk mencapai Tujugan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya tujuan 8.7,” Valentina Gintings, Wakil Asisten Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pekerja Anak.

Tunjung Rijanto, Kepala Unit Norma Pengawasan Bentuk-bentuk Pekerjaan Anak Terburuk, Kementerian Ketenagakerjaan, menegaskan komitmen kuat yang sama dalam memerangi dan menghapuskan pekerja anak di negara ini. “Selain penarikan anak dari pekerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan program pelatihan bagi mantan pekerja anak dan program kewirausahaan bagi keluarga pekerja anak sebagai upaya memotong lingkaran setan kemiskinan dan pekerja anak,” ia berkata.

Sementara Irham Saifuddin, Staf ILO, memaparkan serangkaian pemantauan ILO mengenai COVID-19 dan dunia kerja. Pemantuan terbaru ILO yang diterbitkan bulan Juli memperlihatkan hilangnya jam kerja yang setara dengan 400 juta pekerjaan penuh waktu, yang lebih buruk dari perkiraan sebelumnya.

Terkait dengan pekerja anak, data terbaru ILO memperlihatkan ada sekitar 152 juta pekerja anak di dunia dengan mayoritas dari mereka bekerja di sektor pertanian. “Ini sama dengan kondisi di Indonesia yang mayoritas pekerja anaknya ditemukan di sektor pertanian dan perkebunan,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan para peserta mengenai mendesaknya permasalahan ini dan kebutuhan untuk melakukan upaya yang lebih intensif. “Selain peningkatan eksploitasi anak, kita menghadapi tingginya pengangguran muda yang bahkan lebih tinggi dari rata-rata global, bonus demografi dan peta jalan penghapusan pekerja anak pada 2022. Karenanya kita perlu mengintensifkan upaya bersama ini.”

Dari perspektif anak, Rizky Dwi Saputra, Ketua Forum Anak Desa Jokarto di Jawa Timur, menekankan perlunya lebih banyak program pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak. Belajar dari pengalamannya sendiri, ia mengatakan selama pandemi, banyak anak-anak yang memilih bekerja dan membantu orang tua mereka karena ketiadaan teknologi, kurangnya ketersediaan guru dan berusaha meringakan beban ekonomi keluarga.

“Karenanya kami mencoba mengembangkan program pendidikan bagi anak sehingga mereka dapat bermain dan belajar serta mendukung program guru sambang guna mempertahankan kegiatan sekolah. Anak tidak boleh bekerja, mereka harus bersekolah,” tegasnya.