Mendukung usaha kecil dan menengah selama krisis COVID-19

Wabah COVID-19 berdampak keras terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) dan para pekerja, termasuk Indonesia. Karenanya apa yang diperlukan UKM dan apa dulu berhasil dilakukan yang membantu mereka bertahan dalam bencana sebelumnya? Berikut ini adalah lima pilihan kebijakan.

News | 13 April 2020
Di seluruh dunia, usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sumber lapangan kerja utama. Di Indonesia, UKM pun merupakan salah satu pilar ekonomi.

Salah satu UKM di Indonesia
Pada 2012, UKM berkontribusi sebesar 57,4 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan memainkan peran penting dalam menanggulangi pengangguran dengan mempekerjakan 107,6 juta pekerja (data dari Kementerian Koperasi dan UKM).

Wabah COVID-19 memiliki dampak yang keras kepada UKM. UKM terkena imbasnya baik dari sisi permintaan maupun dari sisi pasokan. Pada sisi pasokan, UKM mengalami pengurangan pasokan pekerja akibat kondisi kesehatan pekreja maupun karena mereka harus menjaga anak-anak mereka serta anggota keluarga lainnya akibat penutupan sekolah-sekolah dan pembatasan pergerakan orang.

Dari sisi permintaan, kehilangan permintaan dan pemasukan UKM yang drastis dan mendadak setiap harinya sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi dan mengakibatkan kekurangan likuiditas yang parah. Selanjutnya, para pelanggan pun mengalami kehilangan pendapatan, rasa takut terinfeksi dan tingginya ketidakpastian, yang pada gilirannya mengurangi pembelanjaan dan konsumsi.

UKM membutuhkan dukungan yang mendesak agar dapat bertahan menghadapi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan UKM untuk melindungi usaha dan angkatan kerja mereka?

  1. Memberikan akses yang lebih baik terhadap keuangan dan modal kerja untuk membantu alur dana tunai jangka pendek mereka melalui bantuan keuangan, pinjaman yang terjangkau atau pengurangan pajak sementara.
  2. Mendorong permintaan atas produk dan jasa seperti mendukung pengalihan bentuk produk sementara kepada produk yang diperlukan saat COVID-19.
  3. Melindungi pekerjaan dan perlindungan sosial seperti skema subsidi guna membantu pekerja mempertahankan pekerjaan atau program pelatihan mereka.
  4. Mendukung upaya pengaktifkan kembali usaha setelah virus ini berhasil diatasi. Usaha tidak akan kembali seperti pada awalnya sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk mengadopsi kondisi pasar yang baru.
  5. Dialog sosial dan kohesi sosial memperkuat ketahanan negara saat pekerja dan pengusaha menghadapi krisis ini bersama-sama.
Mempertahankan usaha dan pekerjaan yang layak mungkin dilakukan saat menghadapi pandemi ini.