Sekitar 30 perwakilan kunci dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyedia Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) berpartisipasi dalam lokakarya tiga hari yang diadakan oleh ILO di Jakarta pada 20-23 Januari, yang bertujuan memberikan gambaran standar internasional tentang perlindungan sosial dan tunjangan pengangguran. Lokakarya ini juga bertujuan untuk memperkenalkan proyek baru ILO yang berjudul “Perlindungan Pengangguran di Indonesia: Bantuan Berkualitas bagi Pekerja yang Terkena Penyesuaian Kerja” atau juga dikenal sebagai Proyek ILO-UNIQLO.

Didanai oleh Fast Retailing Co, Ltd, Proyek ILO-UNIQLO adalah kemitraan publik-swasta yang berupaya memberikan bantuan berkualitas bagi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan skema perlindungan sebagai respons terhadap penyesuaian besar dalam ketenagakerjaan akibat digitalisasi dan peningkatan upah minimum. Tujuan lain dari proyek ini termasuk upaya memperkuat mekanisme bagi para penganggur di Indonesia dengan merancang asuransi ketenagakerjaan yang efektif, memperluas pelatihan keterampilan ulang (re-skilling) dan peningkatan keterampilan(up-skilling), serta meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan publik.

Kroum Markov, Spesialis Kebijakan Perlindungan Sosial dan Hukum ILO, sebagai pembicara utama, menyoroti pentingnya skema tunjangan pengangguran untuk Indonesia. Dia memaparkan standar internasional terkait dengan perlindungan sosial dan masalah pengangguran: Konvensi ILO No. 102 tentang Jaminan Sosial dan No. 168 tentang Promosi dan Perlindungan Ketenagakerjaan terhadap Pengangguran.

Konvensi No. 102 mencakup sembilan jenis perlindungan termasuk perawatan medis, penyakit, pengangguran, usia tua, kecelakaan kerja, keluarga, maternitas, invaliditas dan manfaat bagi keluarga yang ditinggal. Sementara itu Konvensi No. 168 secara khusus mencakup standar perlindungan pengangguran dan promosi ketenagakerjaan. Kedua Konvensi ini dapat membantu Negara-negara anggota ILO, termasuk Indonesia, untuk membangun sistem perlindungan yang sehat dan efektif terhadap pengangguran dan pada saat yang sama mempromosikan pekerjaan yang produktif.

“Sangat relevan bagi Indonesia untuk membangun sistem perlindungan terhadap pengangguran mengingat dominasi pekerjaan di perekonomian informal. Sistem perlindungan ini memadukan keuangan dengan dukungan pekerjaan yang tidak hanya akan membantu lebih banyak orang masuk ke pekerjaan formal, tetapi juga mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi negara,” katanya.

Untuk memberikan ilustrasi teknis tentang sistem tunjangan pengangguran, perwakilan dari JICA dan Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan Jepang (MHLW) berbagi praktik yang telah diterapkan di Jepang selama lebih dari 70 tahun.

Yuichi Kuwabara, Kepala Seksi Divisi Urusan Internasional MHLW, berbagi tentang layanan ketenagakerjaan publik bernama Hello Work dengan fungsi utama membantu menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja terampil. Hingga saat ini, ada lebih dari 540 kantor utama di seluruh negeri yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi orang-orang yang menjadi pengangguran. “Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk mencari skema yang paling cocok dalam rangka melindungi para penganggur tanpa menambah banyak beban kepada pemerintah, perusahaan dan pekerja,” ujar Yuichi.

Sementara itu, Satoshi Ushijima, Penasihat Kebijakan Tenaga Kerja dari JICA, menjelaskan tentang peran perlindungan pengangguran selama resesi ekonomi. Asuransi pengangguran telah memberikan jaring pengaman bagi pekerja yang terdampak oleh penyesuaian tenaga kerja sebagai dampak dari resesi di Jepang. “Resesi ekonomi dapat menyerang setiap negara, termasuk Jepang dan Indonesia. Indonesia harus siap dengan menciptakan asuransi pengangguran yang akan membantu para pekerja menghadapi segala situasi, termasuk selama masa tersulit,” ungkap Satoshi.

Menanggapi standar internasional dan praktik baik ini, Retna Pratiwi, Direktur Perlindungan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan bahwa tujuan proyek ILO-UNIQLO sejalan dengan tujuan Kementerian untuk meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Kemajuan teknologi telah membuat pekerja lebih rentan kehilangan pekerjaan.

“Sayangnya, hukum ketenagakerjaan nasional tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi para penganggur. Dengan demikian, kami terus meningkatkan peraturan ketenagakerjaan guna memastikan semua orang terlindungi dari situasi yang tidak menguntungkan terkait dengan pekerjaan. Kami akan membutuhkan bantuan lebih lanjut dari ILO dan mitra terkait lainnya,” ia menambahkan.

Ippei Tsurugai, Manajer Proyek ILO-UNIQLO, mengatakan bahwa ILO bersama Fast Retailing Co. Ltd. berkomitmen untuk memberikan bantuan dan saran lebih lanjut kepada pemerintah dan para mitranya mengenai pengembangan mekanisme perlindungan terhadap pengangguran. "Selama dua tahun ke depan, proyek ini akan memfasilitasi dialog di antara para pemangku kepentingan untuk menetapkan skema perlindungan yang efektif terhadap pengangguran serta meningkatkan layanan ketenagakerjaan publik yang akan membantu mempromosikan “pekerja kembali bekerja” dari sektor yang sudah menurun ke sektor yang baru muncul," katanya menyimpulkan