Evaluasi dua tahun penerapan jaminan sosial untuk pekerja dalam era digitalisasi

Sistem jaminan sosial untuk pekerja telah berjalan dan diterapkan selama dua tahun di Indonesia. Sistem jaminan sosial ini mencakup empat skema, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejak 1 Juli 2015.

Press release | Jakarta, Indonesia | 06 September 2017
JAKARTA (Siaran Pers Bersama) – Sistem jaminan sosial untuk pekerja telah berjalan dan diterapkan selama dua tahun di Indonesia. Sistem jaminan sosial ini mencakup empat skema, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, yang saat ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejak 1 Juli 2015.

Selama dua tahun pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan sudah menjangkau lebih dari 23,46 juta pekerja Indonesia. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi seperti, di antaranya, masih banyaknya pekerja informal yang belum terjangkau serta masih berlanjutnya diskusi mengenai upaya meningkatkan skema, termasuk tingginya jumlah cadangan dan rendahnya klaim skema jaminan kecelakaan kerja.

Guna memberi masukan-masukan nyata kepada pemerintah yang sedang melakukan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bekerja sama dengan Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyelenggarakan forum diskusi bertajuk “Evaluasi Dua Tahun Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Era Digitalisasi” pada Kamis, 7 September, di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, pukul 09.00-13.00.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha melalui usaha-usaha baru yang pada gilirannya mampu menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui rancang bangun transformasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi, antara lain, harmonisasi peraturan perundangan, sinkronisasi program, perluasan cakupan kepesertaan, penguatan kelembagaan dan organisasi, transparansi pengelolaan aset dan investasi serta integrasi proses bisnis dan sistem IT."

Wahyu Widodo, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan
Wahyu Widodo, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa di dalam era ekonomi digital ini, Indonesia berupaya memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan memperkecil risiko sosial dan menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberi manfaat yang lebih besar kepada rakyat. Diharapkan sistem ini mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup layak di saat-saat terjadinya hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.

“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha melalui usaha-usaha baru yang pada gilirannya mampu menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui rancang bangun transformasi jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi, antara lain, harmonisasi peraturan perundangan, sinkronisasi program, perluasan cakupan kepesertaan, penguatan kelembagaan dan organisasi, transparansi pengelolaan aset dan investasi serta integrasi proses bisnis dan sistem IT,” ujar Wahyu, yang akan secara resmi membuka Forum ini.

Berdasarkan angka angkatan kerja per Februari 2017, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dengan lebih dari 130 juta angkatan kerja. Namun, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2017, baru sekitar 23 juta orang yang terjangkau oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja bukan penerima upah yang kini mencapai lebih dari 72 ribu orang, BPJ Ketenagakerjaan baru dapat menjangkau sekitar 807.825 orang.

Karenanya, Wahyu menegaskan bahwa perlunya optimalisasi cakupan kepesertaan. “Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti penguatan kapasitas organisasi dan kemitraan pemerintah dan swasta. Selain juga melalui intesifikasi dan ekstensifikasi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah,” dia menambahkan.

Untuk terus meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia diperlukan dialog sosial yang berkelanjutan di antara para pihak terkait agar mampu mendorong pekerja Indonesia semakin produktif dan berdaya saing. Untuk itu, ILO akan terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan jaminan sosial ketenagakerjaan."

Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia
“Untuk terus meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia diperlukan dialog sosial yang berkelanjutan di antara para pihak terkait agar mampu mendorong pekerja Indonesia semakin produktif dan berdaya saing. Untuk itu, ILO akan terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan jaminan sosial untuk pekerja,” kata Michiko Miyamoto, Direktur ILO di Indonesia.

Forum ini bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dan kajian-kajian mengenai pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari sudut pandang pemerintah, pekerja dan pengusaha. Forum ini juga bertujuan memberikan informasi mengenai standar internasional dalam penerapan skema jaminan kecelakaan kerja dan praktik-praktik terbaik yang diterapkan negara-negara lain sebagai bahan rujukan.

Forum ini menghadirkan perwakilan dari pemerintah, yaitu E. Ilyas Lubis, Direktur Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga, BPJS Ketenagakerjaan dan Wahyu Widodo, Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan. Juga menghadirkan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari perwakilan pekerja, pengusaha dan pakar.

Pedoman internasional dan praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dipaparkan Direktur Program Kecelakaan Kerja Global ILO Jenewa, Anne Drouin. Ia akan berbagi pengalaman pelaksanaan dan pembelajaran penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama mengenai kecelakaan kerja di tingkat internasional.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Grace M. Halim
Staf ILO untuk Jaminan Sosial
Tel.: +6221 3913112 ext. 140
Email: grace@ilo.org

Gita Lingga
Staf Komunikasi ILO
Tel.: +6221 391 3112 ext. 115
Email: gita@ilo.org