Pada acara penutupan APRM, para delegasi menyepakati “Deklarasi Bali” yang menegaskan prioritas-prioritas untuk kebijakan dan aksi di tingkat nasional dan oleh ILO. “Pemerintah, pengusaha dan pekerja di kawasan ini sepakat bahwa aksi untuk mempromosikan kerja layak mendorong pertumbuhan inklusif dan keadilan sosial, menstimulasi dinamika ekonomi dan inovasi serta mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan,” demikian Deklarasi.

Menyambut Deklarasi Bali ini, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder menegaskan kepada para delegasi bahwa “pelaksanaan Deklarasi dapat mengubah dan memperbaiki kehidupan jutaan pekerja dan keluarga mereka. Ini dapat dimulai dengan upaya menciptakan 249 juta pekerjaan yang layak yang diperlukan kawasan ini apabila kita ingin menerapkan Tujuan 8 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Hanif Dhakiri, memuji tingginya komitmen yang diperlihatkan para delegasi untuk mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pertumbuhan inklusif di kawasan ini. “Saya mendorong negara-negara Anggota untuk membawa pulang Deklarasi yang jelas dan konsensual ini dan menerapkannya sebagai upaya mewujudkan pekerjaan yang layak di kawasan ini,” kata dia.

Konferensi empat hari ini yang diselenggarakan pada 6 hingga 9 Desember 2016 diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. “Mandat ILO adalah mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia: Kesejahteraan yang adil untuk semua,”ujar Wakil Presiden kepada para delegasi dalam sambutan pembukaannya.

“Yang paling utama adalah terfokus pada perkembangan yang positif dan bersama-sama mewujudkan pekerjaan yang layak dan memenuhi aspirasi pekerja dan pengusaha, yang sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama,” ia menambahkan.
APRM dihadiri sekitar 350 delegasi – termasuk 24 menteri – yang mewakili pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha dari 37 negara di kawasan Asia, Pasifik dan Negara Arab.