Mempromosikan kondisi kerja dan kehidupan yang lebih baik bagi pekerja perikanan di kawasan ASEAN

Permasalahan pekerjaan perikanan merupakan permasalahan penting bagi negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara. Lebih dari 87 persen pekerja perikanan dunia dan 73 persen kapal ikan global berasal dari Asia (FAO, 2012). Pekerja migran Kamboja dan Myamar, misalnya, bekerja di kapal ikan Thailand di perairan Malaysia dan Indonesia; sementara di luar kawasan ASEAN, pekerja perikanan Vietnam, Indonesia dan Filipina bekerja di kapal-kapal Korea dan Taiwan.

Press release | Jakarta, Indonesia | 27 April 2015
JAKARTA (Berita ILO) – Permasalahan pekerjaan perikanan merupakan permasalahan penting bagi negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara. Lebih dari 87 persen pekerja perikanan dunia dan 73 persen kapal ikan global berasal dari Asia (FAO, 2012). Pekerja migran Kamboja dan Myamar, misalnya, bekerja di kapal ikan Thailand di perairan Malaysia dan Indonesia; sementara di luar kawasan ASEAN, pekerja perikanan Vietnam, Indonesia dan Filipina bekerja di kapal-kapal Korea dan Taiwan.

Dengan meningkatnya perhatian pada kegiatan perikanan ilegal, tidak terlaporkan dan melanggar hukum di ASEAN, menjadi penting untuk mempertimbangkan permasalahan terkait dengan praktik kerja yang eksploitatif. Pekerja perikanan migran terbilang rentan terhadap penganiayaan dan bahkan kerja paksa mengingat bentuk pekerjaannya yang jam dan masa kerjanya bersifat jauh dari rumah untuk jangka waktu panjang, kondisi kerja dan hidup yang keras serta sejumlah bahaya yang harus dihadapi. Pengawasan kondisi-kondisi kerja termasuk keselematan dan kesehatan kerja di kapal serta penegakkan standar dan sanksi dapat memberikan perlindungan bagi pekerja di kapal ikan.

Karenanya, guna memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja perikanan migran, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dengan dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, mengadakan Pertemuan Regional dua hari mengenai Panduan tentang Inspeksi Kondisi Kerja dan Kehidupan berdasarkan Bendera Negara di Kapal-kapal Ikan (Guidelines on Flag State Inspection of Working and Living Conditions on Board Fishing Vessels) pada 28 – 29 April di Hotel Aryaduta, Ruang Ballroom, Jakarta. Lokakarya ini diselenggarakan ILO melalui Proyek Aksi Tripartit untuk Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (ASEAN TRIANGLE), yang didanai Pemerintah Kanada serta oleh Proyek GMS Triangle yang didukung oleh Australian Aid.

“Di bawah pemerintahan baru Presiden Joko Widodo, Indonesia kini memperkuat upayanya melindungi baik perairan maupun pekerjanya baik di kapal-kapal ikan nasional maupun internasional. Sebagai negara maririm, kami sangat mendukung prakarsa-prakarsa untuk memperkuat kerjasama bilateral dan regional, khususnya di antara negara-negara ASEAN, agar secara efektif dapat menjalankan yuridiksi kami dan mengontrol kapal-kapal yang melewati perairan kami berdasarkan bendera negara melalui pembentukan sistem bersama,” ujar M. Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan, mengomentari pentingnya pelaksanaan pertemuan ini untuk Indonesia.

Selama lokakarya, perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha dari delapan negara (Indonesia, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) akan memperkuat pemahaman mereka dan kerjasama regional di bidang perikanan.

Lokakarya pun memberikan sarana bagi para peserta untuk mengkaji kebijakan nasional dan kerangka peraturan perundangan mengenai pekerjaan di bidang perikanan dan berbagi informasi mengenai rancangan Panduan Inspeksi Negara terhadap Kondisi Kerja dan Kehidupan berdasarkan Bendera Negara di Kapal-Kapal Ikan. Selanjutnya, tindak lanjut konkrit akan diidentifikasi untuk kerjasama di tingkat nasional, bilateral dan regional guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja perikanan migran.

“Kami ingin mengurangi eksploitasi pekerja perikanan migran di kawasan ini melalui peningkatan kontrol negara terhadap kondisi kerja dan kehidupan di kapal-kapal ikan. ILO akan berkomitmen memastikan pelaksanaan Konvensi ILO No. 188 mengenai Pekerjaan di Sektor Perikanan,” kata said Manuel Imson, Staf Senior/Koordinator Proyek untuk proyek ASEAN TRIANGLE.

Konvensi ILO mengenai Pekerjaan di sektor Perikanan (No. 188) diadopsi pada 2007, mencakup berbagai permasalahan di industri perikanan. Permasalahan ini mencakup usia minimum bekerja, standar minimum untuk perjanjian kerja (misalnya masa pengupahan, tahapan pengupahan, cuti tahunan, dan pemutusan kerja), masa istirahat, standar kondisi kerja dan makanan, K3 dan perawatan medis dasar, jaminan sosial dan sebagainya)

Pertemuan ini merupakan Pertemuan Regional kedua mengenai pekerja perikanan migran, menindaklanjuti lokakarya sebelumnya di Makassar pada September 2013 bertajuk “Pertemuan Regional Pekerjaan Perikanan: Meningkatkan Basis Pengetahuan dan Berbagi Praktik Terbaik untuk Perlindungan Pekerja Migran." Lokakarya pertama membahas mengenai standar-standar internasional mengenai pekerjaan perikanan, berbagi kebijakan nasional dan kerangka peraturan perundangan, dan berbagi pengalaman mengenai perlindungan pekerja perikanan migran di kawasan ini dan di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Albert Y. Bonasahat
Staf Proyek ASEAN TRIANGLE Indonesia
Tel. +6221 391 3112 ext. 125
Email

Gita Lingga
Staf Komunikasi
Kantor ILO Jakarta
Tel. +6221 391 3112 ext. 115
Email