Industri perkapalan global menetapkan standar baru

“Undang-undang hak” yang baru – Konvensi Ketenagakerjaan Maritim ILO – telah berlaku secara efektif, memastikan perlindungan bagi 1,5 juta pelaut di dunia dan persaingan yang adil bagi para pemilik kapal.

Press release | 20 August 2013
“Undang-undang hak” yang baru – Konvensi Ketenagakerjaan Maritim ILO – telah berlaku secara efektif, memastikan perlindungan bagi 1,5 juta pelaut di dunia dan persaingan yang adil bagi para pemilik kapal.

JENEWA (Berita ILO): Konvensi Ketenagakerjaan Maritim dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) (Maritime Labour Convention/MLC, 2006) berlaku efektif pada 20 August 2013, menandai babak baru akan pekerjaan layak bagi para pelaut dan persaingan yang adil bagi para pemilik kapal dalam industri perkapalan global.

“Konvensi ini merupakan pencapaian penting dalam sejarah maritim,” ujar Direktur Jenderal ILO Guy Ryder. “Hasil dari dialog tripartit dan kerjasama internasional, Konvensi ini memungkinkan kondisi kerja dan kehidupan yang layak bagi para pelaut, serta persaingan yang adil bagi para pemilik kapal, dalam industri yang paling terglobalisasi ini.”

“Saya menyerukan semua negara yang memiliki kepentingan dengan maritim untuk meratifikasi – jika belum melakukannya – dan mendesak pemerintah serta pemilik kapal untuk bekerja secara efektif menerapkan Konvensi ini,” Ryder menambahkan.

Konvensi baru ini menjadi peraturan internasional yang mengikat pada 20 Agustus. Konvensi ini harus diratifikasi oleh 30 negara Anggota ILO, mewakili lebih dari 33 persen tonase keseluruhan global untuk dapat diberlakukan. Saat ini lebih dari 45 negara Anggota ILO mewakili lebih dari 75 persen tonase perkapalan global telah meratifikasi Konvensi ini.

Konvensi ini mendapatkan dukungan penuh dari International Transport Workers’ Federation (ITF), yang mewakili para pelaut, serta International Shipowners Federation (ISF), yang keduanya memainkan peran penting selama lima tahun perkembangan dan pengadopsian Konvensi ini pada Konferensi Perburuhan Internasional pada 2006.

Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 juga mendapatkan dukungan penuh dari International Maritime Organization (IMO), yang mewakili sektor perkapalan global, yang memindahkan 90 persen dari perdagangan dunia. Uni Eropa telah mengadopsi pentunjuk-petunjuk yang memberlakukan Konvensi ini, sementara Nota Kesepahaman Paris dan Tokyo, yang menjadi pelabuhan kontrol bagi organisasi-organisasi regional telah mengadopsi panduan-panduan Konvensi ini untuk memperkuat pengawasan pelabuhan negara.

“Pemberlakuan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 ini merupakan sebuah acara yang unik dalam sejarah peraturan internasional ketenagakerjaan maritim,” ujar Cleopatra Doumbia-Henry, Direktur Departemen Standar Ketenagakerjaan Internasional ILO. “Kini kita harus memastikan rafitikasi dan penerapan hukum diterjemahkan ke dalam peraturan dan praktik sehingga para pelaut di seluruh dunia dapat benar-benar merasakan manfaat dari perlindungan Konvensi ini dan para pemilik kapal yang telah memenuhi standar pekerjaan layak Konvensi ini juga dapat menikmat manfaat yang sama.”

“Karenanya juga penting memastikan semua negara Anggota ILO yang memiliki keterkaitan dengan maritim meratifikasi Konvensi ini,” Doumbia-Henry menekankan. “ILO akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah, organisasi pelaut dan pemilik kpapal sebagai para pelaku utama dalam industri maritim untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006.”

Konvensi ini memadukan, dalam satu tempat, standar minimum internasional yang bertujuan memastikan pekerjaan layak bagi para pelaut, seraya membantu meningkatkan kualitas para pemilik kapal yang beroperasi di negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi ini melalui persaingan yang mengutamakan perkapalan yang handal dan efisien. Tujuannya adalah memastikan kondisi kerja yang layak sejalan dengan persaingan yang adil.