Kepemimpinan perempuan

Dari ibu rumah tangga menjadi pemimpin serikat pekerja

Program pelatihan kepemimpinan perempuan ILO telah menginspirasi seorang pemimpin serikat pekerja perempuan untuk terus memperjuangkan pengakuan terhadap serikat pekerja dan hak-hak kerja rekan kerjanya.

Feature | Semarang, Jawa Tengah, Indonesia | 28 September 2023
Mei Suryaning Safitri, pemimpin serikat pekerja perempuan. (c) ILO/Gita Lingga
Mei Suryaning Safitri, 27 tahun, tidak pernah menyangka akan menjadi seorang perempuan yang menjadi ketua serikat pekerja dan memperjuangkan hak-hak kerja, termasuk hak kebebasan berserikat dan berunding bersama, di perusahaan tempatnya bekerja. Perjalanannya sebagai anggota serikat pekerja dimulai saat ia harus memasuki dunia kerja dua tahun lalu.

“Saya menikah muda pada usia 18 tahun dan saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Ketika saya berpisah dari suami saya, saya memutuskan sudah waktunya bagi saya untuk mandiri dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya,” ungkapnya.

Saya tidak pernah membayangkan menjadi pemimpin serikat pekerja, namun saya tidak bisa mengabaikan ketidakadilan yang terjadi di sekitar saya. Saya tidak akan menyerah. Bersama lima pengurus serikat pekerja yang tersisa, kami akan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan pekerja agar mereka bergabung dengan serikat pekerja untuk memastikan hak-hak kerja dan agar suara mereka didengar."

Mei Suryaning Safitri, Ketua Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Garteks KSBSI) di tingkat perusahaan
Sebagai lulusan SMK Texmaco jurusan garmen, Mei memiliki keterampilan teknis di bidang manufaktur dan produksi pakaian jadi seperti memotong, menjahit dan membuat pola. Dia memperoleh pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik garmen dan setelah enam bulan dia pindah ke pekerjaannya saat ini.

Saat ini ia bekerja sebagai penjahit di sebuah perusahaan alas kaki yang baru beroperasi di Semarang dan telah membuka rekrutmen untuk berbagai posisi. "Saya antusias. Pekerjaan baru, perusahaan baru, jaringan baru dan peluang baru bagi saya untuk menghidupi keluarga saya,” ujarnya.

Namun, ketika ia bergabung dengan angkatan kerja di perusahaan tersebut delapan bulan lalu bersama dengan 1.000 pekerja perempuan dan 400 pekerja laki-laki, ia melihat rekan-rekan kerjanya, terutama pekerja perempuan, tidak diberikan hak-hak kerja mereka seperti upah, lembur, cuti tahunan, cuti sakit, dan sebagainya.

Tanpa adanya kehadiran perwakilan pekerja, para pekerja tidak dapat membuka dialog dengan pihak manajemen. Mereka tidak mempunyai perwakilan untuk menyuarakan aspirasi dan melakukan perundingan. Para pekerja juga khawatir mengalami pemutusan hubungan kerja dan kehilangan pendapatan mereka.

Kendati pemahaman mereka mengenai peran dan fungsi serikat pekerja masih minim, Mei dan sejumlah rekan kerjanya bertekad untuk melakukan perubahan. Mereka memutuskan untuk menghubungi Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Garteks KSBSI) untuk meminta saran.

“Kami tidak tahu serikat pekerja itu apa, tapi kami tahu bahwa kami perlu memperjuangkan hak-hak kami. Garteks Cabang Semarang memberikan masukan kepada kami mengenai hak-hak kerja dan kami didorong untuk mendirikan serikat pekerja,” kenang Mei.

Menjadi pemimpin serikat pekerja

Setelah empat bulan berdiskusi secara intensif, Mei diangkat menjadi pemimpin Federasi Garteks di perusahaannya. Awalnya ia enggan karena belum pernah terlibat dalam organisasi apa pun dan juga belum memiliki pengalaman menangani serikat pekerja. “Namun perwakilan Garteks membujuk dan meyakinkan saya bahwa saya mampu dan saya tidak akan berjuang sendirian,” kenangnya.

Meningkatkan kemampuan kepemimpinannya, dia berpartisipasi dalam Pelatihan kepemimpinan ILO bagi para pemimpin perempuan serikat pekerja di kampung halamannya di Semarang, Jawa Tengah. (c) ILO/Gita Lingga
Mei bersama lima pengurus dan 30 anggota kemudian mendaftarkan serikat pekerja mereka pada April tahun ini. Setelah proses pendaftaran, perwakilan Garteks Semarang mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk menginformasikan pendirian serikat dengan Mei sebagai ketua serikat terpilih. Sayangnya, manajemen masih menganggap serikat pekerja sebagai pembuat onar, bukan sebagai mitra.

Kami mengangkat masalah ini ke tingkat nasional dan melakukan dialog antara perwakilan tingkat tinggi Garteks dan manajemen, yang menghasilkan kesepakatan bersama tentang tidak adanya intimidasi, relokasi pengurus serikat pekerja ke posisi sebelumnya dan pengakuan terhadap pendirian serikat pekerja ini."

Akibatnya, Mei dan pengurus serikat pekerja lainnya mengalami intimidasi. Mei dan wakilnya, misalnya, diturunkan posisinya menjadi pekerja di bagian perakitan, di mana mereka harus bekerja dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan bahan-bahan kimia.

“Wakil saya saat itu sedang hamil tujuh bulan dan ia mengalami gangguan kesehatan yang dapat membahayakan kehamilannya,” kata Mei seraya menambahkan bahwa mereka mengajukan protes dan meminta bantuan Garteks cabang Semarang yang kemudian melaporkan kasus tersebut kepada Pemimpin Nasional Garteks di tingkat nasional.

“Kami mengangkat masalah ini ke tingkat nasional dan melakukan dialog antara perwakilan tingkat tinggi Garteks dan manajemen, yang menghasilkan kesepakatan bersama tentang tidak adanya intimidasi, relokasi pengurus serikat pekerja ke posisi sebelumnya dan pengakuan terhadap pendirian serikat pekerja ini,” jelas Mei.

Sayangnya, Mei menambahkan, perjanjian bersama tersebut hanya bersifat lisan dan pihak manajemen berjanji akan mengirimkan perjanjian tertulis tersebut kepada pimpinan serikat pekerja. Alhasil, kendati Mei dan wakilnya telah dipindahkan ke posisi semula sebagai penjahit, namun serikat pekerja belum diperbolehkan untuk menjaring anggota baru dan mempromosikan pendirian serikat pekerja ini secara luas kepada seluruh pekerja.

Lebih termotivasi untuk memperjuangkan hak kerja

Seraya menunggu persetujuan tertulis, Mei harus menghadapi pukulan berat lainnya: Ke-30 anggotanya keluar dari serikat karena belum adanya pengakuan resmi dari pihak perusahaan dan mereka takut kehilangan pekerjaan. Di tengah ketidakpastian mengenai serikat pekerja ini, ia diundang untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan perempuan ILO yang ditujukan bagi pengurus serikat pekerja perempuan pada bulan Juli lalu.

Program pelatihan ini membuat saya lebih percaya diri dan mengajarkan saya untuk lebih tegas. Perempuan dapat menjadi pemimpin dan keterampilan kepemimpinan tidak didasarkan pada gender, tetapi berdasarkan kemampuan."

Serangkaian program pelatihan ini diselenggarakan oleh Proyek Penguatan Hubungan Industrial di Indonesia ILO bekerja sama dengan Biro Aktivitas Pekerja (ACTRAV) dan Better Work Indonesia (BWI)—sebuah program bersama ILO dan International Finance Cooperation. Dilakukan di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Tengah, program ini menjangkau keseluruhan 66 orang peserta.

Ia langsung menerima undangan tersebut dan mengikuti pelatihan bersama salah seorang pengurus serikat pekerjanya. Selama pelatihan dua hari tersebut, ia mempelajari mengenai kepemimpinan, kepercayaan diri, komunikasi untuk tindakan, manajemen percakapan serta pembinaan kelompok.

Mei secara aktif terlibat dalam kerja-kerja kelompok yang difasilitasi oleh fasilitator dari ILO dan BWI. (c) ILO/Gita Lingga
“Program pelatihan ini membuat saya lebih percaya diri dan mengajarkan saya untuk lebih tegas. Perempuan dapat menjadi pemimpin dan keterampilan kepemimpinan tidak didasarkan pada gender, tetapi berdasarkan kemampuan,” ujarnya.

Kami berharap program pelatihan ini dapat membekali para pemimpin serikat perempuan dengan peningkatan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi yang akan memungkinkan mereka untuk mempromosikan hak-hak kerja, khususnya untuk mendukung kebutuhan, suara dan akses perempuan."

Nurus S. Mufidah, Koordinator Proyek ILO untuk Proyek Penguatan Hubungan Industrial
Dia menjadi lebih termotivasi untuk berjuang keras demi pengakuan serikat pekerja di perusahaannya dan agar dapat merekrut anggota sebanyak mungkin. Ia pun berniat mendorong manajemen untuk segera mengeluarkan perjanjian tertulis dan telah mengidentifikasi prioritas utama: Pembuatan perjanjian kerja bersama, revisi peraturan perusahaan dan pelaksanaan cuti menstruasi.

“Saya tidak pernah membayangkan menjadi pemimpin serikat pekerja, namun saya tidak bisa mengabaikan ketidakadilan yang terjadi di sekitar saya. Saya tidak akan menyerah. Bersama lima pengurus serikat pekerja yang tersisa, kami akan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan pekerja agar mereka bergabung dengan serikat pekerja untuk memastikan hak-hak kerja dan agar suara mereka didengar,” tutupnya.

Nurus S. Mufidah, Koordinator Proyek ILO untuk Proyek Penguatan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa tujuan utama dari serangkaian program pelatihan ini adalah memberdayakan perempuan yang menjadi pemimpin serikat pekerja seperti Mei. “Kami berharap program pelatihan ini dapat membekali para pemimpin serikat perempuan dengan peningkatan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi yang akan memungkinkan mereka untuk mempromosikan hak-hak kerja, khususnya untuk mendukung kebutuhan, suara dan akses perempuan,” kata Nurus.

Didanai oleh Pemerintah Kanada, Proyek Penguatan Hubungan Industrial di Indonesia ILO membangun kapasitas pekerja sektor garmen dan perwakilan mereka untuk secara efektif mengorganisir dan mewakili seluruh pekerja di sektor garmen Indonesia dan berpartisipasi secara lebih aktif dan inklusif dalam advokasi kebijakan utama nasional.