Pekerja berpenghasilan rendah, khususnya pekerja rentan, paling terkena imbas pandemi COVID-19 dibandingkan pekerja berpenghasilan menengah dan atas. Mereka cenderung bekerja di sektor informal yang dikenal dengan produktivitas yang rendah dan risiko keselamatan dan kesehatan yang tinggi, akses buruk ke pelatihan serta kurangnya kepastian pendapatan dan akses jaminan manfaat dari kehilangan pekerjaan.

“Tanpa perlindungan kepada pekerja yang paling rentan, pandemi ini memperdalam konsekuensi dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi,” tegas Chatib Basri, ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan pada webinar ILO yang diadakan pada 11 November bertajuk: “Tren Masa Depan Dunia Kerja dan K3 Usai Pandemi”.

Dalam dinamika ini, Chatib menekankan kebutuhan mendesak bagi pekerja di seluruh industri untuk beradaptasi dengan kondisi dunia kerja yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, ia menyoroti bahwa kebutuhan akan keterampilan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk mendukung pemulihan ekonomi yang kuat dan masa depan usai pandemi menjadi unsur yang sangat diperlukan dan penting.

“Dengan perubahan teknologi yang cepat, penyediaan jalur pengembangan dan peningkatkan keterampilan bagi pekerja, terutama kelompok rentan, harus segera diterapkan untuk menuju lapangan kerja baru,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, ia menyatakan bahwa COVID-19 telah mengajarkan kita tentang perlunya mengatasi kurangnya investasi dalam sistem kesehatan masyarakat, baik dalam menanggapi virus maupun untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan setelah pandemi. “Dengan demikian, pendekatan yang berpusat pada manusia harus diterapkan pada desain kebijakan fiskal untuk memajukan pemulihan sosial ekonomi yang inklusif,” jelasnya.

Dia juga menekankan perlunya menyediakan akses yang lebih besar ke layanan perlindungan sosial, sistem pendidikan dan kesehatan serta literasi digital dan infrastruktur untuk semua, terutama kelompok rentan. “Ini adalah kunci untuk berkembang di masa depan usai pandemi,” tambahnya.

Terkait perlindungan sosial, Chatib mengingatkan, harus mencakup setidaknya 70 persen dari total populasi di Indonesia dan dikonsentrasikan pada kelompok rentan untuk menutup kesenjangan perlindungan sosial. Membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk digitalisasi dan literasi keuangan juga akan membantu perekonomian Indonesia kembali tumbuh.

Chatib mengantisipasi pemulihan dari COVID-19 bisa tercapai pada 2023 di mana negara memasuki fase endemi. Namun, jika pandemi berlanjut, kurva pemulihan ekonomi Indonesia akan berisiko berbentuk W, di mana siklus ekonomi turun secara drastis, kemudian naik sedikit.

Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pemulihan pandemi. “Tidak ada pemulihan ekonomi yang dapat terjadi jika kesehatannya masih tertinggal,” kata Chatib. Pandemi juga telah menunjukkan peran penting keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk melindungi kesehatan pekerja agar berfungsi di masyarakat dan memastikan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan sosial.

Webinar ini diselenggarakan oleh ILO melalui proyek Peningkatan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja, yang didanai oleh Pemerintah Jepang. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan COVID-19 di dan melalui tempat kerja di tengah pandemi yang akan memfasilitasi pembukaan kembali, kelangsungan, dan perluasan bisnis.