ILO dan METI gelar acara dialog mengenai RBC in Jakarta, Indonesia
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Kementerian Perekonomian, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang bersama-sama menggelar acara dialog di Jakarta, Indonesia, untuk memajukan prakik bisnis yang bertangung jawab (RBC) di seluruh kawasan Asia.
2023年09月25日
Jakarta (Berita ILO) – Pada 18 September 2023, ILO dan METI menjadi tuan rumah acara dialog yang mempromosikan bisnis dan hak asasi manusia, bertajuk Bisnis yang Bertanggung Jawab, Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan yang Layak di Asia: Memanfaatkan sinergi antara hak asasi manusia dan pertumbuhan inklusif, yang menarik perhatian lebih dari 220 peserta, baik secara tatap muka maupun daring, dari berbagai mitra termasuk pemerintah dan organisasi pekerja dan pengusaha dari negara-negara Asia serta pemerintah negara-negara G7. Seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja sesuai dengan standar internasional, hal ini mendorong pengakuan di antara negara-negara mitra bahwa dialog sosial antara konstituen dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Acara ini dimulai dengan pesan video dari Shin Hosaka, Wakil Menteri Urusan Internasional, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang—yang merupakan salah satu penyelenggara acara dan kontributor dana untuk proyek-proyek ILO. Hosaka memberikan contoh upaya hak asasi manusia yang dipromosikan oleh pemerintah Jepang, yaitu Pedoman Menghormati Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab, yang membantu ILO merumuskannya pada September 2022. Ia juga merujuk pada diskusi KTT G7 Hiroshima baru-baru ini, dengan mengatakan,“ kami bermaksud untuk memperkuat kerja sama internasional dan upaya kolektif untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan internasional dalam aktivitas bisnis, serta meningkatkan prediktabilitas bisnis”.
Mewakili negara tuan rumah Indonesia, Rudy Salahuddin, Wakil Menteri Ekonomi Digital, Tenaga Kerja, dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, memberikan pidato yang menyebutkan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Dunia Usaha dan Hak Asasi Manusia. Wakil Menteri menyambut baik diskusi dan kerja sama mengenai promosi hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan internasional dalam perilaku bisnis, dan berharap diskusi dan kerja sama tersebut “tidak berhenti di forum ini, atau di kawasan Asia, namun juga akan melibatkan kawasan lain, termasuk negara-negara anggota G7.”
Kemudian Pichamon Yeophantong, Anggota Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Dan Rees, Direktur, Program Aksi Rantai Pasokan ILO, menyampaikan pidato utama. “Hak asasi manusia di tempat kerja adalah kewajiban moral dan hukum yang pertama dan terpenting, dan bukti menunjukkan bahwa memajukan hak asasi manusia juga baik untuk bisnis,” kata Rees. “Argumen untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat strategi untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan sudah jelas.”
Tiga sesi pleno tersebut menampilkan berbagai pendekatan regional atau nasional untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab (RBC), skema pengembangan keterampilan, dan inisiatif RBC di tingkat perusahaan. Dalam sesi diskusi ini, para konstituen ILO di kelompoknya masing-masing (pemerintah, pekerja, dan pengusaha) membahas tantangan, peluang dan perlunya kolaborasi untuk lebih meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pertumbuhan inklusif.
Laporan lengkap mengenai acara ini akan segera tersedia di situs web Kantor ILO untuk Jepang.
Acara ini dimulai dengan pesan video dari Shin Hosaka, Wakil Menteri Urusan Internasional, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang—yang merupakan salah satu penyelenggara acara dan kontributor dana untuk proyek-proyek ILO. Hosaka memberikan contoh upaya hak asasi manusia yang dipromosikan oleh pemerintah Jepang, yaitu Pedoman Menghormati Hak Asasi Manusia dalam Rantai Pasokan yang Bertanggung Jawab, yang membantu ILO merumuskannya pada September 2022. Ia juga merujuk pada diskusi KTT G7 Hiroshima baru-baru ini, dengan mengatakan,“ kami bermaksud untuk memperkuat kerja sama internasional dan upaya kolektif untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan internasional dalam aktivitas bisnis, serta meningkatkan prediktabilitas bisnis”.
Mewakili negara tuan rumah Indonesia, Rudy Salahuddin, Wakil Menteri Ekonomi Digital, Tenaga Kerja, dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, memberikan pidato yang menyebutkan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Dunia Usaha dan Hak Asasi Manusia. Wakil Menteri menyambut baik diskusi dan kerja sama mengenai promosi hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan internasional dalam perilaku bisnis, dan berharap diskusi dan kerja sama tersebut “tidak berhenti di forum ini, atau di kawasan Asia, namun juga akan melibatkan kawasan lain, termasuk negara-negara anggota G7.”
Kemudian Pichamon Yeophantong, Anggota Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Dan Rees, Direktur, Program Aksi Rantai Pasokan ILO, menyampaikan pidato utama. “Hak asasi manusia di tempat kerja adalah kewajiban moral dan hukum yang pertama dan terpenting, dan bukti menunjukkan bahwa memajukan hak asasi manusia juga baik untuk bisnis,” kata Rees. “Argumen untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat strategi untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan sudah jelas.”
Tiga sesi pleno tersebut menampilkan berbagai pendekatan regional atau nasional untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab (RBC), skema pengembangan keterampilan, dan inisiatif RBC di tingkat perusahaan. Dalam sesi diskusi ini, para konstituen ILO di kelompoknya masing-masing (pemerintah, pekerja, dan pengusaha) membahas tantangan, peluang dan perlunya kolaborasi untuk lebih meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pertumbuhan inklusif.
Laporan lengkap mengenai acara ini akan segera tersedia di situs web Kantor ILO untuk Jepang.