Pekerjaan yang layak untuk pekerja migran perikanan dan makanan laut di Asia Pasifik
Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa melanjutkan upaya mendukung migrasi kerja yang aman dan pekerjaan yang layak di sektor perikanan dan pengolahan makanan laut di Asia Tenggara
BANGKOK (Berita ILO) - Pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan makanan laut Asia Tenggara akan mendapatkan manfaat dari program baru sebagai kelanjutan dari upaya untuk mempromosikan migrasi kerja yang teratur dan aman di seluruh industri ini.
Diluncurkan hari ini, Program “Hak di Laut dan di Darat Asia Tenggara” atau “Ship to Shore Rights South East Asia” merupakan program empat tahun (2020-2024) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Inisiatif EUR€10 (US$11,29 juta) ini didanai oleh Uni Eropa (UE).
Tujuan program ini antara lain memperkuat kerangka hukum, melindungi hak-hak tenaga kerja dan memberdayakan pekerja di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut di Thailand, Kamboja, Myanmar, Republik Demokratik Rakyat Laos, Indonesia, Filipina dan Vietnam.
Program ini akan melanjutkan kerja proyek Hak di Laut dan di Darat yang didanai Uni Eropa yang berakhir pada Maret 2020. Dengan menyatukan tiga badan PBB, program ini akan memanfaatkan pengalaman para mitra di kawasan sebagai upaya melindungi hak-hak pekerja migran dan menangani masalah-masalah seperti kerja paksa, perdagangan orang, praktik perekrutan ilegal dan akses informasi yang buruk.
Program ini akan bekerja dengan pekerja migran, calon pekerja migran dan pekerja migran yang telah kembali dari sektor perikanan dan pengolahan makanan laut, keluarga mereka serta masyarakat di negara asal dan tujuan. Proyek ini juga akan bekerja sama dengan otoritas pemerintah nasional; organisasi pekerja dan pengusaha; agen perekrutan; pemilik kapal dan asosiasinya; organisasi masyarakat sipil, dan organisasi berbasis komunitas.
Pirkka Tapiola, Duta Besar Uni Eropa untuk Thailand, mengatakan,“Kerja sama regional dan multi-negara akan membantu menciptakan lapangan permainan setara yang akan menguntungkan pemerintah, sektor swasta dan pekerja terkait. Intervensi regional ini akan menjaga hubungan politik antara perikanan yang berkelanjutan dan praktik kerja yang layak. "
“Sementara kemajuan telah dibuat dalam meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut, masih terdapat banyak tantangan. Inisiatif baru ini akan mempromosikan solusi inovatif, berbasis hak dan aman untuk mengelola migrasi dan lapangan pekerjaan lintas batas. Ini akan menuntun ke arah industri yang lebih kuat dan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki yang dipekerjakannya,” ungkap Chihoko Asada-Miyakawa, Direktur Regional ILO untuk Asia dan Pasifik.
“Program ini akan terus mendorong migrasi kerja teratur bagi mereka yang bekerja di industri penangkapan ikan dan pengolahan makanan laut, memastikan bahwa pekerja direkrut melalui jalur yang aman. Proyek ini juga mengemukakan pentingnya kemampuan para migran untuk memengaruhi perubahan melalui peningkatan kesadaran akan hak-hak tenaga kerja mereka dan kemampuan untuk mengupayakan pemulihan di mana eksploitasi atau perdagangan orang teridentifikasi,” kata Dr Nenette Motus, Direktur Regional IOM untuk Asia dan Pasifik.
“Kontribusi migrasi untuk pembangunan di Asia Pasifik sangat signifikan dan masih terus dapat ditingkatkan, terutama jika dilakukan melalui jalur yang aman, teratur dan resmi. UNDP sangat menghargai kemitraan dengan Uni Eropa, ILO dan IOM di bawah program ini, karena memungkinkan kita untuk membuka potensi transformasi migrasi dan untuk mendukung kemajuan sosial-ekonomi di Asia Tenggara,” ujar Christophe Bahuet, Wakil Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik.
Negara-negara di Asia Tenggara termasuk di antara produsen dan pengekspor produk ikan dan makanan laut terbesar di dunia. Rantai pasokan penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut bergantung pada beberapa elemen, termasuk perikanan tangkap dan pengolahan primer serta sekunder yang berbasis di darat. Pekerja migran berkontribusi secara signifikan pada sektor-sektor ini sebagai nelayan dan pekerja di pengolahan.
Kerangka peraturan untuk migrasi kerja di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut seringkali lemah, dengan pekerja migran kerap direkrut melalui jalur tidak resmi dan informal. Kendati ada perbaikan penting dalam beberapa tahun terakhir, para pekerja masih melaporkan kurangnya kontrak kerja tertulis, upah yang kurang atau upah ditahan, jenis pencurian upah lainnya, serta pengalaman mendapatkan pemaksaan atau dipaksa bekerja. Program Hak di Laut dan di Darat Asia Tenggara akan mendukung pemerintah dan para mitra untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan yang kuat bagi semua pekerja migran di sektor perekonomian dan sosial yang penting ini.
Informasi lebih lanjut terkait Hak di Laut dan di Darat Asia Tenggara dapat ditemukan di www.shiptoshorerights.org
Diluncurkan hari ini, Program “Hak di Laut dan di Darat Asia Tenggara” atau “Ship to Shore Rights South East Asia” merupakan program empat tahun (2020-2024) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Inisiatif EUR€10 (US$11,29 juta) ini didanai oleh Uni Eropa (UE).
Tujuan program ini antara lain memperkuat kerangka hukum, melindungi hak-hak tenaga kerja dan memberdayakan pekerja di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut di Thailand, Kamboja, Myanmar, Republik Demokratik Rakyat Laos, Indonesia, Filipina dan Vietnam.
Program ini akan melanjutkan kerja proyek Hak di Laut dan di Darat yang didanai Uni Eropa yang berakhir pada Maret 2020. Dengan menyatukan tiga badan PBB, program ini akan memanfaatkan pengalaman para mitra di kawasan sebagai upaya melindungi hak-hak pekerja migran dan menangani masalah-masalah seperti kerja paksa, perdagangan orang, praktik perekrutan ilegal dan akses informasi yang buruk.
Program ini akan bekerja dengan pekerja migran, calon pekerja migran dan pekerja migran yang telah kembali dari sektor perikanan dan pengolahan makanan laut, keluarga mereka serta masyarakat di negara asal dan tujuan. Proyek ini juga akan bekerja sama dengan otoritas pemerintah nasional; organisasi pekerja dan pengusaha; agen perekrutan; pemilik kapal dan asosiasinya; organisasi masyarakat sipil, dan organisasi berbasis komunitas.
Pirkka Tapiola, Duta Besar Uni Eropa untuk Thailand, mengatakan,“Kerja sama regional dan multi-negara akan membantu menciptakan lapangan permainan setara yang akan menguntungkan pemerintah, sektor swasta dan pekerja terkait. Intervensi regional ini akan menjaga hubungan politik antara perikanan yang berkelanjutan dan praktik kerja yang layak. "
“Sementara kemajuan telah dibuat dalam meningkatkan kondisi kerja bagi pekerja migran di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut, masih terdapat banyak tantangan. Inisiatif baru ini akan mempromosikan solusi inovatif, berbasis hak dan aman untuk mengelola migrasi dan lapangan pekerjaan lintas batas. Ini akan menuntun ke arah industri yang lebih kuat dan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan laki-laki yang dipekerjakannya,” ungkap Chihoko Asada-Miyakawa, Direktur Regional ILO untuk Asia dan Pasifik.
“Program ini akan terus mendorong migrasi kerja teratur bagi mereka yang bekerja di industri penangkapan ikan dan pengolahan makanan laut, memastikan bahwa pekerja direkrut melalui jalur yang aman. Proyek ini juga mengemukakan pentingnya kemampuan para migran untuk memengaruhi perubahan melalui peningkatan kesadaran akan hak-hak tenaga kerja mereka dan kemampuan untuk mengupayakan pemulihan di mana eksploitasi atau perdagangan orang teridentifikasi,” kata Dr Nenette Motus, Direktur Regional IOM untuk Asia dan Pasifik.
“Kontribusi migrasi untuk pembangunan di Asia Pasifik sangat signifikan dan masih terus dapat ditingkatkan, terutama jika dilakukan melalui jalur yang aman, teratur dan resmi. UNDP sangat menghargai kemitraan dengan Uni Eropa, ILO dan IOM di bawah program ini, karena memungkinkan kita untuk membuka potensi transformasi migrasi dan untuk mendukung kemajuan sosial-ekonomi di Asia Tenggara,” ujar Christophe Bahuet, Wakil Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik.
Negara-negara di Asia Tenggara termasuk di antara produsen dan pengekspor produk ikan dan makanan laut terbesar di dunia. Rantai pasokan penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut bergantung pada beberapa elemen, termasuk perikanan tangkap dan pengolahan primer serta sekunder yang berbasis di darat. Pekerja migran berkontribusi secara signifikan pada sektor-sektor ini sebagai nelayan dan pekerja di pengolahan.
Kerangka peraturan untuk migrasi kerja di sektor perikanan dan pengolahan hasil laut seringkali lemah, dengan pekerja migran kerap direkrut melalui jalur tidak resmi dan informal. Kendati ada perbaikan penting dalam beberapa tahun terakhir, para pekerja masih melaporkan kurangnya kontrak kerja tertulis, upah yang kurang atau upah ditahan, jenis pencurian upah lainnya, serta pengalaman mendapatkan pemaksaan atau dipaksa bekerja. Program Hak di Laut dan di Darat Asia Tenggara akan mendukung pemerintah dan para mitra untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan perlindungan yang kuat bagi semua pekerja migran di sektor perekonomian dan sosial yang penting ini.
Informasi lebih lanjut terkait Hak di Laut dan di Darat Asia Tenggara dapat ditemukan di www.shiptoshorerights.org