Praktik internasional perlindungan pendapatan bagi penganggur: Implikasi bagi Republik Indonesia

Indonesia sedang dalam proses mengembangkan skema perlindungan pengangguran untuk menawarkan perlindungan pengangguran yang efektif bagi pencari kerja Indonesia dan keluarganya. Di seluruh dunia, ada lebih dari 80 negara yang telah menerapkan skema tersebut. Publikasi ini memamerkan praktik-praktik baik dari negara lain dan memberikan rekomendasi singkat tentang bagaimana Indonesia dapat mengadopsi skema tersebut.

Pengaturan skema perlindungan pengangguran menjadi lebih relevan bagi semua negara untuk melindungi pekerja dan pengusaha dari perubahan lingkungan bisnis yang tidak terduga. Semakin banyak krisis terjadi dan menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Krisis COVID-19 saat ini misalnya, telah menghancurkan perekonomian dan menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran di hampir semua negara di dunia. Indonesia tidak terkecuali. Perlindungan pengangguran yang komprehensif diperlukan untuk membantu para pengangguran mempertahankan mata pencaharian mereka selama masa transisi dan membantu mereka segera mendapatkan pekerjaan baru.

Publikasi ini memberikan pembelajaran dari negara-negara yang telah menerapkan skema tunjangan pengangguran. Di seluruh dunia pada hitungan terakhir, 98 negara memberikan skema perlindungan pengangguran, belum termasuk negara yang hanya mengandalkan uang pesangon. Sebagian besar negara, 82 di antaranya, memberikan tunjangan tersebut di bawah skema asuransi sosial yang disebut sebagai asuransi pengangguran (UI). Untuk melengkapi UI, beberapa negara juga menawarkan berbagai tindakan dukungan pasar tenaga kerja untuk membantu pekerja yang menganggur mendapatkan pekerjaan yang cocok secepat mungkin.

Memahami pentingnya skema ini, pemerintah Indonesia dan pelaku ketenagakerjaan utama lainnya telah setuju untuk mengadopsi skema tersebut. Publikasi ini akan memberikan wawasan yang relevan dan membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memutuskan skema yang paling sesuai untuk negara.

Isi laporan ini disiapkan dan dibahas dengan pemangku kepentingan Indonesia sebagai bagian dari Proyek ILO / Jepang pada 2018 dan 2019, serta diedit dan dirancang sebagai bagian dari Proyek ILO-UNIQLO pada 2020.