Pengambilan keputusan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) membutuhan dialog sosial antara pemberi kerja dan pekerja untuk menciptakan tindakan pencegahan, adaptasi dan implementasi yang lebih cepat dan efektif di tingkat tempat kerja. Dialog sosial juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan serta kualitas kebijakan dan strategi K3.

Dalam acara webinar ‘Meningkatkan Dialog Sosial Menuju Budaya Kesehatan dan Keselamatan’ yang digelar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bersama Katadata, Kamis (28/4), Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mengatakan, Hari K3 dunia ini merupakan salah satu momentum untuk mengedepankan partisipasi multi sektor, dialog sosial dan kesadaran bersama dalam membangun sistem K3 yang kuat.

”Saya harap tema ini dapat dipromosikan secara meluas dan diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait,” ujar dia.

Menurut Haiyani, dialog sosial dalam penerapan K3 merupakan budaya positif yang harus menjadi kebiasaan di sistem manajemen lingkungan kerja. Selain itu, dialog sosial di dalam budaya K3 ini membutuhkan kesadaran bersama, baik di kalangan lembaga pemerintah, perusahaan maupun pekerja agar dialog sosial menjadi budaya K3 yang berkelanjutan di masa mendatang.

“Jalan untuk mengembangkan melalui partisipasi dan dialog sosial,” kata dia.

Spesialis K3 ILO Yuka Ujita mengatakan, dialog sosial mengenai K3 perlu terus didorong mengingat data global dari International Commission on Occupational Health (ICOH) menunjukkan setiap tahun ada 2,9 juta kematian yang disebabkan oleh kecelakaan akibat kerja.

Menurut Yuka, sebanyak 80 persen dari kematian itu diakibatkan oleh penyakit yang berkorelasi dengan pekerjaan, dan 20 persen lantaran cedera kerja. Di samping itu, terdapat 402 juta orang yang mengalami cedera non-fatal di dunia. Kecelakaan kerja ini, kata dia, dapat dicegah lewat sosialisasi K3, dan penerapan dialog sosial di lingkungan kerja.

Berbagai bentuk dialog sosial dapat dibangun melalui beberapa cara, salah satunya melalui dialog tripartit. Kemudian, tripartit ‘plus’, di mana manajemen dan pekerja terlibat dalam pengambilan keputusan.

“Saya ingin tekankan bahwa angka kematian dan cedera yang sangat besar ini dapat dicegah. Semua pihak dapat berkontribusi dari sisi pencegahan kematian atau cedera serta penyakit yang ditimbulkan akibat kerja,” kata dia.

Selanjutnya Katadata Insight Center (KIC) merilis survei ’Persepsi Masyarakat terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja’. Survei yang melibatkan 916 responden ini menunjukkank sebanyak 64,4 persen masyarakat pernah menerima sosialisasi isu K3 secara rutin. Sementara, sekitar 85,9 persen mengatakan kerap mengajukan aspirasi dan berdialog mengenai isu K3 lingkungan perusahaan.

Komitmen manajemen dan keterlibatan pekerja adalah kunci

Terkait hal itu, Safety Health Environment (SHE) Corporate Manager PT Trakindo Indonesia, Muhammad Siri mengatakan, Trakindo juga mengutamakan dialog sosial dalam penerapan budaya K3. Dalam menerapkan dialog sosial di lingkungan kerja, Trakindo juga memperhatikan isu kesehatan mental di kalangan para pekerja.

Menurut Siri, penerapan dialog sosial dalam dinamika budaya K3, membutuhkan komitmen dari tingkat manajemen. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan budaya K3. Menurut dia, top manajemen perusahaan berkomitmen untuk menempatkan K3 sebagai inti dari proses bisnis melalui, misalnya kebijakan bekerja dari rumah dan pelaksanaan tes COVID-19.

Ratih Ibrahim, psikolog klinis dan CEO Personal Growth mengatakan, talenta pekerja sedari awal harus dijadikan aset penting perusahaan. Dengan demikian, penguatan kualitas SDM akan sejalan dengan peningkatan produktivitas perusahaan.

“Dalam mempersiapkan ‘the what’s next’, hal yang perlu diupayakan adalah pekerja betul-betul produktif dan unggul sehingga bisa menciptakan produktivitas dalam organisasi bisnis,” kata dia.

Ratih melanjutkan, penerapan budaya K3 harus dimulai melalui dialog sosial. Selain menciptakan empati di seluruh lini perusahaan, dialog sosial akan mendorong cara berpikir kronologis ketika perusahaan mengantisipasi kecelakaan kerja.

“Untuk menciptakan dialog sosial yang sehat dalam upaya membangun budaya kerja yang positif, dibutuhkan adanya proses yang dimulai dari persepsi, pola pikir hingga perilaku,” ujar dia.

Ratih mengatakan, membentuk lingkungan kerja yang positif dapat dimulai dari investasi waktu terhadap kerja-kerja psikoedukasi. Berbagai kerja psikoedukasi ini di masa mendatang akan berdampak pada tumbuhnya budaya kerja yang positif di lingkungan perusahaan.

“Empati ini bisa ditumbuhkan dari kegiatan psikoedukasi yang di antaranya berupa, webinar, diskusi, dan pelatihan,” katanya.

Sementara Direktur Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mahatmi Saronto mengatakan peran Bappenas dalam penguatan K3 di tingkat korporasi antara lain menggencarkan perencanaan dan pengawasan. Ini akan ditindaklanjuti lebih jauh dengan penerapan di tingkat nasional maupun daerah. “Hal ini memang perlu dikolaborasikan bersama-sama,” kata dia.

Kegiatan pengenalan budaya K3 itu juga perlu menyasar berbagai pihak. “Kami akan memetakan sistem berbagai penerapan pengenalan budaya K3,” ujar Mahatmi.

Mahatmi menambahkan bahwa Bappenas mendukung Kementerian Ketenagakerjaan sebagai sektor unggulan ketenagakerjaan untuk mendorong penerapan sistem menajamen K3 di tingkat korporasi. Namun penerapan sistem manajemen K3 juga akan semakin kuat apabila ada sinergi dari berbagai lembaga beserta fungsinya masing-masing.

“Kami akan mendukung dalam bentuk regulasi terkait dengan K3. Kami memiliki cakupan koordinasi yang luas,” ujar dia.

Siaran langsung diskusi interaktif ini dapat ditonton melalui ILO TV Indonesia.