Ketidaksesuaian keterampilan menjadi salah satu alasan untuk pengangguran dan setengah pengangguran di Indonesia, khususnya bagi kaum muda. Kebutuhan keterampilan perusahaan seringkali tidak terkomunikasikan atau dipahami dengan baik oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah, termasuk upaya memperkuat dan memperdalam kemitraan antara lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dan sektor industri. Kemitraan yang kuat di antara mereka akan memastikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh kaum muda dari lembaga vokasi selaras dan sesuai dengan kebutuhan keterampilan industri.

Guna mendorong keterlibatan industri yang lebih besar, khususnya industri sektoral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, dengan dukungan dari ILO, telah melakukan proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk memprakarsai pembentukan dewan keterampilan sektor di Indonesia.

Para pemangku kepentingan ini termasuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan, dewan sertifikasi, asosiasi pengusaha, kamar dagang dan industri yang berkumpul pada pertemuan tingkat tinggi yang diadakan pada awal tahun ini di Jakarta.

Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyoroti pentingnya pembentukan Dewan Keterampilan Sektor Nasional. “Dewan ini akan dikomandoi oleh industri bekerja sama dengan mitra terkait dan akan berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan dan ketidaksesuaian keterampilan, antara lain, melalui pemantauan kekurangan keterampilan, pengembangan strategi keterampilan, pengembangan kurikulum pelatihan vokasi dan persetujuan kerangka kerja untuk program pemagangan berkualitas,” ia mengungkapkan.

Seperti di negara-negara lain, dewan bertanggung jawab untuk mengembangkan profil dan standar kerja, melakukan intelijen/informasi pasar tenaga kerja di sektor-sektor terkait, berkontribusi dalam menyusun kebijakan dan, tentunya, memberikan saran mengenai pelatihan dan kurikulum berbasis permintaan industri yang akan membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan guna memastikan peluang pekerjaan yang layak.

“Keterlibatan industri adalah kunci untuk meningkatkan pengembangan keterampilan dan bahkan semakin penting selama pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Diharapkan Indonesia dapat memperkuat upaya pengembangan keterampilan, khususnya melalui pembentukan dewan keterampilan sektor, sebagai respons nyata terhadap kesenjangan dan ketidaksesuaian keterampilan,” ujar Kazutoshi Chatani, Spesialis Ketenagakerjaan ILO.

Perwakilan dari sektor industri TIK, kelautan dan pariwisata menyambut inisiatif dewan keterampilan sektor ini. Selama pertemuan konsultatif, kemungkinan untuk mengujicoba dewan keterampilan sektor di empat sektor prioritas dibahas, yang meliputi sektor pariwisata, TIK, kelautan dan logistik. Pertemuan tindak lanjut akan dilakukan untuk membahas proses pembentukan dewan nasional ini.

ILO melalui Proyek Keterampilan Industri untuk Pertumbuhan Inklusif (In-Sight) memfasilitasi proses konsultasi ini. Didanai oleh Pemerintah Jepang, proyek In-Sight tahap kedua ini bertujuan untuk mempromosikan mekanisme dan pendekatan praktis yang memungkinkan industri dan tempat kerja menjadi pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan Asia.