Sebagai negara maritim, Indonesia terus memperbaiki kondisi kerja di sektor perikanan. Disamping diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 15/2016 sebagai ratifikasi atas Konvensi Perburuhan Maritim (MLC) ILO, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memulai upaya memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan meningkatkan koordinasi dengan regulator terkait lainnya.

Sebagai bagian dari dukungan ILO dan didasarkan atas permintaan pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia tentang inspeksi kapal perikanan, pelatihan lima hari berjudul “Menjamin Pekerjaan yang Layak bagi ABK perikanan di Indonesia” dilakukan pada minggu terakhir bulan Agustus. ILO, Direktorat Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnaker, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dalam penyelenggaraan lokakarya pelatihan ini.

Lokakarya pelatihan ini dihadiri oleh sekitar 25 pengawas ketenagakerjaan dan perikanan dari lima provinsi: DKI Jakarta, Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Bali. Provinsi-provinsi ini dikenal dengan lautannya, industri dan wilayah penangkapan ikan mereka.

Lokakarya pelatihan difasilitasi oleh spesialis ILO dari kantor pusat serta kantor regional: Valkyrie Hanson, Staf Teknis LAB/ADMIN OSH dari ILO Jenewa; Rene Robert, Spesialis Senior dari Kantor Regional ILO di Bangkok untuk Pengawasan Ketenagakerjaan; dan Jason Judd, Kepala Penasihat Teknis Proyek Sea to Shore di Thailand.

Sugeng Priyanto, Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kementerian Ketenagakerjaan, menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam rangka memastikan terwujudnya pekerjaan yang layak di sektor perikanan. "Kerjasama antara instansi pemerintah terkait sangat penting mengingat sifat dari sektor perikanan yang harus ditangani oleh para pemangku kepentingan yang relevan,“ katanya.

Lokakarya pelatihan ini berfokus pada peningkatan kemampuan peserta dalam menerapkan metodologi perencanaan kepatuhan strategis untuk sektor perikanan di Indonesia. Pelatihan ini juga menekankan fokus pada peninjauan kerangka hukum pengawasan dan alur kerja dalam perikanan yang dikombinasikan dengan komponen pelatihan untuk pengawas tentang teknik meningkatkan inspeksi kapal pada kondisi kerja dan hidup.

Lokakarya pelatihan ini menyediakan ruang bagi para peserta dan fasilitator untuk berbagi praktik dan pengalaman terbaik sebagai upaya memperkuat kolaborasi bersama di antara organisasi dan lembaga terkait. Berbagai praktik dan pengalaman dibagikan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta organisasi pekerja dan pengusaha mengenai kondisi kerja di sektor perikanan.

Untuk memeriksa kondisi kerja ABK perikanan yang sebenarnya di Indonesia, kunjungan lapangan ke pelabuhan perikanan Nizam Zachman di Jakarta dilakukan. Selama kunjungan lapangan, para pengawas ketenagakerjaan yang berpartisipasi memeriksa beberapa kapal perikanan dan berinteraksi dengan para ABK. Kunjungan lapangan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menerapkan beberapa pengetahuan yang diperoleh selama lokakarya dan untuk lebih memahami tantangan dan pendekatan yang efektif ketika melakukan inspeksi di atas kapal.

Lokakarya pelatihan ditutup dengan rancangan perencanaan pengawasan di tingkat provinsi, yang bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan pekerjaan pengawasan mereka. Rencana pengawasan akan dievaluasi dan dipantau dalam enam bulan ke depan.

“Ini merupakan kegiatan pertama dari serangkaian kegiatan penyusunan dan penerapan rencana aksi kepatuhan strategis di sektor perikanan sebagai sarana untuk membantu meningkatkan fungsi perencanaan kepengawasan. ILO akan terus mendukung Indonesia menuju pelaksanaan kepatuhan strategis pengawasan tenaga kerja di sektor perikanan,” ujar Lusiani Julia, staf ILO.