APRM ILO ke-16
Konferensi ketenagakerjaan Asia Pasifik ILO serukan upaya yang lebih besar untuk capai pertumbuhan ekonomi yang adil dengan kerja layak
Pertemuan membahas mengenai berbagai permasalahan yang mempengaruhi ketenagakerjaan dan dunia kerja di Asia, Pasifik dan Negara-negara Arab
BERITA ILO (Bali, Indodnesia) – Pertemuan Regional Asia dan Pasifik ke-16 (APRM) dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) berakhir dengan seruan agar pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha melakukan lebih banyak upaya lagi untuk mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, keadilan sosial dan kerja layak.
Pada acara penutupan APRM, para delegasi menyepakati “Deklarasi Bali” yang menegaskan prioritas-prioritas untuk kebijakan dan aksi di tingkat nasional dan oleh ILO.
“Pemerintah, pengusaha dan pekerja di kawasan ini sepakat bahwa aksi untuk mempromosikan kerja layak mendorong pertumbuhan inklusif dan keadilan sosial, menstimulasi dinamika ekonomi dan inovasi serta mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan,” demikian Deklarasi.
Sasaran-sasaran kebijakan yang ditetapkan mencakup memperkuat pelaksanaan standar-standar ketenagakerjaan mendasar dan ratifikasi Konvensi-konvensi ILO di kawasan ini serta mandat ILO untuk menjalankan kampanye yang mendukung hal ini.
Upaya-upaya untuk mempersempit kesenjangan gender juga dituangkan, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi kerja perempuan dan pencapaian serta promosi kesetaraan upah dalam pekerjaan yang bernilai sama serta memperluas upaya terhadap perlindungan maternitas dan penyeimbangan antara tanggung jawab kerja dan keluarga.
Mengenai migrasi kerja, Pemerintah, pekerja dan pengusaha sepakat untuk meningkatkan kebijakan sejalan dengan standar-standar kerja internasional, khususnya yang menyangkut prinsip-prinsip rekrutmen yang adil. Ini termasuk tidak ada pembebanan biaya rekrutmen atau biaya apapun kepada para pekerja dan mengizinkkan pekerja untuk menyimpan tanda pengenal dan dokumen perjalanan mereka.
Langkah-langkah perlindungan pun harus diberikan, termasuk pengaturan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan memberikan jaminan sosial. Para delegasi pun sepakat untuk menjaga kebebasan bergerak pada pekerja, hak untuk keluar dari pekerjaan atau berganti pemberi kerja serta kembali dengan bebas ke negara asal.
Menyambut Deklarasi Bali ini, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder menegaskan kepada para delegasi bahwa “pelaksanaan Deklarasi dapat mengubah dan memperbaiki kehidupan jutaan pekerja dan keluarga mereka. Ini dapat dimulai dengan upaya menciptakan 249 juta pekerjaan yang layak yang diperlukan kawasan ini apabila kita ingin menerapkan Tujuan 8 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”
Deklarasi ini juga memaparkan aksi-aksi kebijakan terkait dengan penciptaan kerja layak secara lebih meluas, sejalan dengan dampak teknologi terhadap pengusaha dan pekerja, meningkatnya aksi menentang pekerja anak dan kerja paksa, meluasnya kesenjangan dan berbagi peningkatan produktivitas serta membangun ketahanan terhadap konflik dan bencana.
Aksi-aksi lain termasuk pengakuan dan penguatan potensi kerja layak terhadap Rantai Pasokan Global dan peningkatan peluang dari investasi, perdagangan dan perusahaan multinasional, perbaikan perlindungan sosial, dialog sosial dan tripartisme serta penguatan lembaga pasar kerja, termasuk pengawasan ketenagakerjaan.
Para delegasi meminta ILO untuk melaporkan kemajuan-kemajuan dalam mencapai Deklarasi Bali setiap dua tahun sekali.
ILO merupakan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah ketenagakerjaan. APRM dihadiri sekitar 350 delegasi – termasuk 24 menteri – yang mewakili pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha dari 37 negara di kawasan Asia, Pasifik dan Negara Arab.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai APRM, kunjungi ilo.org/aprm2016 atau Twitter #ILOAPRM.
Staf Komunikasi Senior, Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, Bangkok
Email: fisher@ilo.org
Tel.: +662 288 2482
Salwa Kanaana
Staf Komunikasi, Kantor Regional ILO untuk Negara-negara Arab
Email: kanaana@ilo.org
Tel.: +961 (1) 752400 ext 117
Gita Lingga
Staf Komunikasi, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste
Email: gita@ilo.org
Tel.: +6221 391 3112 ext. 115
Pada acara penutupan APRM, para delegasi menyepakati “Deklarasi Bali” yang menegaskan prioritas-prioritas untuk kebijakan dan aksi di tingkat nasional dan oleh ILO.
“Pemerintah, pengusaha dan pekerja di kawasan ini sepakat bahwa aksi untuk mempromosikan kerja layak mendorong pertumbuhan inklusif dan keadilan sosial, menstimulasi dinamika ekonomi dan inovasi serta mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan,” demikian Deklarasi.
Sasaran-sasaran kebijakan yang ditetapkan mencakup memperkuat pelaksanaan standar-standar ketenagakerjaan mendasar dan ratifikasi Konvensi-konvensi ILO di kawasan ini serta mandat ILO untuk menjalankan kampanye yang mendukung hal ini.
Upaya-upaya untuk mempersempit kesenjangan gender juga dituangkan, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi kerja perempuan dan pencapaian serta promosi kesetaraan upah dalam pekerjaan yang bernilai sama serta memperluas upaya terhadap perlindungan maternitas dan penyeimbangan antara tanggung jawab kerja dan keluarga.
Mengenai migrasi kerja, Pemerintah, pekerja dan pengusaha sepakat untuk meningkatkan kebijakan sejalan dengan standar-standar kerja internasional, khususnya yang menyangkut prinsip-prinsip rekrutmen yang adil. Ini termasuk tidak ada pembebanan biaya rekrutmen atau biaya apapun kepada para pekerja dan mengizinkkan pekerja untuk menyimpan tanda pengenal dan dokumen perjalanan mereka.
Langkah-langkah perlindungan pun harus diberikan, termasuk pengaturan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan memberikan jaminan sosial. Para delegasi pun sepakat untuk menjaga kebebasan bergerak pada pekerja, hak untuk keluar dari pekerjaan atau berganti pemberi kerja serta kembali dengan bebas ke negara asal.
Menyambut Deklarasi Bali ini, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder menegaskan kepada para delegasi bahwa “pelaksanaan Deklarasi dapat mengubah dan memperbaiki kehidupan jutaan pekerja dan keluarga mereka. Ini dapat dimulai dengan upaya menciptakan 249 juta pekerjaan yang layak yang diperlukan kawasan ini apabila kita ingin menerapkan Tujuan 8 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”
Deklarasi ini juga memaparkan aksi-aksi kebijakan terkait dengan penciptaan kerja layak secara lebih meluas, sejalan dengan dampak teknologi terhadap pengusaha dan pekerja, meningkatnya aksi menentang pekerja anak dan kerja paksa, meluasnya kesenjangan dan berbagi peningkatan produktivitas serta membangun ketahanan terhadap konflik dan bencana.
Aksi-aksi lain termasuk pengakuan dan penguatan potensi kerja layak terhadap Rantai Pasokan Global dan peningkatan peluang dari investasi, perdagangan dan perusahaan multinasional, perbaikan perlindungan sosial, dialog sosial dan tripartisme serta penguatan lembaga pasar kerja, termasuk pengawasan ketenagakerjaan.
Para delegasi meminta ILO untuk melaporkan kemajuan-kemajuan dalam mencapai Deklarasi Bali setiap dua tahun sekali.
ILO merupakan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah ketenagakerjaan. APRM dihadiri sekitar 350 delegasi – termasuk 24 menteri – yang mewakili pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha dari 37 negara di kawasan Asia, Pasifik dan Negara Arab.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai APRM, kunjungi ilo.org/aprm2016 atau Twitter #ILOAPRM.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Sophy FisherStaf Komunikasi Senior, Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, Bangkok
Email: fisher@ilo.org
Tel.: +662 288 2482
Salwa Kanaana
Staf Komunikasi, Kantor Regional ILO untuk Negara-negara Arab
Email: kanaana@ilo.org
Tel.: +961 (1) 752400 ext 117
Gita Lingga
Staf Komunikasi, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste
Email: gita@ilo.org
Tel.: +6221 391 3112 ext. 115