JENEWA (Berita ILO): Delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha pada Konferensi tahunan ke-100 Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) pada Kamis, 16 Juni mengadopsi seperangkat standar internasional historis yang bertujuan meningkatkan kondisi kerja bagi puluhan juta pekerja rumah tangga di seluruh dunia.

“Kita telah menggeser sistem standar ILO ke dalam ekonomi informal untuk pertama kalinya dan ini merupakan gebrakan yang luar biasa,” ujar Juan Somavia, Direktur Jenderal ILO. “Sebuah sejarah telah terciptakan.”

Delegasi konferesi mengadopsi Konvensi mengenai Pekerja Rumah Tangga (2011) melalui pemungutan suara dengan perbandingan 396 setuju, 16 menolak dan 63 tidak memilih, sementara Rekomendasi meraih 434 setuju, 8 menolak dan 42 tidak memilih. ILO merupakan satu-satunya badan PBB yang bersifat tripartit, dan masing-masing 183 negara anggotanya diwakili dua delegasi pemerintah, satu pengusaha dan satu pekerja, dan masing-masing memiliki kebebasan untuk memilih.

Dua standar tersebut akan menjadi Konvensi ke-189 dan Rekomendasi ke- 201 yang diadopsi Organisasi ini sejak didirikan pada 1919. Konvensi merupakan perjanjian internasional yang mengikat negara-negara anggota yang meratifikasinya, sementara Rekomendasi memberikan panduan yang lebih rinci mengenai bagaimana menerapkan Konvensi tersebut.

Standar-standar ILO yang baru ini menetapkan bahwa pekerja rumah tangga di seluruh dunia yang bekerja dalam rumah tangga harus memiliki hak kerja mendasar yang sama dengan pekerja lainnya: jam kerja yang pantas, libur sedikitnya satu hari dalam seminggu, batasan dalam gaji, informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban kerja serta menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama.

Perkiraan ILO baru-baru ini berdasarkan survei dan/atau konsensus nasional 117 negara menempatkan jumlah pekerja rumah tangga mencapai sedikitnya 53 juta, namun para pakar mengatakan jumlah tersebut dapat mencapai 100 juta di dunia, mengingat jenis pekerjaan ini acapkali tersembunyi dan tidak terdata. Di negara-negara berkembang, mereka mencapai 4 hingga 12 persen dari upah kerja. Sekitar 83 persen dari mereka adalah perempuan atau remaja putri serta kebanyakan merupakan pekerja migran.

Konvensi ini mendefinisikan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang dilakukan did an untuk satu rumah tangga atau lebih. Kendati perangkat-perangkat baru ini mencakup seluruh pekerja rumah tangga di dunia, perangkat-perangkat ini meliputi perangkat khusus yang melindungi para pekerja, yang karena kemudaan usia atau kebangsaan atau status tinggal bersama dalam satu rumah, menadi lebih rentan terhadap kemungkinan risiko-risiko tambahan dibandingkan rekan kerjanya.

Menurut laporan ILO, Konvensi baru ini baru akan berlaku apabila dua negara telah meratifikasinya.

“Membawa para pekerja rumah tangga ke dalam nilai-nilai kita merupakan sebuah gerakan besar, baik bagi mereka sendiri maupun bagi semua pekerja yang mendambakan pekerjaan yang layak, namun hal ini juga membawa implikasi besar dalam migrasi dan tentunya kesetaraan gender,” kata Somavia.

Dalam teks pengantar, Konvensi baru ini mengatakan bahwa “pekerjaan rumah tangga masih dinilai rendah dan tidak terlihat serta umumnya masih dilakukan para perempuan dan anak perempuan, yang banyak dari mereka merupakan pekerja migran atau anggota dari kelompok masyarakat rentan dan mereka pun rentan terhadap diskriminasi dalam hal kerja dan jabatan, serta terhadap bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya.”

Michelle Bachelet, Direktur Eksekutif UN Women, dalam sambutannya di hadapan Komite Konferensi, mengatakan bahwa defisit pekerjaan yang layak di antara pekerja rumah tangga “tidak lagi dapat ditoleransi,” seraya menambahkan bahwa UN Women akan mendukung proses ratifikasi dan penerapan instrumen baru ILO ini.

“Kami membutuhkan standar yang efektif dan mengikat untuk memberikan pekerjaan yang layak bagi para pekerja rumah tangga, sebuah kerangka kerja yang jelas untuk memandu pemerintah, pengusaha dan pekerja,” ujar Halimah Yacob, Wakil Ketua dari Pekerja dari Singapura. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab bersama akan memberikan pekerja rumah tangga apa yang mereka butuhkan: pengakuan sebagai pekerja; dan rasa hormat serta martabat sebagai manusia.

Paul MacKay dari Selandia Baru, Wakil Ketua dari Pengusaha mendeklarasikan: “Kami semua sepakat pentingnya membawa pekerjaan rumah tangga ke dalam standar ketenagakerjaan dan merespons pada perhatian besar atas hak asasi manusia. Semua pengusaha sepakat bahwa ada peluang untuk melakukan hal yang lebih baik bagi para pekerja rumah tangga serta rumah tangga dan keluarga di mana mereka bekerja”.

“Dialog sosial sangat jelas tercemin dari hasil yang dicapai ini,” demikian disimpulkan Ketua Komite, H.L. Cacdac, Delegasi Pemerintah dari Filipina saat menutup diskusi.

“Ini merupakan pencapaian besar,” kata Manuela Tomei, Direktur Program Kondisi Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, dengan menyebutkan standar-standar baru ini “keras”, tapi fleksibel.” Ia menambahkan bahwa standar-standar baru ini memperjelas bahwa “pekerja rumah tangga bukanlah pelayan ataupun ‘anggota keluarga’, tapi pekerja. Dan setelah hari ini mereka tidak bisa dianggap lagi sebagai pekerja kelas dua.”

Pengadopsian standar-standar baru ini merupakan hasil dari keputusan yang diambil pada Maret 2008 oleh Badan Pengawas ILO untuk menempatkan instrument ini dalam agenda Konferensi. Pada 2010, Konferensi melakukan diskusi pertama dan memutuskan untuk melanjutkan dengan perancangan Konvensi serta Rekomendasi yang telah diadopsi saat ini.