Penting, Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja kini telah menjadi perhatian nasional maupun internasional. Pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi jender dan dikenal sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja di semua tempat kerja—perkantoran, pabrik, perkebunan, perusahaan besar dan kecil.

Press release | 23 November 2010

JAKARTA (Siaran Pers Bersama): Pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja kini telah menjadi perhatian nasional maupun internasional. Pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi jender dan dikenal sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja di semua tempat kerja—perkantoran, pabrik, perkebunan, perusahaan besar dan kecil.

Pelecehan seksual mempengaruhi pekerja, pengusaha dan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2006, Komite Kesetaraan Peluang Kerja Amerika Serikat mencatat terjadi peningkatan jumlah perkara pelecehan seksual yang diterima hingga 100 persen menjadi 12.025 perkara. Pelecehan seksual di tempat kerja apabila dibiarkan berdampak bagi pekerja penurunan kinerja dengan tingginya tingkat absen bahkan dapat terjadi pemutusan hubungan kerja, sedangkan bagi pengusaha penurunan produksi, jumlah tenaga kerja yang hilang dan menimbulkan citra buruk perusahaan.

Menanggapi masalah ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa , menyelenggarakan Seminar Sehari berjudul “Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja” pada 23 November 2010 di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini akan dibuka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mathias Tambing, dan Direktur ILO untuk Indonesia, Peter van Rooij.

Seminar ini berupaya mencari langkah-langkah mempromosikan tempat kerja yang lebih baik melalui pencegahan pelecehan di tempat kerja yang telah disusun dalam bentuk rancangan Pedoman Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Tempat kerja yang aman dan produktif dapat tercemar dengan adanya perlakuan yang diskriminatif kepada pekerja yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk pelecehan. Perhatian pada pelecehan di tempat kerja secara tradisional berfokus pada pelecehan fisik.

Seminar ini pun bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pelecehan di tempat kerja serta mencari masukan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk merancang langkah-langkah pencegahan di masa datang. Seminar akan menghadirkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di tingkat nasional dan internasional mengenai pelecehan di tempat kerja, termasuk pengalaman di tingkat perusahaan dan pengalaman dari negara tetangga, Malaysia.

“Diam atau tidak adanya pengaduan bukan berarti pelecehan seksual tidak terjadi. Banyak pelecehan di tempat kerja yang luput dari perhatian publik, situasi di mana satu lawan satu, yang menghasilkan dampak emosional ketimbang kerugian fisik kepada korbannya, serta menghasilkan kerugian yang besar baik untuk pengusaha maupun korban. Seringkali korban memiliki perlindungan yang terbatas terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil dan hanya memiliki pilihan alternatif pekerjaan yang sedikit,” kata Peter van Rooij, Direktur ILO untuk Indonesia.

Sementara itu, Myra M Hanartani, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), mengakui adanya perhatian yang meningkat pada dampak dan bentuk-bentuk pelecehan di tempat kerja, termasuk dari pekerja, serikat pekerja, pengusaha, pemerintah serta para pakar. “Karenanya Pemerintah perlu untuk menganalisis semua penyebab pelecehan di tempat kerja dan berbagai intervensi yang bias diterapkan untuk mempromosikan pencegahan pelecehan di tempat kerja, dan perlu diatur dan dirundingkan pencegahan dan penanganan pecehan seksual ini” kata dia.

Berbagai tingkah laku yang masuk dalam lingkup pelecehan seksual terbilang sangat luas. Batasan atas perilaku yang bisa diterima pun seringkali sangat tidak jelas, dan persepsi yang berbeda-beda dari konteks dan budaya yang mempengaruhi pelecehan juga sangat beragam. Karenanya, mendefinisikan fenomena pelecehan di tempat kerja menjadi tantangan yang signifikan.

Pelecehan di tempat kerja cukup sulit untuk ditangani apabila tidak ada prosedur penyampaian keluhan di perusahaan yang dibuat dan dimengerti oleh pekerja dan pengusaha dan bila korbannya merasa malu untuk mendiskusikan kasusnya. Karenanya, penting untuk mendorong adanya pencegahan dan aksi bersama untuk menghindari perlakuan diskriminasif di tempat kerja yang membawa dampak merugikan bagi produktifitas di tempat kerja.

Dua bentuk pelecehan seksual di tempat kerja adalah pelecehan ‘quid pro quo’ dan penciptaan suasana kerja yang penuh intimidasi. Pelecehan quid pro quo (yang bermakna ‘ini untuk itu’) merujuk pada tuntutan seseorang yang memegang kekuasaan, seperti penyelia, untuk melayani hasrat seksualnya guna mempertahankan atau mendapatkan haknya atas kenaikan upah, promosi, kesempatan pelatihan, mutasi atau pekerjaan itu sendiri. Bentuk kedua dapat meracuni suasana kerja dan membatasi kinerja pekerja. Dalam perkembangannya ada bukti-bukti baru bahwa dampak dan kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat non-fisik atau bersifat psikologis, termasuk di antaranya mengancam/menakuti, penyerangan (mobbing), pemaksaan, pelecehan verbal dan seksual.

Seminar ini menghadirkan berbagai narasumber, seperti speasialis standar ketenagakerjaan dari ILO Bangkok, perwakilan dari Kedutaan Besar Malaysia, Komnas Perempuan, serta perwakilan-perwakilan pemerintah dari Kementrian Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan, pekerja dan pengusaha. Seminar ini akan dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai organisasi dan lembaga, termasuk akademisi dan media massa, dan mendapat dukungan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya seperti UNFPA dan UNIFEM.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Irianto Simbolon
Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Website

Lusiani Julia
Programme Officer

Tel.: +6221 391 3112 ext. 135
Email

Gita F. Lingga
Humas
Tel.: +6221 391 3112 ext. 115
Email