JAKARTA (Berita ILO): Di Indonesia hanya 17% pekerja yang menikmati jaminan sosial resmi, sementara sangat sedikit di sektor ekonomi informal. Program jaminan sosial kesehatan baru-baru ini dikembangkan secara besar-besaran melalui Jamkesmas/Askeskin untuk menjangkau keluarga-keluarga miskin. Akan tetapi, program jaminan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi informal, yang merupakan dua pertiga kaum pekerja, masih meninggalkan tantangan. Sebagai jalan keluar, Undang-Undang Dasar secara eksplisit menekankan peranan Negara untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh.

Mengingat jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi informal cenderung meningkat sebagai dampak dari krisis keuangan global, ILO dan Jamsostek melaksanakan suatu studi kelayakan untuk mengkaji penyediaan (supply) dan permintaan (demand) jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, menetapkan mekanisme kesanggupan saat ini dan mengkaji dampak krisis keuangan global pada sektor informal.

Untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terhadap penemuan survei yang dilakukan oleh Dr. Theo Vanderloop dan Dr. Roos Kities Andadari, Kantor ILO bekerjasama dengan PT. Jamsostek akan menyelenggarakan suatu seminar untuk memaparkan penemuan awal survei tersebut yang berjudul : «Jaminan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi informal di Indonesia : mencari program yang fleksibel dan mencapai sasaran». Seminar akan diselenggarakan pada Rabu, 17 Juni 2009, di Hotel Sultan Jakarta, Ruang ASEAN 1 s/d 3, dari pukul 9.00 pagi sampai pukul 1.00 siang. Dr. Dina Wisnu, Direktur Pasca Sarjana bidang Studi Diplomasi Universitas Paramadina dan Ahmad Ansyori, Direktur Operasional PT Jamsostek akan mengkaji laporan tersebut, sementara seminar akan dipandu oleh Rahma Iryanti, Direktur Ketenagakerjaan BAPPENAS. Seminar akan dibuka secara resmi oleh Presiden Direktur PT Jamsostek H. Hotbonar Sinaga dan Wakil Direktur ILO di Indonesia Peter van Rooij.

Survei menunjukkan bahwa 80% dari 2,068 pekerja di sektor informal yang diwawancara tidak memiliki jaminan sosial apapun: tidak jaminan sosial resmi maupun jaminan sosial negara, selain bantuan dari keluarga. Hampir 60% pekerja di sektor informal tahu tentang program jamsostek. Tingkat pengetahuan yang berbeda-beda di beberapa daerah dan sub-sektor contoh dapat membantu kegiatan peningkatan penyadaran (awareness raising) tentang Jamsostek. Sementara 81% responden menunjukkan bahwa bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki asuransi resmi, separuh dari responden mengatakan bahwa mereka tidak berkeinginan untuk memiliki asuransi resmi. Alasan-alasannya: karena mereka tidak mengetahui tentang asuransi, tidak mampu membayar, terlalu sibuk, ataupun tidak tertarik atau tidak membutuhkan. Alasan tidak memiliki asuransi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan membayar. Ada tugas tambahan yaitu memberikan informasi secara khusus kepada kaum wanita karena lebih banyak wanita daripada pria yang mengatakan tidak mempunyai pengetahuan tentang asuransi (50 vs 37%).

Dari beberapa elemen jaminan sosial, prioritas pertama bagi pekerja sektor informal adalah asuransi kecelakaan kerja (36%). Prioritas selanjutnya adalah asuransi kesehatan pekerja (29%). Akan tetapi, bagi wanita pekerja sektor informasl urutannya terbalik: kesehatan prioritas pertama (31%) dan kecelakaan di urutan kedua (25%).

Kesediaan untuk membayar menduduki tempat cukup tinggi, 80% menjawab bersedia membayar secara rutin. Pembayaran yang disukai adalah setiap bulan. Para responden menjawab bahwa jumlah yang dapat mereka bayar cukup kecil: 64% bersedia membayar antara Rp.1 – 20.000 per bulan. Tetapi, 11% bersedia membayar lebih dari Rp.20.000 per bulan, mendekati angka yang diperlukan oleh Jamsostek, di luar yang dibayarkan oleh majikan. Pria dan wanita bersedia membayar jumlah yang hampir sama.

Dampak krisis global terhadap upaya memperluas jangkauan jaminan sosial kepada pekerja sektor informal, 54% merasakan dampak krisis global terhadap pekerjaan mereka dan merasakan masuknya pekerja di sektor formal yang terkena PHK ke dalam sektor informal.

Seminar yang mempresentasikan hasil survei tentang jaminan sosial ini menyediakan kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan melalui pertukaran pemikiran dan pengalaman dalam menyelesaikan laporan tersebut dan menyusun strategi yang lebih baik dalam rangka perluasan jangkauan jaminan sosial kepada pekerja di sektor ekonomi informal.

“Memperluas jangkauan jaminan sosial kepada pekerja di sektor ekonomi informal merupakan hal yang krusial dalam merealisasikan pekerjaan yang layak bagi semua. Jaminan sosial seharusnya tidak dilihat sebagai tambahan biaya, tetapi harus dilihat sebagai investasi untuk manusia. Sehubungan dengan itu, survei mencoba menangkap sektor mana dari pekerja sektor ekonomi informal yang harus diprioritaskan dan dijadikan sasaran, dan juga mengkaji kemampuan dan kemauan untuk membayar kontribusi”, kata Peter van Rooij, Wakil Direktur ILO di Indonesia.

Seminar ini juga bermaksud memeriksa studi kasus PHK pekerja di sektor formal, formalisasi ekonomi informal dan pelajaran yang dapat dipetik dari perluasan jangkauan jaminan sosial pada pekerja sektor informal dalam mencari program yang fleksibel dan mencapai sasaran.

Seminar ini diharapkan akan dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha Indonesia, organisasi-organisasi internasional dan nasional dan para akademisi.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Tauvik Muhamad
Programme Officer
Tel. +6221 3913112 ext.103
Email

Gita Lingga
Humas
Tel. +6221 3913112 ext. 115
Mobile: +62 815 884 5833
Email